Suara Indonesia News – Labuha, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) secara resmi menutup Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang sebelumnya diberlakukan selama 14 hari pasca Gempa Bumi yang mengguncangkan Kabupaten Halmahera Selatan, Minggu, (14/19) Lalu.

Masa Tanggap Darurat ditutup langsung oleh Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba, yang berlangsung di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat, Minggu, (28/19).

Turut hadir Gubernur Malut K.H Abdul Gani Kasuba, Sekretaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Asisten II Kaharudin A.Rahman, Dandrem 152 BBL Kolonel Inf. Endro Satoto, Kapolres M.Faishal Aris, Dandim 1509 Imam Khanafi, Perwakilan BNPB Pusat serta anggota TNI .

Pada kesempatan itu, Bupati Halsel Hi.Bahrain Kasuba dalam sambutannya menyampaikan bahwa, hari ini tepat dua pekan sudah Halmahera Selatan mengalami bencana Gempa Bumi Mangnitudo 7,2 yang melanda hampir seluruh wilayah Gane dan sebagian pulau Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan ini, yang tentunya sebagai Pemerintah Daerah harus menyikapi secara cepat dan tepat sasaran.

“Musibah bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 kemarin, Pemda telah menetapkan masa tanggap darurat pertama yaitu sejak tanggal 15 sampai dengan 22 namun setelah dilakukan evaluasi pada fase pertama tanggap darurat ternyata masih banyak hal yang perlu dilakukan demi menjamin pasokan logistik dan bantuan lainnya bagi warga karena masih banyak wilayah terdampak yang berada di daerah masih sulit untuk mengakses logistik yang terkendala transportasi, olehnya itu kondisi tersebut kami melakukan perpajangan masa tanggap darurat kedua yaitu sejak tanggal 22 sampai 28 juli 2019,”jelasnya

Bupati juga menyampaikan bahwa setelah dicabutnya masa tanggap darurat ini maka selanjutnya masuk masa transisi untuk menuju ke pemulihan. Pada masa transisi ini, kata Bupati, tentunya pasokan logistik harus terus di distribusikan, dan berbagai sarana infrastruktur terdampak bencana harus segera diselesaikan,

“Saya instruksikan kepada seluruh Pimpinan SKPD agar segera berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk bekerjasama menjamin pemenuhan hak warga yang mengungsi baik tempat tinggal maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya,”ungkap Bupati

Dikatakannya, saat ini dirinya telah menetapkan satu desa satu SKPD untuk menjadi tim Liasion Officer (LO) bagi desa-desa terdampak agar di pantau dan dilaporkan kondisi warga setiap saat.

Dirinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota lainnya, seluruh elemen Vertikal, Elemen Masyarakat dan semua pihak yang telah membantu Halmahaera Selatan dengan memberikan bantuan kemanusian.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan mengucapkan Terimakasih kepada seluruh Instansi yang telah berpartisipasi dalam mengurangi beban warga yang terdampakgempa bumi, Tutup Bupati.

Acara diakhiri dengan pemberian Piagam Penghargaan oleh Bupati yang di dampingi Sekdah kepada seluruh tim relawan gempa bumi. (Bur)

Suara Indonesia News – Riau, Kondisi sala satu ruas jalan kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sangatlah memperhatinkan. Sebuah kabupaten yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah tapi pemerataan pembangunan prasarana insprastruktur belum merata, terutama pembangunan prasarana jalan.

Kabupaten Rokan Hilir yang kaya akan minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit, tapi sayang kondisi prasarana jalan sangat memperhatinkan.

90 tahun Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Kaltek berdiri, ternyata yang di perhatikan hanya jalan Lintas Sumatra, tetapi jalan kabupaten yang di bangun oleh Pemda kabupaten Rokan hilir di penghulu Telok Bano 1 kecamatan Bangko Pusako masih jauh dari apa yang kami sebagai masyarakat inginkan. Ucap Sapri.

Sapri salah satu masyarakat setempat, mengeluhkan kondisi jalan didaerah yang kaya ini. Ia mengatakan, lihat saja pak kondisi jalan yang kita lalui kalo lagi musim hujan sangatlah berlumpur hingga sangat sulit dilalui kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, begitupun kalo lagi musim kemarau debu pada bertebaran dan sangatlah mengganggu.

Kami masyarakat Telok Bano 1 kecamatan Bangko Pusako, sangatlah mengharapkan agar Pemda Rokan Hilir dapat membenahi jalan utama kami agar kami juga dapat merasakan pemerataan pembangunan. (Zulkarnain Siregar)

Suara Indonesia News – Batam, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal IV) Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., menyambut kedatangan Pangliman TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.,di Bandara Hang Nadim Batam Kepri, Sabtu (27/7-19).

Kedatangan Panglima TNI bersama Kapolri dalam rangka meninjau Pulau Nipah, Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Batam, Kepulauan Riau.
Panglima TNI bersama Kapolri ingin melihat secara langsung para Prajurit TNI yang sedang bertugas di Pulau Nipah, yang merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura.

Selain meninjau Pulau Nipah Panglima TNI dan Kapolri langsung memberikan pengarahan dihadapan anggota Posal Nipah serta penyerahan secara simbolis kunci motor Kawasi dari Panglima TNI dilanjutkan dengan menyerahan bantuan dari Pangkoarmada I dan Pangdam Bukit Barisan yang memberikan sembako kepada prajurit Posal Nipah.

Selain itu juga Panglima TNI dan Kapolri meninjau ruangan radar Posal Nipah. Sebagai tanda kenangan di Pulau Nipah Panglima TNI dan Kapolri menananman pohon dan membuat rekaman video ucapan Dirgahayu Ke-74 NKRI kemudian ditutup dengan foto bersama didepan Mecusuar Posal Nipah.

Kunjungan di Mako Polda Kepri kedatangan Panglima TNI dan Kapolri disuguhkan atraksi ketrampilan pencak silat yang diperagakan oleh prajurit TNI dan Polri terbaik di Kepulauan Riau.

Pada pengarahannya Panglima TNI dihadapan tujuh ratus ratus Perwira, Bintara dan Tamtama TNI dan Polri Kepri mengatakan salah satu Provinsi yang aman dalam perhelatan Pesta Demokrasi dikatagorikan paling aman, hal itu terbukti bersinerginya antara TNI dan Polri dalam melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun, sehingga tercipta suatu kondisi yang selalu kondusif.

“Tugas adalah kehormatan yang diberikan oleh negara kepada kita sekalian. Oleh karenanya, kita harus merasa terhormat dan berupaya untuk menjunjung tinggi kehormatan tersebut dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya,” tegasnya.
Ditempat yang sama Kapolri menambahkan bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan menempati posisi peringkat ke 4 tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan untuk memenuhi target itu, TNI/ Polri harus bersinergi untuk menciptakan rasa aman dulu, sehingga para investor asing akan masuk ke negara kita dengan rasa aman dan tenang.

Hadir pada kegiatan tersebut Para Pejabat Utama Mabes TNI, Para Pejabat Utama Mabes Polri, Pangkoarmada I, Dankormar, Pangdam I BB, Pangkoops AU, Danrem 033/ WP, Kapolda Kepri, Kababek TNI, Laksama TNI Dani Achdani, Koorsmin Panglima TNI, Para Pejabat Utama Lantamal IV, Para Pejabat Utama Korem 033/WP, Danlanud RHF, Kapoltabes Batam, Dansatkat Koarmada I, Dansatran Koarmada I, Danlanal Batam, Danlanal Dabo Singkep, Danlanal Tanjung Balai Karimun, Danyonif 10/SBY, Dandim 0315, Danyon Raider Khusus 136, Dansatrad AU 213. (Obet)

Suara Indonesia News – Bogor, Kota bogor merupakan salah satu kota destinasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun manca Negara.

Selain kota yang syarat akan sejara indonesia, Bogor merupakan kawasan Holticulturall yang kaya akan kekayaan alam hayati.

Taman  Ria Ade Irma Suryani yang terkenal dengan Taman Topi, merupakan salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di kota bogor, dan keberadaanya  yang dekat dengan Stasiun Bogor, dangat banyak dikunjungi masyarakat luas.

Selain itu menurut pengelola Taman topi Basiran  yang tengah menerima  Kunjungan CEO AMM Anugrah Musandiri Abie Raditya,  pihaknya  CEO akan  bekerja sama dengan pihak taman topi bogor untuk pagelaran pentas Musik kolaborasi Band dan musik dangdut diantaranya  acara Angkasa Band dan Dessy RD serta artis  ibu kota dan Kota Bogor yang akan digelar oktober mendatang.

Selanjutnya Basiran, ketika dikonfirmasi media menyampaikan, keberadaan wisata taman Ria ini dari tahun ke tahun alhamdulilah sudah banyak perubahan, terutama dari wahana permainan anak anak dan keluarga.

Apa lagi untuk wisata Taman  Air  dan kreta gantung merupakan permaian pavorit pengunjung yang hadir, apa lagi sajian konser musik yang disuguhkan sangat menunjang suasana liburan bersama keluarga.

Menurutnya, tingggal pemerintah mau peduli dan melakukan perubahan, maupun pembenahan secara maksimal, terutama untuk pembenahan para PKL disekitar Taman Ria. ujar Basiran menyampaikan kepada media. (Sep)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Data dari WALHI Aceh mengenai PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektar, PT. RPPI memperoleh IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun, IUPHHK – HTI PT. RPPI tersebut berada di Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia, dan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, gerakan masyarakat pase peduli air (GEMPUR) dalam hal ini meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk segera mencabut izin PT. tersebut pada sabtu (26/07/19)

Muliadi salidan, selaku Kordinator Umum dalam aliansi GEMPUR mengatakan Gubernur dalam hal ini tidak berwewenang dalam mengeluarkan izin PT.RPPI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.Dalam Pasal 11, Ayat (2) jelas disebutkan pemberian hak

Pengusahaan hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, nah Sedangkan PT. RPPI memiliki luas 10.348 hektar, logika hukumnya dimna izin dikeluarkan oleh Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan.

SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun, ” ini sangat bertentangan dengan hukum, bagaimana bisa izin itu bisa keluar seharusnya lebih dari 10.000 hektar ke atas izinnya itu di keluarkan oleh menteri dan  bukan oleh Gubernur” tandasnya

Selanjutnya kata muliadi bedasarkan  Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK– HTI) Aceh, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan areal untuk pembangunan hutan tanaman insdustri adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya.

Sedangkan Fakta di lapangan adanya tumpang tindih kepemilikan atas lahan. Izin diberikan atas tanah yang masih belum lepas hak masyarakat (yang masih dikuasi oleh masyarakat berdasarkan hak dasar penguasaan) Berdasarkan fakta lapangan menurut data yang di temukan Muliadi pada laporan WALHI Aceh area izin PT. RPPI tumpang tindih lahan dengan warga, setidaknya ada 37 warga yang memiliki bukti kepemilikan lahan dalam bentuk Surat Ketarangan Tanah (SKT) dan bukti Akte Jual– Beli Tanah. Selain itu,keberadaan PT. RPPI juga telah menghilangkan mata perekonomian warga dari hasil hutan non-kayu, seperti Jernang, madu, dan rotan. Dampak dari tumpang tindih lahan ini, sejumlah tanaman dan pohon yang ada dalam lahan warga ditebang tanpa koordinasi dan ganti rugi dari pihak PT. RPPI.

Oleh karnanya GEMPUR Melalui kordinator umumnya menilai : “Gubernur Aceh sudah salah dalam hal mengeluarkan izin PT.RPPI kami menduga adanya politik mafia yang di praktekkan dalam penerbitan izin PT.RPPI tersebut, dan berharap kepada Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah untuk dapat mencabut izin PT.RPPI tersebut, karna sudah tidak relefan lgi, dasar hukum yang digunakan sangat bertentangan apalagi dampak yang di takutkan Masyarakat apa bila PT.RPPI itu terus beoprasi terhadap kerusakan hutan dan sumber air masyarat beberapa tahun mendatang ini demi keberlangsungan hidup generasi dan sumber air kita” dan jika pun sikap dari kami ini tidak untuk di tindak lajuti, maka kami siap untuk melakukan aksi demontran menghentikan kegiatan oprasional PT.RPPI secara paksa tutup muliadi melalui pesan tertulis kepada media saat di konformasi melalui pesan tertulis.

Reporter : Manzahari