Suara Indonesia News – Duri. Bupati Bengkalis Kasmarni menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Dr. Ahmad beserta anggota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Sabtu (28/1/2023).
Pada kesempatan itu Bupati mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta apresiasi kepada bapak/ibu Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Riau I dan rombongan yang telah mengagendakan kunjungan kerja di Kabupaten Bengkalis.
“Mudah-mudahan melalui momentum Kunker ini, kita dapat memperkuat komunikasi, kolaborasi serta koordinasi, guna meningkatkan sinergitas dan kerjasama dalam membuat rumusan alternatif kebijakan terkait rencana, program maupun pengelolaan, sebagai solusi dari berbagai permasalahan lingkungan, khususnya abrasi yang sedang mengancam daerah kami,” harap Kasmarni.
Selain itu lanjut Kasmarni, sebagai kawasan perbatasan negara, Kabupaten Bengkalis tentunya bagian dari kawasan strategis dan vital bagi negara serta sebagai beranda terdepan etalase bangsa. Makanya kedepan kami berharap, sebagai daerah perbatasan, tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara saja.
Kemudian Bupati menyampaikan geografis, Kabupaten Bengkalis yang mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, yakni Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, dengan luas 8.426,48 km2. Sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rohil, Kabupaten Rohul, Kabupaten Siak Sri Indra Pura, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Selat Malaka.
Sementara itu sambungnya secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa dengan jumlah penduduk ± 624.321 jiwa.
Kala itu Kasmarni juga menyampaikan beberapa isu strategis di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi secara masif di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan pesisir daratan Sumatera yang sudah berlangsung cukup lama.
“Pada tahun 2022 lalu, terjadi tanah longsor (bogburst) disertai abrasi yang sangat parah di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis. Dari hasil pengamatan dilokasi, setidaknya ada 12 titik longsor yang tersebar di sepanjang pantai yang berada di administrasi Desa Simpang Ayam dan Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis dengan panjang garis pantai ± 8km,” jelas Kasmarni.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi abrasi dengan membangunkan pengaman pantai baik berupa breakwater maupun revertment, termasuk pemulihan ekosistem mangrove, tetapi usaha ini belum maksimal karena terbatas keuangan daerah, ujarnya.
Dengan terjadinya abrasi ini menyebabkan mundurnya garis pantai berkisar 10 – 20 meter pertahun akibat abrasi yang dihasilkan dari tingginya gelombang dan arus pasang surut di sepanjang garis pantai dan rusaknya beberapa permukiman penduduk, fasilitas umum, perkebunan masyarakat dan budidaya tanaman mangrove hutan bakau.
Kemudian kawasan pantai Kepulauan Bengkalis merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan batas negara tetangga (Malaysia). Kondisi tersebut menjadi alasan pertimbangan perlu diprioritaskan pengamanan pantai sebagai acuan batas kedaulatan NKRI.
“Selama ini penanganan abrasi pantai, diprioritaskan pada titik-titik kritis, dengan laju abrasi rata-rata di atas 7 (tujuh) meter setiap tahun. Pada umumnya titik-titik kritis itu terjadi di Pulau Bengkalis, karena bibir pantainya sudah lahan gambut, yang sangat rentan dihantam gelombang. Beberapa tahun ini telah dibangun pengaman pantai (breakwater) pada titik kritis tersebut, tetapi belum sepenuhnya mengcover panjang abrasi yang terjadi,” ungkap Kasmarni.
Terlihat hadir Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jarwarsyah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Povinsi Riau M. Edy Afrizal, Tenaga Ahli Bupati Suparjo, Isa Selamat dan Mustafa Kamal, Kemudian Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Toharuddin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kabupaten Bengkalis, Radius Akima, Kepala Bappeda Rinto, Kepala BPKAD H Aready, Kalaksa BPBD Hadi Prasetyo, Plt. Kadis Damkar H Alfakrurrazy, dan sejumlah Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya.
Kemudian Camat Mandau Riki Rihardi, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy, Kabag Tapem Amru Herawza, Kabag Hukum M. Fendro Arrasyid, Kabag Kerjasama Dian Rachmadany, Kabag Prokopim Syafrizal. (Mus)
