By -
0

Suaraindonesianews-Konawe .Perkataan yang kurang menyenangkan terlontar dari mulut oknum staf anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, yang telah melecehkan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu lalu, perkataan malas yang terungkap dimulut Sainal ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat, pada saat aktivitas jam kantor dan terdengar langsung kepada rekan – rekan Lembaga LSM pada saat kejadian ditempat, Armadis salah satu LSM Raung, yang bertugas dikabupaten konawe serta mendengarkan secara langsung kejadian itu merasa risih dan tidak menerima sifat yang tidak mencerminkan etika dan ungkapan pelecehan organisasi LSM serta dianggap sebagai parasit letak keberadaannya di kabupaten konawe. Ia mengatakan. “LSM itu pemalas selalunya berkeliaran tidak jelas hanya mencari – cari masalah”

Situasi mencekam ketika salah satu senior LSM yang berada di kabupaten konawe, Muh. Hajar sekaligus Ketua Residium Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) gabungan unsur LSM dan PERS, ia mengutuk prilaku

Sainal, oknum Staf DPRD Kabupaten Konawe atas prilaku yang tidak mencerminkan etika seorang Staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten konawe.  Nyaris perkelahian terjadi ketika Muh. Hajar meneriaki dan memburu Sainal di ruang kantor sekretariat DPRD, untungnya Sainal berhasil bersembunyi dan Muh. Hajar ditangkap NJO rekan seprofesinya guna mengurai permasalahan.

“Saya merasa terlecehkan apa yang dikatakan Sainal orang yang tidak mempunyai moral dan etika, ia berani berbicara seperti itu pastinya bisikan dari anggota DRPD Konawe lainnya, tidak mungkin seorang staf sekretariat berani berbicara seperti itu tanpa mendengarkan isu – isu internal orang-orang  yang tugas di Dewan Perwakilan Rakyat.” Ungkap Muh. Hajar bersama Aljan di lingkup kantor DPRD Kab. Konawe kepada media Rakyat Post.

Kurang lebih satu jam, massa organisasi unsur LSM dan PERS “FORMASI” demo didepan ruang kantor Dewan Perwakilan Rakyat, Aljan berorasi bersama Imran Leru, kutukan yang di tujukan kepada Sainal berulang kali  tidak pantas di tujukan kepada organisasi LSM karena LSM tidak memakai anggaran APBD dan APBN melaikan Anggota DPRD Kab. Konawe lah yang harus profesional dan Proporsional  yang harus tahu dan memahami  Tugas dan Fungsinya, kendati demikian apakah anggota dewan kita ini sudah disiplin dan rajin bekerja yang diamanatkan rakyat untuk membangun bangsa khususnya di kabupaten konawe saat ini.?, Mari kita sama – sama memahami anda adalah seorang anggota dewan yang memakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga bermilyaran, jangankan untuk mengawasi dan mensahkan anggaran, pada saat pembahasan perubahan anggaran berjalan molor, apakah ini bukan indikator malas.” Ungkapnya.

Demonstrasi memanas ketika Muh. Hajar naik berorasi memanggil sainal keluar dari kantor DPRD untuk mempertanggung jawabkan perkataannya, saking emosionalnya ia membuka baju dan mengatakan buka – bukaan temuan DPRD Kab. Konawe mengenai dari SPPD Piktif yang digunakan salah satu partai politik tidak sesua prosedural. Ditambahkan Imran leru. “Mari kita evaluasi kinerja dewan kita mari kita buka-bukaan saat ini, mana fungsi anggota dewan kab. Konawe yang mengawasi kinerja eksekutif, seorang Bupati kabupaten konawe, Kery Saipul Konggoasa malas berkantor apakah itu bukan indikator malas, sebelum kita melontarkan kepada seseorang kita intropeksi diri dulu, ini merupakan salah satu bagian dari korupsi, bukan sekedar finansial tetapi waktu bagian dari itu, sebagai pengabdian diri untuk rakyat, apakah amanah itu sudah dijalankan, mana kinerja anggota dewan selama ini tidak ada rekomendasi tegas.” Cetusnya

Wakil ketua DPRD Kab. Konawe, Rusdianto menjelaskan perilaku sainal merupakan perkataan personal dari dia sendiri bukan dari isu yang ada di DPRD Kab. Konawe, sehingga adanya statement seperti itu, ia menegaskan kepada demontran bahwa sainal akan diberikan sanksi tegas sesuai pelanggarannya. Dimana pernyataan yang tidak seharusnya disampaikan.

“Saya selaku pimpinan DPRD Kab. Konawe kepada seluruh LSM yang ada di kabupaten konawe tentang pernyataan saudara sainal selaku staf dan dia mengakui apa yang dikatakannya. Tidak ada unsur dari pimpinan mengatakan seperti itu melalui sainal kepada masyarakat kabupaten konawe serta LSM yang ada di konawe. Hubungan kita selama ini cukup baik teman teman LSM dan Wartawan kami anggap seperti saudara, kapanpun dan dimanapun, hanya seorang staf hubungan kita dirusak, sekali lagi kami akan memberikan sanksi tegas.”. Janjinya. (*M. Sahrul)

By -
0

Suaraindonesianews-Konawe.Puluhan masyarakat desa padangguni utama kecamatan abuki kabupaten konawe Sulawesi Tenggara, melaporkan kepala desa padangguni utama ‘Samad’ atas dugaan penyelewengan beras raskin dan penjualan raskin di luar lingkup penyaluran raskin yang semestinya, di Kepolisian Sektor (Polsek) Asolu.

 

Mengingat berbagai permasalahan yang di alami masyarakat padangguni utama atas dugaan kurangnya keseriusan pemerintah guna memberikan hak dan kewajibannya tak lagi dapat dilihatkan di desa padangguni utama.

Berbagai problema yang ditenggarai kepala desa padangguni utama namun diselesaikan dengan cara atur damai dan kebijakan masyarakat. Namun saat ini permasalahan yang di anggap sepele pemerintahan desa padangguni utama akhirnya berbuntuk panjang, tokoh adat, tokoh agama dan puluhan element masyarakat desa padangguni utama memintah proses hukum tindak pidana penyalagunaan tugas dan wewenang kepala desa padangguni utama dilanjutkan.

“Kami memintah kepada penegak hukum, apa yang selama ini kami rasakan dan di perbodohi oleh kepala desa berdasarkan bantuan masyarakat atau yang disebut raskin dan menduga adanya permainan penyaluran raskin tidak bersifat transparan dalam hal ini pemerintahan desa padangguni utama kepada masyarakat, dapat di proses sesuai aturan yang berlaku dan tidak bersifat tebang pilih.” Ujar Ludin Masyarakat desa padangguni utama yang melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan beras raskin kepolsek asolu kecamatan abuki kabupaten  konawe, Sultra.

Mengingat permasalah yang di rasakan masyarakat selama ini merasa risih tentang pemerintahan desa padangguni utama saat ini, ia juga memaparkan ada beberapa aitem yang belum di ungkap tentang jalannya pemerintahan yang bersifat diskriminasi kepada rakyatnya dan memilah – milah masyarakat yang mana orang politiknya dan bukan orang yang memilihnya ketika pemilihan kepala desa pada saat itu. “Kalau kita melihat selama jalannya pemerintahan desa padangguni utama yang di bawah kepemimpinan kepala desa saat ini, banyak sekali yang tidak di berikan hak pelayanan yang sama, artinya dipilah pilah mana orang yang coblos dia dan yang mana orang bukan memilih dia pada saat pemilihan kepala desa, satu contoh pada saat ada rekan orang tua murid dibuatkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, mala kepala desa mencoret orang tua murid yang bukan orangnya pada saat pemilihan desa lalu dan itu bukan 4 sampai 5 orang lebih dari itu tidak dibuatkan surat keterangan tidak mampu.” Ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian sektor (Polsek) Asolu sudah memeriksa saksi dari masyarakat yang mengetahui secara pasti tentang pemerintahan desa padangguni utama, bahkan puluhan masyarakat menawarkan dirinya menjdai saksi oleh pihak kepolisian apabila saksi masih dianggap kurang.  Bersambung ke edisi selanjutnya. (M. Sahrul*)

By -
0

Suaraindonesianews-Unaaha. Masyarakat Desa Kumapo Kec. Onembute Kab.Konawe Sulawesi Tenggara Bersama Forum Masyarakat Sipil (Formasi Gabungan unsur LSM dan Pers), Melakukan Aksi Demonstrasi Menuntut Hak Tanah Ulayat yang telah disertifikatkan melalui Perogram Sertifikat redistribusi tahun 2014 (Senin,9/11), yang diselewengkan peruntukannya oleh oknum kepala Desa Kumapo ‘AFN’.  dari jumlah sertifikat yang di terbitkan BPN Konawe sejumlah 150 buah, Penerima Sertifikat tersebut kebanyakan masyarakat penerima sertifikat bukan masyarakat setempat melainkan orang yang bukan Masyarakat desa kumapao karena Tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat kumapo, bahkan dalam daftar penerima sertifikat ada beberapa oknum petugas kepolisian yang di caplok namanya.  Massa Bergerak Kekantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kab.Konawe,Kantor Bupati Konawe dan kantor DPRD Kab.Konawe.

Dalam Pernyataan Sikapnya, Masyarakat Desa Kumapo dan FORMASI menuntut :

  1. Bahwa,Tindakan Kepala Desa Kumapo dan Camat Onembute serta BPN Kab.Konawe dalam melaksanakan perogram sertifikat redistribusi Tahun 2014 tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, pembagian dan pemetaan tidak memenuhi unsur kemanusiaan dan ulayatan masyarakat pribumi.
  2. Pungutan yang dilakukan oleh oknum kades kumapo mulai dari Rp.250.000,- sampai Rp.2.500.000,- merupakan tindak pidana karena aturan pembiayaan perogram redistribusi hanya Rp.100.000,- per sertifikat tanah.
  3. Meminta kepada Kepolisian untuk mengusut dan menindak tegas terhadap pelaku dugaan korupsi, Meminta kepada Bupati Konawe untuk memberhentikan camat onembute yang sekaligus pelaksana desa kumapo karena diduga mengetahui dan merestui pelanggaran dalam perogram sertifikat redistribusi dan Meminta kepada BPN Kab.konawe Untuk meninjau ulang sertifikat yang sudah diterbitkan yang penuh dengan rekayasa administrasi.

Staf Badan Pertanahan Nasional Kab.konawe Haruddin Toara mengatakan di depan Demonstran “Bahwa BPN Konawe dalam penerbitan sertifikat telah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melihat administrasi surat permohonan penerbitan sertifikat” , yang dibantah oleh perwakilan demonstrasi yang mengatakan bahwa dalam penerbitan sertifikat seharusnya ada olah lapangan tapi tidak dilakukan oleh BPN Kab.Konawe. Selanjutnya BPN Konawe Berjanji akan menindak tegas apabila ada pegawai BPN yang ikut terlibat dalam permasalahan ini.

Selanjutnya massa demonstran menuju kantor Bupati Konawe Tetapi Massa Menolak audiens kalau bukan pejabat yang berwenang menerima mereka, Via Telepon Bupati Konawe Kery S Konggoasa Mengatakan akan melakukan pertemuan selanjutnya kepada masyarakat dan berjanji kalau ada pejabat yang melanggar akan di berhentikan atau mutasi dari jabatannya sekarang.

Digedung DPRD Kab.Konawe Massa demonstran di terima langsung  oleh wakil ketua DPRD kab.Konawe Ardin dan melakukan audiens di ruangan rapat Komisi dan berjanji akan mengadakan Hering terbuka dan menghadirkan semua pihak yang terkait.(yt)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Cirebon – Salah satu upaya mensejahterakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Perwakilan Cirebon kini membentuk koperasi. “Koperasi PWI Cirebon ini dibentuk dalam rangka mensejahterakan anggota wartawan yang tergabung dalam PWI Cirebon,” kata Ketua PWI Cirebon, Anto S, Sabtu kemarin di kantor PWI Cirebon.

Menurut Anto rencana kegiatan koperasi wartawan akan berkiprah dalam bentuk usaha peningkatan perekonomian masyarakat secara umum & mensejahterakan anggotanya.

“Adapun nama pengurus Koperasi Wartawan Cirebon (Kwaci) yang terpilih menjadi Ketua Wasta Eko (HU.Radar Cirebon), Sekretaris, Maman Abdurhaman (Bisnis Indonesia) dan Bendahara, Ani Nunung (HU.Pikiran Rakyat),” jelas Anto

“Sedangkan yang menjadi Badan Pengawas. Walim SH, MH (SKM. Inti Jaya), Nurdin M Noer (HU.Pikiran Rakyat) & Sumbadi Sastra Alam (Basa Cerbon),” lanjutnya.

Sementara Eko Waskito setelah didaulat menjadi Ketua Koperasi Wartawan Cirebon menyatakan untuk selanjutnya akan menyusun anggaran dasar & anggaran rumah tangga.

“Sehubungan anggota wartawan PWI yang wilayah kerja mencakup dua wilayah yakni (kota &  kab.Cirebon) maka badan hukum koperasi akan menginduk ke kantor Koperasi Propinsi Jawa Barat,” katanya.

Sedang hasil rapat menghasilkan keputusan untuk menjadi anggota koperasi diprioritaskan wartawan anggota PWI. “Akan tetapi tidak menutup kemungkinan wartawan lain yang ingin bergabung juga bisa asal memenuhi syarat2nya,” bebernya.

“Adapun kewajiban sebagai anggota koperasi diantaranya membayar iuran pokok Rp.100 ribu & iuran wajib Rp.10 ribu yang dibayar tiap bulannya,” jelasnya.

“Kemudian koperasi ini dalam mengembangkan usahanya akan bergerak seluas-luasnya sesuai dunia usaha perkoperasian,” pungkasnya. (Mulbae)

By -
0
Suaraindonesianews.com, Medan – Sebanyak 4.970 peserta, terdiri dari 400 mahasiswa, 370 pelajar, 2.340 organisasi masyarakat, dan 750 masyarakat, mengikuti upacara pembukaan Kejurnas Karate Pra Kualifikasi PON tahun 2015 yang dibuka oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku Ketua Persatuan Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki), bertempat di GOR Unimed Medan, Minggu (25/10/2015).
 
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku Ketua PB Forki dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kegiatan olahraga saat ini keberadaannya sangat penting dan strategis dalam konteks pengembangan kualitas SDM yang sehat, mandiri, bertanggungjawab, serta memiliki sifat kompetitif yang tinggi. Juga penting dalam pengembangan identitas, militansi, jiwa juang, nasionalisme, kemandirian, sportivitas dan prestise bangsa.
 
“Penyelenggaraan Kejurnas Karate Pra Kualifikasi PON tahun 2015 seperti ini, disamping dapat meningkatkan kualitas para atlet juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pembinaan prestasi para atlet di masing-masing Provinsi”, harap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
 
“Keberhasilan pengurus Provinsi dalam pembinaan prestasi atlet akan terlihat dari keberhasilan prestasi para atlet yang mewakili pada event PraKualifikasi ini untuk lolos mengikuti PON 2016, semakin banyaknya para atlet  yang lolos dalam event ini untuk mengikuti PON 2016, menunjukkan keberhasilan pengurus Provinsi dalam membina prestasi atletnya dengan baik”, kata Ketua PB Forki.
 
Dalam kesempatan ini, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghimbau kepada seluruh pengurus Provinsi, para Pelatih maupun Wasit dan Juri agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta profesional,  sehingga  event Kejurnas Pra Kualifikasi PON tahun 2015 ini dapat memilih para atlet-atlet Provinsi yang berprestasi untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional tahun 2016.  “Pembinaan prestasi atlet Karate di Indonesia dapat berjalan dengan baik untuk dipersiapkan mengikuti event internasional mendatang”, tandasnya.
 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Gubernur Sumatera Utara, Pangdam I/BB, Kapolda Medan, Ketua DPRD Sumatera Utara,  Ketua Forki Sumatera Utara dan  Ketua Koni Sumut. (Hm/Yt)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah pejabat pemerintah pada Sabtu (24/10) malam hingga Kamis (29/10) mendatang akan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) untuk kunjungan kenegaraan.

“Fokus beliau ke Amerika itu adalah bagaimana meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara. Itu penting tidak hanya untuk kepentingan Amerika, tapi juga Indonesia. Kedua, akan membicarakan isu-isu lingkungan, isu-isu keamanan,” kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, di kawasan Istana Kepresiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun Ari menepis anggapan jika kunjungan itu lebih difokuskan pada masalah bisnis. Ia menegaskan, bahwa dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan pemerintah Amerika Serikat, dan juga kalangan masyarakat sipil. “Jadi tidak hanya bisnis,” ujarnya.

Silicon Valley

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang akan ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu mengatakan, agenda utama Presiden Jokowi adalah bertemu para petinggi perusahaan teknologi informasi di Silicon Valley.

“Salah satu agenda kunjungan kenegaraan itu adalah bertukar pikiran dan belajar mengenai pembinaan startup dane-commerce,” kata Rudiantara.

Menurut Menkominfo, kunjungan Presiden ini akan menjalin kerja sama lebih lanjut dibidaang e-commerce, serta bertukar informasi tentang sistem pendanaan,  logistik, hingga proteksi konsumen pada startup.

Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi telah dijadwalkan agenda kunjungan ke Silicon Valley, kawasan berkumpulnya perusahaan teknologi raksasa di California. Menkominfo Rudiantara yang turut dalam lawatan itu akan mengajak para technopreneur seperti CEO Go-Jek Nadiem Makarim, CEO KabarId Yansen Kamto, dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya.

Rudiantara mengatakan, pihaknya akan membahas mengenai pengembangan e-commerce. Disana rombongan akan mengunjungi berbagai perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook untuk bertukar pikiran dan belajar mengenai pembinaan startup dan e-commerce. Rudiantara juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada kerja sama lebih lanjut mengenai e-commerce ke depannya

“Siapa tahu nanti bisa terjadi Poros Jakarta-Silicon Valley,” ujar Rudiantara seraya menjelaskan Indonesia akan jadi kawasan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan salah satu penggeraknya e-commerce.

Menurut Rudiantara, Pemerintah menargetkan bisnis e-commerce di Indonesia dapat mencapai  130 miliar dollar AS pada 2020.  “Maka itu, kita  akan lihat di sana seperti apa, berapa technoprenuer, area, dan lainnya yang diperlukan,” jelas Menkominfo.

Lebih lanjut Rudiantara menyatakan pihaknya akan bertukar informasi terkait beberapa hal seperti sistem pendanaan, logistik, hingga proteksi konsumen pada startup di sana. “Kami akan berbagi pengetahuan agar Indonesia dapat memiliki e-commerce yang unicorn (established),” tambahnya.

Hal itu dibutuhkan karena Menkminfo menginginkan agar hanya perusahaan yang masuk kategori established yang mendapatkan dana dari asing. Jika masih startup dan UKM sebaiknya tidak dapat bantuan asing karena akan dapat lebih menguntungkan pihak asing.

“Kita harus kembangkan dulu startup. Setelah punya nilai dan menjadi established, baru bisa dapat dana dari asing,” lanjut Rudiantara.

Dalam kunjungan ke Amerika Serikat itu, Presiden Jokowi dijadwalkan akan datang ke kantor pusat Apple di Cupertino, California.Presiden Jokowi juga akan makan malam bersama CEO Apple Tim Cook, juga akan dibahas rencana Apple untuk berinvestasi membeli timah dari Indonesia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berencana berbicara dengan bos Google, Facebook, dan Microsoft. Bersama Google, Presiden  ingin mendiskusikan distribusi akses internet ke daerah terpencil, seperti Papua. Sedangkan dengan  Facebook dan Microsoft, Presiden ingin bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan teknologi yang mumpuni di universitas-universitas Indonesia. (Hm/Sk)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Jakarta – Sejumlah aktivis lingkungan dan tokoh-tokoh yang bergerak dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan menyampaikan apresiasinya atas tindakan konkrit pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di tanah air.

“Kami mengapresiasi tindakan cukup konkrit dari pemerintah saat ini, yang hal ini akibat kesalahan tata kelola selama beberapa dekade. Jadi peristiwa ini adalah dampak proses akumulasi perusakan lingkungan secara sistematis,” kata Nur Hidayati dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10) pagi.

Nur Hidayati bersama sejumlah aktivis dan tokoh LSM lingkungan baru saja diterima oleh Presiden Jokowi, guna berdiskusi dan berbagai usulan terkait penanganan korban bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam pertemuan itu, disampaikan beberapa usulan tahapan darurat, jangka menengah, dan jangka pandajng dalam menghadapi bencana asap.

“Tahapan segera yaitu tindakan darurat, berupa evakuasi kelompkn rentan (balita, anak-anak, ibu hamil dan orang tua) ke sarana gedung pemerintahan daerah yang sudah dilengkapi alat pemurnian udara agar udara yang dihirup cukup layak,” kata Nur Hidayati.

Adapun jangka menengah adalah melakukan proses tindakan hukum, berupa proses perdata dalam bentuk permintaan ganti rugi kepada perusahaan dan secara pindana, kejahatan menyangkut korporasinya, dan yang terakhir pemberian sanksi administrasi berupapembekuan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang lalu ataupun yang menyebabkan bencana asap.

Jangka panjang, lanjut Nur Hidayati, yaitu upaya pemulihan dan restorasi ekosistem gambut.  “kami mengusulkan segera lakukan bloking kanal dan tidak boleh ada kanal baru, dan perbaikan ekonomi bagi warga di sana,” jelas Nur Hidayat.

Bencana Berikutnya

Sementara itu Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia mengingatkan pemerintah dan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera untuk segera bersiap mengantisipasi bencana berikutnya.

“Dengan kondisi lahan gambut yang terbakar berada di dekat pantai dan elevasi dari permukaan laut tidak terlalu tinggi atau sekitar 30 meter, dengan lahan gambut yang semakin berkurang dan air laut yang semakin tinggi kita terancam menghadapi bencana lingkungan yang parah tetapi juga mengalami bencana kemanusiaan yang sangat parah,” kata Chalid.

Dijelaskan Chalid,  dengan kebakaran hutan yang dialami ini akan ada masalah baru, misalnya banjir, karena lahan gambut yang ada kondisinya berkurang akibat terbakar, dan beberapa mengalami subsiden atau amblas. Dengan demikian, jika berada di tepi laut maka akan tergenang oleh air laut jika dekat sungai maka akan tergenang air sungai

“Solusinya apa? Saya tegaskan lagi adalah stop pembangunan lahan gambut,” kata Chalid seraya menyebutkan bahwa pembangunan kanal juga tidak baik bagi lahan gambut, karena air yang ada jadi kering dan keluar, yang akibatnya lagi lahan gambut menjadi kering dan justru lebih mudah terbakar.

Chalid menambahkan ada sekitar 33 juta orang yang terpapar asap terus menerus berdasarkan data 2010. Dan pada data sensus saat ini sudah diatas 43 juta orang, dan 270.000 yang menderita ISPA (infeksi saluran pernafasan atas) berdasarkan data yang terekam di rumah sakit dan puskesmas. Yang tidak memeriksakan atau melapor jumlahnya bisa lebih banyak, serta lebih dari 12 orang meninggal dunia dan kerugian mencapai Rp  400 triliun

“Dana penaggulangan asap tahun lalu 600 milyar dan tahun ini dialokasikan Rp 1 triliun lebih. Persoalannya, sampai kapan bencana ini akan terjadi” ucap Chalid.

Dalam pertemuan itu, menurut seorang peserta, Presiden Jokowi berkomitmen dan akan melakukan perubahan  besar-besaran atas pemanfaatan lahan gambut yang berkonversi menjadi lahan industri.

“Pemerintah akan melakukan review perizinan dan pencabutan izin bagi perusahaan-perusahan yang ada agar bencana ini tidak berlangsung terus-menerus,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip oleh salah seorang peserta pertemuan.

Pertemuan ini dihadiri oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace, Institut Hijau Indonesia, WAHABI, pengamat lingkungan dan lahan gambut, serta aktivis independen. (Hm/Sk)

By -
0

Suaraindonesianews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan menunjuk Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan sebagai koordinatornya.

“Sehingga dengan demikian, Menko Polhukam yang seharusnya persiapan berangkat ke Amerika Serikat (AS), beliau tidak berangkat karena harus menyelesaikan dan bertanggung jawab di lapangan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10) siang.

Menurut Seskab, terkait dengan tugasnya itu, Menko Polhukam besok pagi juga akan terbang ke Kalimantan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan sebagainya.

Disebutkan Seskab, ada 21  jajaran yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam  untuk  menyelesaikan atau mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan itu, baik dari tingkat Menko maupun tingkat bupati, walikota, dan tentunya jajaran Menteri, panglima, TNI, dan sebagainya.

“Bertanggung jawab secara langsung kepada Bapak Presiden, dan ini diharapkan akan lebih memudahkan pekerjaan yang dilakukan,” kata Seskab mengenai pertanggungjawaban tugas-tugas Menko Polhukam selaku koordinator  penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu.

Adapun Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menurut Seskab, telah diminta Presiden Jokowi untuk  mempersiapkan langkah-langkah mengenai hal yang berkaitan  dengan kesehatan,  pendidikan, sosial dan sebagainya. (Hm/Rd)

1...7801,7802,7802,7822,7832,784...2,787Page 2,783 of 2,787