Kadis DLH Konawe : Sebaiknya Pemerintah Pusat Memberikan Kewenangan kepada Daerah Terhadap Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan
Suara Indonesia News – Konawe. Sejak kewenangan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten diambil alih oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, kini segala kegiatan pertambangan yang izin lingkungannya diambil alih oleh pusat dan kewenangan pengawasan sudah tidak di Daerah, mendapat tanggapan dari Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kadis Lingkungan Hidup kabupaten Konawe H. Herianto M Wahab mengatakan kepada media beberapa saat yang lalu, sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, kegiatan usaha pertambangan yang harus ada izin lingkungannya, yang tadinya kewenangan masih di Daerah, kini diambil alih oleh pusat. Jadi kita ini tidak ada lagi kewenangan dalam Izin lingkungan maupun pengawasan terhadap dampak lingkungan yang di timbulkan akibat usaha pertambangan tersebut.
Kadis Lingkungan Hidup kabupaten Konawe menuturkan, misalnya pengawasan pengelolaan PPLH usaha pertambangan, kita sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup tugas pokoknya bagaimana baku mutu seperti air, udara tanah harus di awasi secara berkelanjutan. Lingkungan hidup sebenarnya tujuannya untuk mengawasi kegiatan – kegiatan usaha pertambangan yang berdampak langsung terhadap lingkungan, contohnya pertambangan Nikel dan usaha lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
“ Sampai hari ini saja, hanya beberapa perusahaan pertambangan Nikel yang melaporkan dari Rencana Kegiatan Pengelolaan Lingkungannya dan Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungannya. Kenapa ini terjadi, karena pengusaha merasa bahwa kewenangan yang ada sekarang sudah ada di kementerian, jadi kita ini seolah – olah tidak dianggap lagi karena sudah tidak ada lagi urusannya kabupaten terhadap pengawasan di semua kegiatan usaha, ini sangat merugikan bagi daerah,” ujar Herianto M Wahab.
Selama ini fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup hanya kegiatan rutinitas yang tidak di dukung oleh anggaran. Misalnya kalau ada permintaan dari Pusat, penegak hukum dari lingkungan hidup mau didampingi baru kita turun. Selain itu tidak ada lagi. Ini sebenarnya berbahaya bagi daerah kita, kita tidak ada lagi pengawasan secara rutin. Seharusnya daerah kita ini harus kita awasi, tutur Kadis.
Peraturan baru mengatakan, instansi dan kewenangan yang mengeluarkan izin lingkungan wajib mengawasi tindak lanjut izin lingkungan yang di keluarkan. Berarti kalau izin lingkungan pusat yang mengeluarkan berarti pusat yang harus menindak lanjuti mengawasan berkelanjutan Dong, ujar H. Herianto M Wahab.
Ia mencontohkan, kemarin ada pencemaran yang di sebabkan kapal tongkang yang tumpah di wilayah kecamatan soropia, kabupaten Konawe, kami dihubungi dari makasar wilayah timur, saya mengatakan kalau mau mengambil data dari kami sekarang itu tidak Fair, karena sekarang kewenangan ada di pusat. Jadinya hanya meminta kepada kami satu orang petugas untuk turun mendampingi untuk meninjau dan menindaklanjuti pelanggaran pencemaran terhadap kapal togkang yang memuat Nikel itu. Kapal itu bocor hingga muatan Nikel tumpah ke laut, yang sekarang sudah dalam peroses hukum lingkungan dan sudah dihitung semua kerugian pencemarannya.
Ia memintai kepada Pemerintah Pusat, meskipun kewenangan memberikan izin lingkungan masih di Pusat, akan tetapi pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada Daerah dalam hal pengawasan Kegiatan Pengelolaan Lingkungannya dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungannya karena menyangkut kepentingan Daerah itu juga, tutup H. Herianto M Wahab. (Red SI/YT)
