Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Salah satu pemain operator celular untuk menjangkau cakupan saluran komunikasi supaya sampai ke daerah pinggiran, maka perlu dibangun BTS base tower sellular. Desa Kasugengan Kidul menjadi salah satu titik koordinat yang dituju untuk dibangunnya tower, dengan coordinat long : 108 26590 E dan coordinat lat : 6. 42483 S (tertera pada papan informasi tower).
Sayangnya prosedur yang dilakukan kontraktor PT. Mitra Selaras Inti Prima tidak sesuai aturan yang ada, ada indikasi kuat ijin warga tidak dilakukan dalam bentuk sosialisasi tapi datang dari rumah ke rumah saja oleh RT, dan tidak semua rumah yang terkena radius ketinggian tower dimintakan ijin dan kompensasinya, diduga hanya 4 rumah saja dengan uang kompensasi hanya Rp. 200 ribu saja, ungkap SD warga yg ditokohkan dan pegiat LSM LMPI yang tinggal di area pembangunan tower, (23/11/20).
SD dan beberapa warga yang ditemui di warung kopi depan rumah SD mengungkapkan diduga pihak desa merekayasa ijin warga yang seharusnya ditandatangani warga yang ada dalam radius ketinggian tower, tetapi tandatangan diduga dilakukan pihak desa alias dipalsukan untuk mempercepat proses pembuatan ijin warga dan ijin dari pemdes. “Pastinya dengan jumlah uang kompensasi yang seharusnya diberikan pada warga tapi diduga dibagikan hanya pada perangkat desa saja”, urai SD.
Saat media menemui Nuryanto untuk klarifikasi, kebetulan di ruang kuwu ada guru Nono pemilik lahan yang dibangun tower (Rabu, 11/10/20). Dengan lantang Nono berucap ” Ada ga aturannya LSM bisa menutup pembangunan tower,” dijawab media bisa saja melalui Dinas Satpol PP untuk menghentikan proyeknya bila tidak ditempuh prosedur yg ada terutama ijin warganya. Dengan nada emosi guru Nono memjawab “kalo ada yg mencoba nyetop bangunan tersebut, sy juga akan pake LSM Grib untuk melawan ormas tsb.” Sementara nuryanto cuek saja dan tetap dengan kesibukannya menandatangani pengajuan BPUM buat warganya.
Usai guru nono keluar ruangan, Nuryanto bilang “sudahlah jangan dipermasalahkan, kaya sapa saja?” dan tidak mau menjawab berkaitan persoalan pembangunan tower. Diamnya Nuryanto terindikasi dugaan warga atas pemalsuan tandatangan warga telah dilakukan.
Ketika Media akan melihat acara pasar malam jelang Ngunjung Buyut Karangmas dan menemui SD di rumahnya, di halaman masjid samping kantor desa, SIN melihat Nuryanto Kuwu Kasugengan Kidul sedang membakar sampah daun (sabtu, 14/11/2020), dan SIN mengkonfirmasi ucapan SD perihal ijin warga yang diragukan oleh SD, Nuryanto menjawab “semua ijin warga sudah ditempuh dan warga yang bertandatangan dan di radius 40 meter sudah mendapat kompensasi, apalagi yang kurang.”
Lalu SIN menemui SD yang sedang duduk di samping rumahnya untuk memantau keramaian pasar malam. Ketika SIN menginfokan pertemuan dengan nuryanto kuwu dan mendapat penjelasan ijin warga sudah selesai dilakukan dan tidak ada masalah. Lalu SD dengan nada tinggi mengomentari “mana buktinya jangan sekedar omong tar kita kroscek dengan warga disini,” saat ini dirinya tidak akan membuat gerakan mengingat adanya acara Buyut, “usai acara ini tidak ada kompensasi yang diberikan, pasti tower akan dirubuhkan.”
Lalu SIN membuat rilis berita untuk diajukan ke PT MSIP Kontraktor pembuat Tower, melalui Nana koordinator perijinan dan lingkungan dan Imam pengawasnya. Rilis itu diajukan untuk mengetahui kebenarannya dan sebagai syarat berimbangnya berita, juga untuk dengan adanya dugaan ijin warga yang tidak terakomodasi secara penuh, SIN meminta klarifikasi perihal berapa jumlah uang yang diduga untuk memuluskan perjalanan pembuatan IMB tetapi proyek pembangunan sudah berjalan, dugaan sejumlah uang diberikan pada Kuwu dan perangkatnya, juga untuk Camat Depok serta BPPT dinas yang mengeluarkan IMB. Rilis disampaikan melalui pesan whatsapp ke Nana dan Imam (sabtu, 14/11/2020).
Baru hari senin (16/11/2020) Nana menjawab tapi tidak menanggapi rilis berita yang disampaikan hanya menyuruh SIN menghubungi Eka SITAC dengan memberi nomer hp yang bisa dihubungi, setelah dua kali menelpon dan sebelumnya memberitahu via SMS, Eka menjawab telpon dan menjelaskan dirinya sedang berada di jawa tengah sekitar sebulan bahkan bisa dua bulan, dan menegaskan semua urusan LSM dan media sudah diserahkan pada Nana. Ketika ditanya soal ijin warga yang masih dipertanyakan Eka menjawab semua sudah diserahkan ke Nana.
Lalu SIN mencoba menelpon Nana tapi tidak dijawab dan melalui pesan WA, Nana menjawab “untuk statement ke media itu urusan Eka dan saya hanya diperbantukan saja.” Rilis berita sudah dikirim ke kantor di jakarta tapi belum ada jawaban.
Esoknya Selasa (17/11/2020) Nana mengirim pesan lewat WA mengajak bertemu esok Rabu usai duhur. Keesokan harinya (rabu, 18/11/2020) Nana ditanya kapan dan dimana ketemunya? Menjawab untuk hari ini belum bisa ketemu karena baru mengantar anak sakit dari rumah sakit dan berjanji untuk besok ketemu tapi siangan usai menyelesaikan kerjaan di pemda dan Dinas PUPR.
Esoknya kamis (19/11/2020), SIN mengontak Nana via wa dan dibales saat ini sedang menghadap kantor Satpol PP karena mendadak dipanggil, dan mau mengantar Satpol PP meninjau lokasi. Ditunggu sampai sore tidak juga muncul bahkan sulit dihubungi hingga rilis berita dimuat.
SIN mencoba menghubungi SD via telpon untuk mengetahui perkembangan yang terjadi karena saat masih ada keramaian Buyut Karangmas, SD tidak mau mengadakan gerakan massa untuk menghormati buyut dan berencana akan membuat gerakan masa terkait kompensasi yang tidak diberikan pada semua warga usai acara Buyut. SD menjelaskan tadi siang memang ada satpol PP ke lokasi tapi ditahan dirinya untuk tindakan menyetop tukang yang sedang bekerja. Lalu SIN menginfokan rilis berita yang dibuat tapi tidak mendapat tanggapan dari Nana dan Eka. Lalu SD menjawab “jangan ditayangkan dulu sebelum saya ketemu eka.”
Di hari sabtu (21/11/2020) SIN menemui SD di rumahnya untuk mengetahui perkembangan warga dan kejelasan dari eka, SD menerima SIN di warung samping rumahnya dan langsung menghubungi Eka, usai berkomunikasi dengan Eka, SD menjelaskan saat ini Eka sedang libur menunggu hari senin atau selasa saja, sebenarnya urusan warga dan LSM sudah diserahkan ke Nana. “Kalau Nana tidak bisa ditelpon nanti diusahakan difasilitasi olehnya.” SD juga bingung jawab pertanyaan warga yang sudah tidak tahan atas tidak diberikannya kompensasi bagi mereka, SD tetap berusaha meredam warga untuk tidak radikal, tapi bilamana hak warga dan dirinya selaku anggota LSM yang ikut mengamankan lancarnya pekerjaan proyek tidak terpenuhi maka “saya akan mengundang anggota LMPI bergabung dengan warga untuk membongkar dan merubuhkan tower yang sudah tegak berdiri,” ungkap SD menutup perbincangan. (Hatta)
