By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerukan soal penguatan otonomi daerah untuk memperkuat sistem tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efesien dan taat pada hukum.

“Saatnya untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi dan memangkas birokrasi dan perzininan yang berbelit dan panjang,” kata Tjahjo dalam rilisnya, Senin (4/4).

Untuk mencapai target reformasi birokrasi di atas, Mendagri mencanangkan deregulasi dan penguatan sistem guna mempercepat pembangunan dan menumbuhkan rasa optimisme semua pihak serta kepercayaan investor.

Selain itu, pembangunan industri perbankan nasional dan daerah harus dipercepat dan diperkuat dengan regulasi yang dinamis dan tidak kaku. Kata Tjahjo, sistem atau regulasi yang berjalan pada prinsipnya harus memberikan rasa aman, kenyamanan dan kemudahan bagi semua pihak.

“Di sisi lain pemerintah daerah harus diberikan kesempatan misalnya divestasi modal walau dalam pengendalian pemerintah pusat, demi mempercepat penguatan ekonomi dan percepatan pembangunan masyarakat,” tuntasnya.

Untuk diketahui, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai kajian terhadap ribuan peraturan daerah (Perda) yang dinilai terlalu berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat, khususnya bagi penanam modal.

Tjahjo mengatakan setidaknya terdapat sebanyak 3.236 peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi, birokrasi dan perizinan.

Guna merealisasikan hasil kajian pemerintah, Kemendagri telah memanggil kepala biro hukum provinsi dan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk menghapus perda-perda bermasalah.

Mendagri menargetkan setidaknya dalam tiga bulan 50 persen perda-perda bermasalah itu sudah dihapus.

“Dari Permendagri yang ada akan kami potong termasuk 3.000-an Perda yang menghambat investasi, birokasi dan perizinan, yang bertentangan dengan UU di atasnya,” kata Tjahjo.(Red.SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Bombana, Pekerjaan pengaspalan jalan yg menggunakan dana APBD Kab.Bombana Tahun 2015 yg dikerjakan oleh PT.Merah Putih diduga bermasalah.

Hal tersebut di sampaikan oleh Abady Makmur melelui telpon seluler,menurut Mantan anggota DPRD Bombana dua Periode ini,Pekerjaan pengaspalan jalan yg menggunakan Anggaran sekitar Rp.21 Milyar diduga dikerjakan tidak sesuai dengan konstruksi yang seharusnya.

jalan bombana 2Sebab pekerjaan pengaspalan jalan yg menggunakan dana APBD Kab.Bombana Tahun 2015 ini baru  1 tahun sudah banyak yg mengalami kerusakan di beberapa titik. Abadi Makmur sangat menyayangkan kejadian ini sebab menurutnya seharusnya program tersebut dikerjakan dengan baik sesuai konstruksinya agar masyarakat sebagai pengguna lama menikmati jalan tersebut. Padahal proyek itu anggaranya terbilang besar.

Disamping menyoroti kerusakan aspal itu, Abadi Makmur yang juga Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kab.Bombana ini mengeluhkan soal pekerjaan lanjutan pengaspalan jalan mulaeno -toburi yg dimulai dari papan Proyek yang tidak dipasang, penghamparan material yg tidak teratur hingga menghambat arus lalu lintas masyarakat pengguna jalan, hingga adanya penambalan jalan di depan kantor  camat tontonunu karna aspalnya hancur padahal baru dikerjakan bulan ini.

Jalan Bombana 1Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPD Putra Bangsa Indonesia Prov.Sulawesi Tenggara ini meminta kepada pihak berwenang agar segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.(Red SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Ribuan aparat keamanan gabungan TNI/Polri masih memburu Santoso alias Abu Wardah dan sekitar 20-an anggota kelompoknya di Poso, Sulawesi Tengah.

Santoso terpojok. Kelompok Santoso terpecah. Santoso tidak kuat, cuma beruntung. Aparat sudah mengidentifikasi tempat-tempat kelompok Santoso.

Begitulah antara lain pernyataan sejumlah petinggi keamanan negeri ini namun aparat gabungan TNI/Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggelar Operasi Tinombala belum berhasil menggulung terduga teroris paling dicari itu. Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan Santoso dan kelompoknya.

Sementara korban di pihak TNI/Polri bertambah saat menjalankan tugas negara memburu kelompok Santoso. Terakhir insiden jatuhnya helikopter TNI AD di Desa Kasiguncu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Minggu (20/3), menewaskan 13 prajurit TNI, makin memperpanjang duka bangsa ini.

Ke-13 korban gugur dalam insiden tersebut yakni Brigjen TNI Anumerta Saiful Anwar (Danrem 132/Tadulako), Brigjen TNI Anumerta Heri S, Brigjen TNI Anumerta Ontang Roma, Kolonel CPM Anumerta Teddy Alex Supomo Parapat, Letkol Inf Anumerta Rasyid, Mayor CKM Anumerta dr. Yanto, Mayor Cpn Anumerta Agung K (pilot), Kapten Cpn Anumerta Wiradhy (co-pilot), Lettu Cpn Anumerta Tito (co-pilot), Serka Anumerta Bagus R (mekanik), Sertu Anumerta Karmin (mekanik), Praka Anumerta Bangkit (avionik), dan Praka Anumerta Kiki (ajudan Danrem).

Sebaliknya beredar video aktivitas Santoso dan sejumlah pengikutnya sedang membakar hewan buruan, bersenda gurau, bahkan berenang di sungai dalam suasana suka cita di lereng pegunungan di Poso.

Sesuai nama Gunung Tinombala, Operasi Tinombala memang menyasar lereng dan pegunungan di Sulteng.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kelompok Santoso di Poso makin tersudut oleh aparat gabungan TNI/Polri di wilayah yang lebih kecil.

Luhut bahkan menggambarkan aparat telah berhasil menggiring mereka ke lokasi yang lebih kecil, kira-kira 5 km x 5 km. Lokasi tersebut berada di satu daerah di dekat pegunungan dan aparat sudah mengidentifikasi tempat-tempat kelompok Santoso berada.

Pemerintah berharap Santoso mau turun gunung menyerahkan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu namun Luhut menekankan aparat keamanan juga sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk skenario terburuk yang akan terjadi.

Mengenai target Operasi Tinombala selama enam bulan sejak Januari apakah berarti dalam periode itu Santoso beserta kelompoknya dapat digulung, Luhut tidak bisa menargetkan waktu untuk menangkap Santoso.

“Untuk melawan gerilya, negara manapun di dunia ini tidak ada yang bisa menargetkan satu bulan atau dua bulan selesai,” kata Luhut menjelaskan.

Operasi Tinombala merupakan kelanjutan dari Operasi Camar Maleo yang telah berjalan selama empat tahap dan berakhir pada 9 Januari lalu namun Santoso belum kunjung tertangkap atau tertembak mati.

Kepala BNPT Komjen Pol HM Tito Karnavian yang dilantik pada 16 Maret lalu, memiliki program jangka pendek untuk menumpas Santoso dan kelompoknya. Tito memiliki pengalaman tugas di Poso sekitar satu setengah tahun di sana. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengaku tahu peta dan situasi serta kondisi di Poso.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah mempertajam posisi Brimob dan TNI yang sedang menggelar operasi Tinombala untuk memutus pasokan logistik dan informasi dari kawasan perkotaan.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menegaskan bahwa Santoso dan kelompoknya, sesungguhnya tidak kuat, cuma masih beruntung sehingga belum tertangkap sampai saat ini.

“Kita jauh lebih kuat,” katanya. Mantan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT itu mengatakan Operasi Tinombala sedang berupaya maksimal untuk menangkap Santoso dan pengikutnya.

Kapolda Sulteng memimpin langsung penangkapan Santoso dan kelompoknya. Kapolres Poso 2005-2007 itu pun bertekad dapat menangkap Santoso dan kelompoknya secepat-cepatnya.

Mengenai apakah Santoso akan ditangkap hidup atau mati, Rudy, lulusan Akademi Kepolisian RI dan berpengalaman di bidang reserse itu mengatakan,”Kalau bisa ditangkap hidup, kenapa harus mati.”

Namun, katanya, Santoso itu bersenjata dan memiliki prinsip bahwa mati di tangan polisi itu adalah sahid, jadi ini juga diperhitungkan.

Kekuatan Santoso

Seberapa besar sesungguhnya kekuatan Santoso alias Abu Wardah dan kelompoknya yang menamakan diri Mujahidin Indonesia Timur (MIT) itu?

Leo Bona Lubis pada 16 Maret lalu memperkirakan bahwa jumlah anggota jaringan teroris MIT atau Kelompok Santoso saat ini berkisar antara 25-30 orang.

Jumlah sebanyak itu diperkirakan telah berkurang setelah dua orang dari kelompok itu tewas pada 22 Maret dalam kontak senjata dengan aparat keamanan di Rompo, Napu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso.

Dua jenazah itu yakni Tiger alias Anto alias Isak asal daerah Bima dan Joko alias Turang Ismail warga negara asing asal Uighur, China.

Identitas jenazah dapat diketahui setelah salah seorang anggota kelompok Santoso berinisial SH yang ditangkap aparat di Pegunungan Napu pada Senin (21/3), membantu polisi mengenali kedua jasad itu.

Sebelumnya pada Selasa (15/3) pagi lalu, terjadi kontak senjata TNI/Polri dengan kelompok Santoso di pegunungan Desa Talabosa, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso. Dua orang dari kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Uighur, China, itu tewas ditembak aparat keamanan. Sejumlah barang bukti berupa 10 buah bom lontong, tiga ransel, lima karung logistik, tujuh peta, dan sebuah buku catatan (log book) pengaturan tugas anggota.

Pada hari yang sama pasukan keamanan menemukan satu jenazah dari kelompok Santoso telah membusuk di Sungai Lariang.

Apakah Santoso dan kelompoknya tetap bersatu? Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan ada perpecahan di internal kelompok MIT, menjadi setidaknya dua kelompok. Ada kelompok Santoso dan kelompok lain. Perpecahan tersebut berawal dari kebijakan Santoso selaku pimpinan MIT yang tidak disepakati seluruh anak buahnya.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan kelompok terduga teroris pimpinan Santoso semakin terdesak di Dataran Napu, Kabupaten Poso, oleh personel Operasi Tinombala dan soliditas internal mereka semakin lemah sehingga besar kemungkinan Santoso mulai mengeksekusi anggota-anggotanya yang mulai tidak solid.

Pada akhir Februari lalu, pasukan Operasi Tinombala menemukan jenazah seorang terduga teroris jaringan Santoso di pegunungan Desa Torireh, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, setelah terjadi baku tembak pada Minggu (28/2) petang. Selain jenazah, aparat menemukan satu pucuk senjata api laras pendek jenis pistol revolver dan tiga pucuk senjata laras panjang rakitan.

Leo mengemukakan bahwa baku tembak tersebut merupakan bagian dari perburuan teroris pascakontak senjata yang sama, yang terjadi di Desa Sangginora pada 9 Februari lalu yang menewaskan dua orang pelaku teror serta seorang anggota Polri.

Selama Operasi Tinombala yang digelar sejak 9 Januari 2016, sudah delapan orang anggota Muhajidin Indonesia Timur itu yang tewas dan dua tertangkap hidup.

Kelompok itu juga dikabarkan mulai kelaparan dan kehabisan logistik makanan dan persenjataan serta mulai terpecah karena berseberangan pendapat, sehingga ada anggota teroris itu yang mencoba memisahkan diri dari kelompoknya.

“Hambatan utama yang kami hadapi untuk segera meringkus Santoso dan pengikutnya adalah medan yang cukup berat,” kata Kapolda Sulteng.

Medan berat dengan begitu banyak pegunungan dan lereng tersembunyi tentu tidak menyurutkan semangat sekitar 2.500 prajurit TNI/Polri untuk menumpas Santoso dan kelompoknya.(antara,SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Bombana,  Antusias Masyarakat Poleang Kabupaten Bombana Prov.Sulawesi Tenggara untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat tinggi, Hal ini dibuktikan dengan Penyerahan Dokumen Proposal Pemekaran Kabupaten Poleang yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Kabaena Utara.

Penyerahan Dokumen Proposal tersebut secara simbolis diserahkan oleh salah satu anggota Tim Pemekaran Kab.Poleang  Abady Makmur kepada Bupati Bombana H.TAFDIL,SE,MM, Selanjutnya Bupati Bombana menyerahkan Dokumen Proposal Pemekaran Kab.Poleang Ke Anggota Komisi I DPD RI Drs.H.Yusran Silondae,M.Si.

Pemekaran kab.poleangPenyerahan Dokumen Pemekaran Kab.Poleang dilaksanakan disela-sela Kunjungan Anggota DPD RI Drs.H.Yusran Silondae,M.Si, dalam rangka melakukan Peninjauan terhadap Lokasi Ibu Kota Kab.Kepulauan Kabaena.

Menurut Abady Makmur,Penyerahan Dokumen Proposal Pemekaran Kab.Poleang dilakukan di Kabaena mengingat kesempatan anggota DPD RI sangat terbatas sehingga diserahkan di Kabaena.”idealnya Penyerahan Dokumen proposal Pemekaran Kab.Poleang akan dilakukan di Poleang.namun karena mengingat keterbatasan waktu maka kita memanfaatkan moment untuk menyerahkan Dokumen Proposal ke DPD RI saat kunjungan di Kabaena.” Ujar Abadi Makmur.

Mantan anggota DPRD Kab.Bombana dua Priode ini berharap agar Komite I DPD RI dapat melakukan upaya upaya melalui lobby Politik di Senayan agar Pemekaran Kab.Poleang dapat diikutkan dalam Grand desain Pemekaran pada masa 2015-2025.”kita berharap kepada Pak Yusran Silondae sebagai perwakilan Daerah, dapat melakukan kerja kerja yang maksimal dlm menyahuti aspirasi masyarakat Poleang “katanya.

“Hari ini, kami bersama sejumlah tim akan menyerahkan dokumen sekaligus konsultasi kepada anggota Komisi I DPRD Sultra dan selanjutnya akan bertemu dengan bapak Gubernur Sultra untuk menyerahkan dokumen usulan itu,” ujar Abadi yang juga mantan anggota DPRD Bombana periode 2009-2014.

Menurut Abadi, aspirasi masyarakat Poleang untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bombana, karena secara geografis kewilayahan sudah memenuhi syarat terutama cakupan wilayah kecamatan.

Ia juga berharap kepada anggota DPD dan DPD RI yang sudah menerima dokumen usulan pemekaran itu untuk memasukkan dalam agenda (green desing) pada masa kerja 2017-2022.(Red. SI,Abdm)

By -
0

Suaraindonesianews-Konawe,  Forum Masyarakat Sipil ( FORMASI ) Konawe, Sulawesi Tenggara kembali turun ke jalan melakukan aksi damai di depan kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Konawe, Jum’at ( 1/4/2016).

Aksi kali ini terkait operasional BPJS dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe. Forum Masyarakat Sipil yang dikomandoi Muh.Hajar selaku Ketua Dewan Presidium menyoroti keberadaan BPJS di daerah ini. FORMASI menilai keberadaan BPJS tidak mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat Kabupaten Konawe.

Formasi 1Menurut FORMASI, kewajiban masyarakat yang ditunaikan sesuai dengan syarat iuran BPJS tidak berbanding lurus dengan hak yang didapatkan ketika peserta BPJS mendapat pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Kab.Konawe.

Bukan hanya itu, Forum ini juga menduga adanya kongkalikong antara BPJS dengan penyelenggara kesehatan di daerah ini yakni pihak BLUD RSUD Kabupaten Konawe. Hal ini diduga dilakukan dengan modus mempermainkan “Resep Dokter” pada setiap tindakan perawatan kesehatan masyarakat peserta BPJS.

“Saat ini masyarakat masuk rumah sakit Unaaha karena sakit perut tapi pulangnya menjadi sakit hati,” kata Aljan Idra Prasta dalam orasinya.

Dalam aksi ini FORMASI juga mempertanyakan obat apa saja yang ditanggung BPJS karena peserta BPJS kesehatan tetap membeli obat berdasarkan resep dokter di apotek yang ditunjuk bukan diadakan pihak rumah sakit. Hal ini sangat meresahkan para peserta BPJS Kesehatan di daerah ini.

formasi 3Aksi damai ini diterima oleh pegawai BPJS Kesehatan Konawe, Feny Desi Arisandi. Dan menanggapi hal itu, pihak BPJS Kesehatan Kabupaten membatah adanya kongkalikong antara BPJS dengan pihak penyelenggara kesehatan di daerah ini.

BPJS Kesehatan Konawe pun menyalahkan pihak penyelenggara kesehatan terkait hal tersebut. Kepada FORMASI, Feny Desi Arisandi mengatakan pihaknya membayar klaim asuransi hingga ratusan juta rupiah per bulannya.

“Untuk peserta BPJS, semua jenis penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan obatnya dan tiap bulan klaimnya kita bayarkan,” jelas Feny.

Sementara Direktur  BLUD RSUD Konawe, dr. Agus Lahida saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya mengatakan belum bisa menanggapi hal itu karena dirinya lagi ada kegiatan rakerkesnas di luar daerah. “Yang pasti setiap aksi yang baik akan mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik,” katanya melalui pesan singkat (sms ). (Sukardi,SI)

By -
0

Suaraindonesianews–Aceh,  Ini adalah sejarah dunia. Sepanjang perjalanan Kepolisian di negara-negara yang ada di dunia, untuk pertama kalinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencatatkan sejarah sebagai Kepolisian yang memusnahkan ganja dalam jumlah terbesar. Yaitu, 570 ton atau 570.000 kilogram atau 20.106.158 ons.

Jumat (1/4/2016), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti didampangi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charlian dan Kapolda Aceh Irjen Pol M Husein Hamidi, melakukan pemusnahan 189,5 hektare ladang ganja di Aceh langsung di tempat,

Pemusnahan dilakukan pada kunjungan Kapolri ke Aceh, dan dimulai secara simbolis oleh Kapolri dengan membakar ganja di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, Jumat (1/4/2016).

Kapolri 2Ladang ganja yang ditemukan berada di 23 titik di Provinsi Aceh tersebut, didapat dalam Operasi Bersinar Rencong 2016. Begitu tiba di lokasi pemusnahan, Kapolri beserta rombongan sebelumnya melakukan pemantauan langsung ladang ganja yang terletak di kaki Gunung Seulawah dengan menggunakan helikopter.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sebelum membakar ladang ganja di Gampong Lambada mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemusnahan terhadap ladang ganja tersebut. Menurutnya, meski masih ada lahan ganja yang belum dimusnahkan, namun aparat keamanan akan tetap menghentikan upaya pihak-pihak tertentu melakukan penanaman pohon ganja.

“Yang harus kita ketahui, ganja ini bersifat memabukkan. Kemudian yang menggunakan akan merusak jaringan saraf di otak. Terlebih sifatnya itu membuat ketagihan sehingga sangat berbahaya,” ungkap Kapolri,

Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, dari jumlah 198 hektare yang dimusnahkan, total ganja yang dimusnahkan beratnya mencapai 570 ton lebih. Di samping itu, Kapolri juga meminta masyarakat yang menanam ganja untuk beralih mencoba menanam tanaman palawija atau yang lainnya. Sehingga tidak menjadi buruan polisi.

“Apalagi tanah dan iklim di Lambada ini sangat mendukung, apapun yang ditanam bisa tumbuh dengan baik. Kita juga berharap pemerintah setempat bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menanam tanaman seperti kedelai dan lainnya,” kata Jenderal Badrodin Haiti.

Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan menegaskan bahwa ini adalah pemusnahan terbesar. Bukan hanya di Indonesia. Tapi juga di dunia internasional. “Hampir 20 juta ons,” kata Irjen Anton Charliyan.

Bisa dibayangkan, lanjut Irjen Pol Anton Charliyan, jika jumlah ini beredar dan disalahgunakan oleh pengguna narkoba. “Dengan pemusnahan ini, paling tidak, kita berusaha menyelamatkan jutaan orang dari ancaman bahaya Narkoba,” tegas Irjen Pol Anton Charliyan. (Sumber : tribratanewsaceh)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Badan Narkotika Nasional (BNN) akan terlibat dalam tes pengecekan penyalahgunaan narkoba untuk calon kepala daerah di 101 wilayah yang mengikuti Pilkada serentak putaran kedua Februari 2017.

Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, dalam pilkada 2017 BNN akan bekerja sama dengan KPU terkait dengan rekomendasi bebas narkoba sebagai persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

“Kemaren (Pilkada 2015) ada yang melibatkan BNN, ada juga yang tidak melibatkan BNN. Tapi sekarang semua dilibatkan,” katanya usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Publikasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan LKBN di Jakarta, Jumat (1/4).

Menurut Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, rumah sakit pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani calon pemimpin daerah ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Jika tes bebas narkoba oleh BNN disetujui KPU untuk Pilkada 2017, maka harus muncul mekanisme jelas agar tidak memengaruhi tahapan pilkada. Tes bebas narkoba dengan metode tes rambut sendiri memerlukan waktu tiga hari.

BNN memastikan dapat melakukan tes bebas narkoba untuk calon kepala daerah di 101 daerah. Sebelumnya, BNN juga berpengalaman pernah melakukan tes pada semua pegawai BNN yang berjumlah ratusan dalam waktu tiga hari.
KPU masih akan berdikusi dengan BNN terkait proses pilkada dan diharapkan kerja sama dengan BNN masuk ke dalam UU Pilkada.(Kemendagri,SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Purbalingga,  Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pengelolaan dana Desa untuk sementara hanya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bukan untuk yang lainnya.

Rukijo selaku Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga mengatakan, pelaksanaan dana desa juga harus secara swakelola, padat karya, dan menggunakan bahan baku lokal sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat desa setempat.

“Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang lain setelah sarana prasarana masyarakat desa terpenuhi, jika desa tidak bisa membuat perencanaan maka bisa minta bantuan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, ” katanya saat Sosialisasi Dana Desa di Pendapa Dipokusuma, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (1/4).

Oleh karenanya, lanjut dia, desa harus bisa membuat perencanaan sendiri untuk dilaksanakan sendiri dan diawasi oleh masyarakat desa itu sendiri.

Rukijo juga mengatakan bahwa pada tahun 2016, seluruh desa di Indonesia rata-rata akan mendapat dana sebesar Rp600 juta dan pada tahun 2017 setiap desa diperkirakan akan mendapat dana Rp1,4 miliar.

Dana dari pusat dalam bentuk Dana Desa tersebut, kata dia, bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan yang selama ini tertinggal dari wilayah perkotaan.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa penggelontoran dana yang besar ke desa mempunyai konsekuensi, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Tasdi mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya dana yang masuk ke desa, bukan menjadi pemicu persoalan namun harus bisa menjadi pemecahan persoalan di desa.

Menurut dia, pembangunan di desa harus mempunyai skala prioritas agar arah pembangunan menjadi lebih jelas dan terarah.
“Desa bukan hanya sebagai objek namun harus menjadi subjek pembangunan,” kata Tasdi. Sumber :antaranews.com

1...1,0002,0002,8102,8112,812...2,828Page 2,811 of 2,828