By -
0

Suaraindonesianews – Konawe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe –Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun 2018, menjadi peraturan daerah (Perda) di aula gedung H.Abd Samad. Rabu malam (14/11-18).

Rapat Paripurna penetapan perubahan APBD –P Kab.Konawe ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab.Konawe, DR.H. Ardin,S.Sos.M.Si, didampingi Wakil Ketua I, Rusdianto, SE, MM dan dihadiri oleh 20 anggota DPRD Kab.Konawe.

Rapat paripurna  kali ini turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

Penetapan Raperda APBD-P tahun 2018 menjadi Perda dapat dilaksanakan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab.Konawe, melakukan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelum Raperda ditetapkan menjadi Perda, terlebih dahulu masing-masing Fraksi Amanat Nasional Demokrat ( PAN, Demokrat ), PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PBB dan Fraksi Nasional Demokrat Kebangsaan ( NasDem, PKB ) menyampaikan pandangan umum Fraksi.

Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Konawe pada dasarnya semua menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 menjadi Perda APBD-Perubahan.

Sementara itu, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe atas kerjasamanya sehingga Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Diketahui, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Bupati Konawe memutuskan, menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD-P) Kabupaten Konawe tahun 2018 menjadi peraturan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 semula berjumlah Rp.1.451.621.391.055,00 bertambah Rp.28.448.593.051, 00 sehingga menjadi Rp.1.480.069.984.106,00 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pendapatan

(a). Semula Rp.1.451.621.391.055,00 (b). Bertambah Rp.28.448.593.051,00 sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp.1.480.069.984.106,00.

  1. Belanja

(a). Semula Rp.1.585.935.668.273,00 (b).Berkurang Rp.104.338.053.404,92 Jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.481.597.614.868,08.

  1. Pembiayaan Daerah

(a). Penerimaan

  1. Semula     Rp.220.998.900.000,00
  2. Berkurang Rp.129.444.825.955,92

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.91.554.074.044,08.

(b). Pengeluaran

  1. Semula Rp.86.684.622.782,00
  2. Bertambah Rp.3.341.820.500,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 99.026.443.282,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00.(Red.SI)

 

 

By -
0

Suaraindonesianews – Jakarta, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI (Purn) Ari Soedewo, S.E.,M.H. menerima kunjungan Bilateral dengan Komisioner Australian Border Force (ABF) Mr. Michael Outram di ruang podcast, Kantor Pusat Bakamla RI, Jl. Proklamasi-56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (05/11/2018).

Pertemuan bilateral kedua negara tersebut menegaskan bahwa kerja sama antara Bakamla dan ABF sangat penting bagi kedua negara dan telah berjalan dengan baik. Ikut serta dalam rombongan kunjungan bilateral ABF yaitu Regional Director of ABF Mr. Chris waters, Perwakilan ABF di Kedutaan Besar Australia Mr. Jeffrey Thompson, Mr. Ben Honey dan Karl Brandt

Adapun hasil kerja sama kedua negara yang telah terealisasi tahun 2018 adalah yaitu, Gannet Operations, Pembahasan bersama antara Bakamla-USCG-ABF dalam rangka pembangunan Unit Diklat Bakamla, Pelatihan Training for Trainer on Vessels Search untuk personil Bakamla, Penerimaan Tim Direktorat Kebijakan Bakamla dalam rangka studi banding dan pertemuan bilateral antara Sestama Bakamla dengan Rear Admiral Peter Lever pada saat pertemuan HACGAM di Dhaka, Bangladesh.

Dalam kunjungan kerja ABF pada hari ini membicarakan tentang peningkatan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dapat terlaksana pada tahun 2019. Adapun kegiatan yang sudah terjadwal dalam program kerja Bakamla tahun 2019 yaitu Gannet Operations, MSDE, Senior Officials Meeting, Joint Exercise antara Bakamla-USCG-ABF. Selain itu kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas personil Bakamla juga diharapkan dapat terus dilakukan seperti pelaksanaan English Language Training, Pelatihan Business English di Jakarta, Pelatihan Keterampilan penegakan hukum.

Hadir pejabat Bakamla dalam kunjungan kerja bilateral Bakamla-ABF Sekretaris Utama Bakamla RI Marsekal Muda TNI (purn) Demetrius Widiantoro, M.B.A.,Deputi Inhuker Bakamla RI Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H.,Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Laksma TNI Guntur Wahyudi, Direktur Data dan Informasi Laksma TNI Gendut Sugiono, S.H.,Kepala Subdirektorat Kerja sama Luar Negeri Satya Pratama, S.Sos.,M.Sc.(Humas Bakamla RI)

By -
0

Suaraindonesianews – Jakarta, Gubernur Sulawesi Tenggara H.Ali Mazi,SH, menghadiri acara ulang tahun ke – 1 kerukunan keluarga tolaki samaturu di anjungan Sultra Taman mini indonesia indah (TMII) Jakarta, (04/11-2018).

Kedatangan Gubernur Sultra Ali Mazi,SH dan rombongan, di sambut dengan tarian adat khas suku tolaki yaitu tarian mondotambe yang merupakan tarian adat dalam prosesi penyambutan tamu agung.

Ultah yang pertama KKTS ini mengambil tema ‘merajut persaudaraan dalam perantauan’.

Disamping di hadiri Gubernur Sultra Alimazi,SH, acara Ultah KKTS yang pertama ini juga di hadiri Direktur TMII, segenap pengurus dan masyarakat tolaki yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Ketua KKTS Drs.H.Sukiman dalam sambutannya mengatakan, perkumpulan ini sebagai wadah organisasi untuk mempersatukan masyarakat tolaki yang berada di perantauan kususnya daerah jabodetabek, untuk tetap mempertahankan jati diri agar tidak terkikis dengan budaya dan tradisi luar yang semakin maju dalam era globalisasi.

Dalam acara ulang tahun kali ini di rangkaikan dengan acara bakti sosial dengan memberikan santunan kepada masyarakat tak mampu dan sunatan masal.(Red.SI)

By -
0

Suaraindonesianews – Konawe, Program nasional kampung keluarga berencana (KB) di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat membantu peningkatan kesejahteraan di desa pinggiran.

Pasalnya program nasional Kampung KB ini menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di lingkungan masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah.

“Sejak dicanangkan pada 2016 lalu, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Termasuk di Konawe,” paparnya dalam sambutannya saat peresmian Rumah Dataku di kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Laloumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, Senin (15/10/2018).

Prinsipnya, kata Gusli, program Kampung KB mewujudkan keluarga  bahagia sejahterah. Dengan berbagai aspek utamanya dalam konteks pengendalian kuantitas penduduk dan  peningkatan kualitas penduduk.

“Melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya,”terangnya.

Ia berpendapat, pembangunan daerah memang harus berjalan simulatan dengan rasio kependudukan dalam suatu daerah.
Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terus menggalakkan program pengendalian pertumbuhan penduduk supaya dapat searah dengan arah kebijakan daerah dengan RPJMD.

Dikatakan, kebijakan tersebut juga merupakan hasil dari sinergitaa dan implementasi  pusat dan daerah.

“Pertumbuhan penduduk harus dapat dikendalikan. Dan jika tidak diseimbangkan. Maka akan menciptakan kepadatan penduduk. Olehnya rasio demografi harus seimbang dengan potensi geografis dan untuk di Konawe harus berlaku mulai dari desa sampai ke kota,” paparnya.

Menurutnya, kerap dalam suatu daerah jumlah penduduknya tidak dapat dikendalikan. Selain karena meningkatnya angka kelahiran penduduk setempat, juga dipengaruhi dengan arus urbanisasi penduduk. Sehingga Pemkab Konawe mulai mengantispasi hal ini.

Terkait dengan kebijakan itu, kata Gusli, Pemkab telah menbentuk kampung Keluarga Berencan (KB). Merupakan sebuah inovasi strategis dalam program kebijakan pembangunan dan pengendalian kependudukan. Bersama BKKBN Provinsi.

“Kampung KB merupakan pusat kegiatan sosialisasi dalam membina kelompok keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, termasuk edukasi KB juga pelayanannya,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk membantu program sosialisasi kampung KB. Pemkab bersama instansi terkait mewadahi dengan aplikasi ‘rumah dataku’. Merupakan bagian dari inovasi supaya kampung KB itu dapat terpublikasi data kependudukan melalui program rumah dataku tersebut.

“Di dalam aplikasi ini. Tidak sekedar tercantum data kependudukan saja. Tetapi dengan seluruh informasi yang berkaitan dengan profil desa. Sehingga kami harapkan desa binaan tempat kampung KB ini , bisa lebih produktif dan sejajar dengan desa lain di Konawe,” paparnya. (Adv/Red.SI)

By -
0

Suaraindonesianews – Konawe, Kejaksaan Negeri Konawe, melakukan penahanan terhadap tiga tersangka masing masing Ir.Joko Rudianto selaku mantan kadis Perikanan Kab. Konawe, Kusdiana selaku Kabid di Dinas Perikanan Kab.Konawe dan Mukmin selaku Bendahara Dinas Perikanan Kab Konawe dalam perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perikanan Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara. (12/10-18)

Penahanan dilakukan pada hari ini, Jumat sore tanggal, 12 Oktober 2018, setelah dilaksanakannya tahap II dari penyidik Kejari Konawe ke Jaksa penuntut umum Kejari Konawe. Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan Restoking perairan umum daratan / rawa pada dinas kelautan Kabupaten Konawe TA 2015

Tersangka Ir. Joko Rudianto (kepala dinas kelautan tahun 2015 sekarang menjabat sebagai asisten III Kabupaten Konawe), tersangka Kusdiana, S.Pi, M.Ap (selaku kepala bidang tangkap sekaligus bertindak selaku penanggung jawab kegiatan), dan tersangka Mukmin (selaku bendahara dinas perikanan Kabupaten Konawe), yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Prov. Sultra sebesar Rp. 735.000.000,.

Bahwa terhadap kerugian keuangan negara jaksa penyidik telah memulihkan sebagaimana keuangan negara yang disita pada tahap penyidikan dari tersangka Kusdiana,S.Pi,M.Ap sebesar Rp.600.000.000, dan dari tersangka Ir. Joko Rudianto sebesar Rp.50.000.000. Bahwa terhadap ke 3 tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rutan Unaaha tahap penuntutan selama 20 hari ke depan terhitung hari ini Jumat tgl 12 Okt 2018. (Red.SI)

By -
0

Suaraindonesianews – Konawe, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Desa/Kelurahan (PPS) yang ada didaerah ini untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dijadwalkan hingga 28 Oktober mendatang. Sebanyak 351 Posko di Kelurahan/Desa dan 27 Kecamatan telah kami buka saat ini sesuai dengan instruksi pimpinan kami KPU RI melalui KPU Sultra, demikian diungkapkan Andriansyah Siregar selaku Koordinator Divisi Perencanaan, data dan Informasi KPU Konawe, Kamis, (11/10-18)

” Posko ini diharapkan dapat berjalan efektif untuk melayani pengaduan dan tanggapan masyarakat setempat yang belum tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) ” Ujar mantan Pimpinan Redaksi salah satu media di Sultra ini.

Dikatakannya, Posko #GMHP ini menerima tanggapan dan laporan masyarakat sesuai dengan surat Edaran 1099 ada beberapa point, “Pemilih Tidak Memenuhi Syarat namun terdaftar dalam DPT, yang kedua Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan yang ketiga yakni pemilih yang mengalami koreksi/perubahan atau perbaikan elemen data pemilih” katanya.

Juknis pelaporan dan format – format model laporannya sudah kami bagikan ke posko – posko yang kami bentuk se Kabupaten Konawe, Sambungnya.

“Kami juga berharap masyarakat dapat lebih proaktif untuk memastikan diri tercatat didalam DPT, caranya yakni dengan mendatangi posko GMHP yang ada didaerahnya atau mengecek langaung via internet www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id ” Ujar Kordiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Konawe ini.

Mantan jurnalis ini juga menyampaikan pada masyarakat bahwa untuk lebih memudahkan lagi warga yang memiliki Android dapat mengunduh aplikasi mobile KPU RI PEMILU 2019 di google Play Store , tutupnya.(Red.SI)

By -
0

Suaraindonesianews – Labuhanbatu, Tim penilai pelayanan publik dari Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) dan KEMENPAN-RB RI melakukan kunjungan ke Labuhanbatu untuk melihat kelayakan pelayanan publik di RSUD Rantauprapat. Kamis, (4/10-18).

Demikian dikatakan Dirut RSUD Rantauprapat dr. Syafril R M Harahap, Sp.B kepada wartawan, Minggu (8/10/2018) diruang kerjanya, “Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu daerah yang menjadi daerah program evaluasi layanan publik dari LAN-RI dan KEMENPAN RB RI untuk Tahun 2018” ujarnya.

RSUD Rantauprapat menjadi salah satu SKPD yang dinilai dan siap memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai  Maklumat pelayanan yang berisi tentang komitmen penuh dalam memberikan pelayanan siap dijalankan dan siap menerima sanksi sebagai konsekuensi jika tidak tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan.

Dijelaskannya, RSUD saat ini berusaha melakukan perubahan dan inovasi lebih baik serta siap melakukan terobosan demi layanan publik yang berkualitas.

Ketersediaan ruang tunggu WI-FI, toilet umum, musholla, parkir, e-banking, pelayanan kerohanian, ruang bermain anak, Website, layanan pengaduan / handling complain. Kemudian media sosial akun RSUD, ruangan laktasi /menyusui,  Mading internal, kantin dan fotocopy juga tersedia, papar Dirut RSUD Rantauprapat.(Red.SI)

 

By -
0

Suaraindonesianews – Kuningan, Berbagi rasa dan turut bela sungkawa dalam meringankan beban sodara kita  yang terkena musibah gempa dan sunami di palu – Sulawesi Tengah sudah merupakan kewajiban kita untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama.

Hal tersebut diungkapkan ketua Dewan pimpinan cabang persatuan wartawan republik indonesia ( PWRI ) Cecep.M Mimbar, MBa atau yang di sapa Aji saka. Usal penggalangan dana.

Sesungguhnya musibah yang menimpa di palu maupun dimana saja, itu sudah menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja pemerintah maupun intansi terkait lainya. Karena ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan.

Untuk itu kami  sengaja turun ke jalan dan bekerja sama dengan  temen temen dilapangan, untuk penggalangan  dana yang akan segera disalurkan kepada  korban sunami di palu, besar kecil nya donasi adalah tentatif, karena ini masalah kepedulian, masalah  rasa serasa dan senasib yang tengah menimpa sodara kita, ujar aka kepada media.

Untuk itu Ketua DPC PWRI berharap, dengan adanya kita peduli terhadap sesama, kita dapat tergugah hati dan belajar akan kebersamaan  kesabaran  bahkan kita juga tetap harus waspada terhadap berbagai bentuk bencana lainya, dan yang terlebih kita semua harus mempunyai jiwa jiwa yang peduli.ungkapnya (Sep/Red.SI)

1...8401,8402,8402,8482,8492,850...2,902Page 2,849 of 2,902