Suara Indonesia News – Kota Bandung. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso mengungkap bahwa pertemuan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (28/2/2024), menghasilkan alokasi inpres jalan daerah sebesar Rp1,2 triliun.

Melalui Inpres jalan daerah tersebut, Kementerian PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi hingga kabupaten /kota di Jabar.

“Alhamdulillah, tahun 2024 ini kita akan mendapatkan alokasi untuk penanganan jalan, inpres jalan provinsi sebesar Rp1,2 triliun,” ungkap Taufiq di Kota Bandung, Kamis (29/2/2024).

“Ini hal yang penting karena dari total inpres jalan daerah secara nasional itu Rp 12 triliun dan Rp1,2 triliun-nya untuk Jabar. Ini sesuatu yang membanggakan buat kita semua,” tambahnya.

Selain itu, pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) juga disepakati dapat dimulai.

“Insyaallah di Bandung, terutama kita akan bersama-sama membangun konektivitas yang lebih kuat. Kita akan menyiapkan bersama pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Bappenas untuk pengembangan Perkeretaapian Metropolitan Bandung,” kata Taufiq.

“Kemudian program BIUTR juga akan dilanjutkan. Kemarin sudah disepakati dengan Bapak Menteri PUPR ini akan meningkatkan kualitas infrastruktur kita, juga meningkatkan daya saing Jawa Barat ke depan,” imbuhnya.

Selanjutnya ada pula inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang bisa dimanfaatkan Provinsi Jabar.

Tak kalah penting, tambah Taufiq, turut dibahas rencana perbaikan dan peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang segera dilakukan tahun ini.

Rencana pembangunan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) juga diharapkan segera terealisasi pembangunannya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina menghadiri rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu di Ruang Sidang Utama DPRD Indramayu. Kamis, (29/02/2024).

Dalam Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Amroni guna Penyampaian Hasil Fasilitasi, serta Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dengan DPRD Indramayu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) membahas Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan serta Raperda Tentang Pengembangan juga Pemberdayaan Desa Wisata.

Turut hadir, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Indramayu, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, serta para undangan yang lainnya lingkup Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para undangan atas kehadirannya untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna.

Diketahui Panitia Khusus 11 dan Panitia Khusus 12 DPRD Indramayu bersama tim Asistensi Eksekutif, pada tanggal 16 sampai 24 November Tahun 2022, telah melakukan pembahasan Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan dan Raperda Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata. Pansus tersebut melaporkan pembahasannya pada rapat paripurna di tanggal 30 November Tahun 2022.

“Kami mengucapkan syukur alhamdulillah, perjalanan pembahasan sampai dengan penetapan telah diselesaikan sesuai harapan bersama,” ucap Amroni.

Kemudian dilakukan penandatangan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Indramayu atas dua Raperda tersebut.

Dalam Pendapat Akhir, Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan desa wisata dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lalu dengan adanya Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pembelanjaan Toko Swalayan, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Melalui persetujuan bersama atas dua Raperda yang dimaksud, kami berharap desa wisata dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan PAD, dengan adanya Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pembelanjaan Toko Swalayan, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi,” tutur Bupati Indramayu.

Serangkaian proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, mulai dari penjadwalan, musyawarah dan pembahasan ditingkat panitia khusus sampai dengan persetujuan bersama tentang dua Raperda tersebut terlaksana dengan baik.

“Atas disetujuinya dua Raperda yang dimaksud, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terkait”.

Lanjutnya, “Semoga kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik dapat ditingkatkan pada masa mendatang,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan sebagai wujud tekan inflasi harga pangan.

Sa’at ini Desa Plumbon Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Profinsi Jawa Barat, melakukan Bantuan Pangan-Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) 2024 untuk para KPM yang sudah terdaftar melalui surat panggilan dari kantor pos setempat. Kamis, 29 Februari 2024.

Dikatakan Kuwu Pj Hj.Lilis Lestiawati, S.Kep.,Ners BP-CPB merupakan program dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang disalurkan selama enam bulan yaitu dari bulan januari sampai bulan juni, kemarin semula yang mendapatkan hanya 419 KPM namun sekarang tahun 2024 bertambah menjadi 1.491 Orang.

“Program dari Bapanas disalurkan selama enam bulan, kemarin yang mendapatkannya berjumlah 419 untuk KPM, pada tahun 2024 mencapai menjadi 1.491 penerima tentunya warga bisa terbantukan adanya program tersebut” ucapnya.

Karsiti (45) Warga Desa Plumbon selaku KPM merasa terbantu dengan adanya Bansos berupa Beras seberat 10kg yang diadakan oleh BP-CBP bisa mengurangi pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan biaya ekonomi bagi keluarganya.

“Adanya bantuan beras ini bisa membantu, baginya sangat bermanfaat sekali bisa mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” ucap Karsiti.

Kuwu Pj Plumbon menuturkan dengan harga beras semakin naik dengan adanya pemberian bantuan beras untuk warganya bisa membantu, dan penerimanya sesuai yang masuk di DTKS warga kurang mampu yang mendapatkannya.

“Harga beras semakin mahal tentunya dengan adanya bantuan beras bagi KPM dapat membantu meringankan kebutuhannya, untuk penerimanya pun sesuai di DTKS warga yang kurang mampu” tutur Hj.Lilis.

Hj.Lilis berharap dengan banyaknya warga yang kurang mampu program dari BPNT berupa beras agar terus berjalan untuk kehidupan sehari-hari sudah dirasakan manfaatnya.

“Masih banyaknya warga yang kurang mampu mudah-mudahan program tersebut terus berjalan karena sudah dirasakan manfaatnya dalam kehidupan setiap hari” harap Kuwu Lilis.

Lanjut Kuwu, Rasa trimakasih kepada Bupati Indramayu atas Bantuan Cadangan Pangan Beras Pemerintah (BP-CBP) yang sudah diterima untuk warga Desa Plumbon.

“Trimakasih kepada Bupati Nina Agustina atas bantuan pangan cadangan pangan berasnya dan sudah diterima oleh warga Desa Plumbon” tutupnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Kondisi pemadaman bergilir sangat dikeluhkan oleh sejumlah pelanggan PLN pulau tello, dimana kondisi ini sudah berjalan mau 1 bulan. Salah seorang pelanggan PLN atas nama AL menuturkan kepada awak media, bahwa kondisi UPLTD PLN Pulau Tello seperti tak bertuan karena setiap masyarakat yang mengeluhkan kondisi PLN yang sering padam pimpinan PLN Pulau Tello tidak berda ditempat.( 29 /02/ 2024)

Dengan nada kesal AL menuturkan bahwa pihak PLN memberikan informasi lama dan jadwal lokasi pemadaman tapi kadang tidak sesuai dengan kenyataannya, terkesan seperti tidak konsisten terhadap jadwal lokasi dan lamanya waktu pemadaman. Kondisi pemadaman ini sangat merugikan kita sebagai pelanggan dan belum resiko banyak nya alat elektronik masyarakat yang rusak akibat dari pemadaman yang tiba tiba tidak sesuai jadwal.

Di lain pihak Berkat Fanaetu salah seorang Tokoh Muda Kepulauan sangat menyayangkan kondisi saat pemadaman bergilir yang terus menerus dengan waktu yang tidak dapat di tentukan oleh Pihak PLN melalui pemberitahuan pemadaman. Dan sangat mengherankan ketika pemadaman bergilir ini tetap terjadi.

Pertanyaannya maintenance-nya di lakukan berapa kali dalam setahun? karena kalau maintenance-nya di lakukan secara berkala maka bisa di pastikan tidak akan terus berulang kejadian yang sama. Harapan kita sebagai konsumen agar hal ini betul-betul bisa menjadi atensi Pihak PLN supaya kejadian yang sama tidak selalu berulang.

Lewat pemberitaan ini kita minta perhatian khusus dari pimpinan UP3 PLN Nias, agar terus memonitoring  kinerja serta kondisi PLN Pulau Tello agar setiap gangguan bisa sesegera mungkin bisa diatasi tanpa harus berlarut-larut kasihan masyarakat kita.

Selanjutnya pihak media mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu petugas Tekhnisi PLN Pulau Tello atas nama GN lewat pesan Whatsappnya beliau mengatakan, sedikit yang bisa saya sampaikan pak, penyebab pemadaman bergilir di pulau tello diakibatkan karena gangguan unit 12 (200kw) sehingga perlu dilakukan pengurangan beban di waktu beban puncak, untuk info pemeliharaan/perbaikan unit 12 tello kapasitas 200 kw kemungkinan mulai bulan depan ya pak, karena kita masih menunggu material MO dari pelaksana. Hanya sebatas itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara kepada para pelanggan PLN pulau tello dan Mohon maaf atas ketidak nyamanan pelanggan kami dan untuk lebih jelasnya lagi silahkan di hubungi kantor UP3  PLN Nias tutupnya.

Dengan pemberitaan kami masayrakat pelanggan PLN pulau tello meminta kepada UPLTD PLN pulau tello agar betul-betul serius dan tanggap menangani  perbaikan gangguan yang terjadi di PLN pulau tello dan kepada UP3 PLN AREAL NIAS agar bisa segera turun tanggan menyelesaikan gangguan di PLN pulau tello agar masalah pemadaman tidak berlaurut-larut dan dapat segera teratasi,

Serta menambah tenaga teknisi mesin kelistrikan untuk UPTLD PlN pulau tello, serta material yang di butuhkan untuk perbaikan dan jika daya pemakaian pelanggan PLN pulau tello,maka sangat di harapkan agar UP3 PLN areal Nias untuk menambah Daya PLN pulau tello agar bisa terpenuhi kebutuhan pelanggan PLN areal pulau tello pulau-pulau batu, mengingat tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Semoga UPT PLN pulau tello bisa segra berbenah dan menyiapkan segala sesuatu. (Feroni Dakhi)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan prestasi siswa, SMPN 1 Pasawahan menggelar kegiatan In House Training yang bertajuk “Workshop Transformasi Pembelajaran Melalui Penguatan Literasi dan Numerasi. (29/2-24)

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 Februari 2024 dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Purwakarta, Dr. H. Purwanto, M.Pd.

Kadisdik mengamanatkan agar melaksanakan pembelajaran yang mengoptimalkan fasilitas sekolah. Bahwa pembelajaran tidak terikat ruang kelas dan mencari tempt yang ternyaman bagi siswa.

“Sehingga tujuan esensi pembelajaran tercapai dan itu bisa dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah yang memungkinkan siswa mendapatkan pembelajaran optimal. Sekolah juga boleh menghadirkan orang-orang atau narasumber yang berkompeten untuk pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya”

“Jika kelas tidak nyaman, bisa mencari tempat yang nyaman bagi siswa. Pembelajaran itu berpusat pada siswa serta mengoptimalkan lingkungan sehingga suasana belajar lebih kondusif, lebih nyaman dan lebih optimal saat menggali karakter siswa” ungkap Kadisdik.

Kepala SMPN 1 Pasawahan, Irma Silviani, M.Pd berharap dengan diadakannya IHT ini diharapkan akan ada perubahan ke arah yang lebih baik seperti pola pikir guru maupun pelaksanaan pembelajaran yang dihubungkan dengan tugas guru, pemenuhan SKP yang ada di PMM.

“Guru juga bisa membuat model ajar yang sesuai dengan tuntutan dan pilihan karakter yang ada di e-kinerja dan ke depannya terbiasa melakukan pembelajaran penguatan karakter yang berpusat pada siswa sesuai dengan Kurikulum Merdeka” demikian ucap Irma. (Fuljo)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Kabar berita mengejutkan warga Purwakarta pasalnya Deddy Sujana (60) mantan kepala desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Ia diduga melakukan korupsi Dana Desa Hingga Dana Bantuan Provinsi tahun anggaran 2022.

Deddy yang merupakan Kepala Desa Cikadu periode 2016-2022 itu ditetapkan sebagai tersangka usai Kejari Purwakarta melakukan penyidikan sejak 9 Agustus 2023 lalu.

“Penyidikan sudah dilakukan sejak Agustus 2023 lalu, dan kini pria itu (Deddy) pada hari ini, Rabu (28/2/2024), kami tetapkan tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sementara di Lapas Kelas II B Purwakarta,” ujar Kasi Intel Kejari Purwakarta, Febrianto Ary Kustiawan kepada wartawan di Kantor Kejari Purwakarta, Rabu (28/2/2024) petang.

Febry menyebutkan, penetapan dilakukan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dan diduga kuat melakukan korupsi di empat mata anggara. Yaki dari dana Penanganan COVID-19, Ketahanan Pangan hingga pembangunan rabat beton Tempat Pemakaman Umum

“Diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran rabat beton Desa Cikadu dengan nominal Rp 174 juta, kemudian ketahanan pangan Rp 51 juta dan dana Covid-19 Rp 56 juta. Itu semua bersumber dari anggaran Dana Desa Cikadu periode 2022. Dan satu lagi, tersangka diduga lakukan tindak pidana korupsi dana bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 untuk tembok penahan tebing di Desa Cikadu sebesar Rp 130 juta,” bebernya.

Atas perbuatannya itu, Febri mengatakan bahwa tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diubah pada UU No 20 Tahun 2021.

“Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun,” pungkasnya Febri.

Pantauan media di lapangan terlihat tersangka Deddy dibawa keluar oleh petugas kejaksaan dari kantor Kejari menuju kendaraan tahanan, menggunakan rompi berwarna merah muda, ia sambil menunduk masuk ke dalam mobil, setelah itu ia akan dititipkan ke Lapas Purwakarta.(fuljo)

Suara Indonesia News – Sumatera Utara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, Timur Tumanggor menyampaikan pihaknya akan bertindak tegas jika ada kepala desa yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya dengan para caleg dalam perolehan suara.

Menurutnya, Pemerintah Deli Serdang siap bertindak tegas dengan menjalankan rekomendasi Gakumdu pada jajarannya yang dilaporkan ke Bawaslu.

“Yang pasti, rekomendasi Gakumdu pasti kita patuhi,”ucapnya.

Pernyataan itu disampaikannya terkait adanya keluhan seorang caleg berinisial RP yang merasa ditipu seorang kepala desa.

Caleg DPRD Deli Serdang ini mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada JA, seorang Kepala Desa Marindal II Kecamatan Patumbak yang berjanji akan memberikan 2.500 suara untuknya.

Saat pemilihan, ternyata suara RP di desa itu hanya berkisar 800 an, bukan 2.500 seperti yang dijanjikan.

“Sebelumnya Kades JA bahkan menjanjikan bisa membantu 3.000 suara dengan satu suara senilai Rp100 ribu. Saya menyanggupi 2.500 suara dengan nilai total Rp250 juta,” kata RP kepada wartawan, Kamis (29/2/2024)

Uang itu diberikan RP beberapa kali transfer hingga total berjumlah Rp250 juta ke rekening yang diberikan JA.

Ia mengaku yakin dan percaya JA akan membantunya mencarikan suara agar ia bisa duduk di kursi legislatif.  JA juga menyakinkannya mampu memberikan suara hingga 3.000 orang.

Sementara JA yang ditemui wartawan di kediamannya mengakui membantu RP untuk meraih suara di desa yang dipimpinnya. Ia juga mengakui menerima uang Rp250 juta dari RP.

“Saya dan tim saya sudah bekerja dengan baik, walau akhirnya hanya mendapatkan 800 suara,” pungkasnya. (Risky)