Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto,MH., menyalurkan 200 paket bantuan bahan pokok untuk masyarakat. Kegiatan bakti sosial serentak Polri ini merupakan rangkaian menyambut HUT Bhayangkar ke 74.

Kegiatan baksos bagi-bagi bahan pokok dimulai dengan apel bersama yang dipimpin AKBP Eko Hartanto dihalaman Mapolres Lhokseumawe, Jumat siang (26/6/20). Pelepasan paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat ditandai dengan pengibasan bendera start.

Hadir dalam apel bersama tersebut antara lain Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Sumirating Baskoro, Sekda Kota Lhokseumawe Teuku Adnan, Dandim 0103/AU Letkol Inf Agung Sukoco, Danlanal Lhokseumawe Letkol (p) Dimmi Oumry, Dansatradar, Danyonkav 11/Msc, Danyon Arhanud serta pejabat Polres Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe dalam kata sambutannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh panitia beserta staf yang terlibat dalam kegiatan baksos ini.

“Semoga niat baik ini bermanfaat bagi masyarakat dalam masa pandemi Covid 19 serta menjadi amal ibadah bagi kita sekalian” tutur Eko Hartanto.

Momentum rangkaian peringatan hari bhayangkara ke 74 tahun ini, sebut Kapolres, sungguh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, karena dalam kondisi penuh keprihatinan disebabkan Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

“Bhakti sosial serentak yang kita laksanakan ini adalah salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari pendemi Covid-19” imbuh Eko Hartanto.

Adapun 200 paket bahan pokok tersebut berisikan antara lain beras, minyak goreng, mie instant, gula pasir dan susu. Kapolres beserta tamu undangan memberikan simbolis sembako kepada Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe dan babinsa kodim 0103 Aceh Utara untuk di distibusikan kepada masyarakat di wilayah masing – masing. (Ibnu)

Suara Indonesia News – Asahan. Bupati Asahan H. Surya, BSc bersama dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta beberapa OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sambut kedatangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Daerah Pemilihan (Dapil) V Sumatera Utara dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker), berkaitan dengan pendampingan/pengawasan terhadap pendistribusian bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Asahan, Jum’at (26/Juni/2020).

Bupati Asahan akan menganalisa, mengevaluasi dan melakukan kajian terkait pandemi Covid-19, kajian dampak sosial ekonomi maupun terhadap keberlangsungan pembangunan ke masyarakatan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Asahan insyaallah akan konsisten dan komitmen terhadap penanganan, penanggulangan maupun pencegahan atas wabah corona di Kabupaten Asahan dan kondisi bantuan baik dari Kementerian Sosial, Bantuan Provinsi,sembako, BLT, Dana Desa bantuan sosial lain yang sudah disalurkan kepada kelompok masyarakat yang terdampak.

“Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah melakukan berbagai langkah maupun persiapan terhadap kemungkinan yang terjadi di mana kondisi saat ini berpengaruh besar bukan hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi juga Pemerintah Kabupaten. Marilah bersama-sama tetap menjalankan secara disiplin protokol kesehatan dalam situasi wacana “new normal”, Ungkap Bupati Asahan.

Di akhir sambutannya Bupati Asahan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provsu, serta akan mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Asahan yang terkena dampak wabah covid-19 tetapi bantuan tersebut ditunjukan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provsu, dan proses pendistribusiannya berjalan dengan lancar walaupun dalam proses pendistribusian ini melebihi jangka waktu yang ditetapkan.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan cukup baik dalam pendistribusian bantuan sembako yang diberikan oleh Pemerintah Provsu.

“Kami selaku DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat berharap semoga masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Kabupaten Asahan dapat menerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provsu secara menyeluruh dan merata,” Tegasnya.

Selain itu beliau juga mengatakan, pada masa pandemi wabah covid-19 ini, sektor ekonomi kita menurun dan diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mengendalikan sektor ekonomi tersebut di wilayahnya.

Ditempat yang sama Anggota DPRD Dapil V Sumut Tyza Cimira dan Yahdi Khoir Harahap menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Asahan agar melakukan pendataan kembali kepada masyarakat sehingga bantuan yang disalurkan nantinya tepat sasaran.Tidak bosan-bosannya mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Asahan untuk membiasakan diri dengan menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker setiap melakukan aktivitas, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun sesudah dan sebelum melakukan aktivitas serta menerapkan pola hidup sehat.

Kegiatan ini dirangkai juga dengan penyampaian ekspos oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Syamsuddin, SH, MH dan pemberian plakat antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil V Sumut yang diserahkan oleh Bupati Asahan dan Ketua DPRD Provsu. (RAS)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tahun anggaran 2019 telah usai pada senin (15/06/2020) jam 23.00 wib lalu.

“Anggota DPRK, Samsuardi,ST, Ketua dari Fraksi Golkar, mengatakan saat sidang paripurna mengenai permasalahan di dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh tenggara,

Faktanya, saat uji petik yang kami lakukan oleh Tiem Pansus I ke lapangan ada beberapa hal yang di rekomendasikan, salah satunya untuk pengadaan mobiler tahun 2019 terkesan asal jadi dan di duga tidak sesuai dengan harga barang dan tidak sesuai spesifikasi yang di tentukan.

Masalah pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK di duga pelaksanaan nya tidak sesuai dengan permendagri nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis, oprasional dan alokasi khusus Fisik bidang pendidikan,

“Dari hasil pantauan kami pekerjaan terkesan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah di tentukan hasil fisik tidak memuaskan dan masih bayak catatan yang mesti di lakukan perbaikan, pungkas Samsuardi,ST.

“Dan kami mencurigai pihak pelaksana dalam pekerjaan tersebut bukan pihak sekolah atau komite sekolah yang di SK kan karna pada saat kami konsultasi / konfirmasi dengan pihak sekolah mereka kelihatan bingung dan tidak tau menahu tentang pekerjaan tersebut.

“Kiranya Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara untuk mengevaluasi dinas pendidikan Aceh Tenggara dalam menyusun Renstra lebih pokus pada sasaran RPJMD 2017-2022 serta dalam melaksanakan program,

Juga pada pihak yang berkompeten BPK-RI untuk mengaudit dalam pemeriksaan lebih insentip pada kegiatan-kegiatan yang di curigai tidak sesuai dengan spesifikasi dan pelaksanaan nya terutama.

Pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK fisik bidang pendidikan yang bersipat Swakelola baik mekanisme pelaksanaannya maupun fisik dan pekerjaannya,

Untuk mengaudit dana BOS baik yang bersumber dari APBN maupun dari kabupaten karna kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada dana BOS yang di gulirkan pada sekolah yang di curigai fiktip, dalam LKPJ 2019 terdapat program kerja yang dabel yaitu terhadap pekerjaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan anggaran berbeda.

“Mengaudit anggaran pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kopetensi yang bersumber dari anggaran DOKA. Tutup nya Samsuardi,ST.

“Terkait rekomendasi yang di lakukan oleh pihak DPRK Aceh Tenggara terhadap sejumlah aitem pekerjaan dak fisik tahun 2019 maupun pengadaan mobiler, Habibi selaku pejabat teknis kegiatan ( PPTK) pada dinas Dikbud Aceh Tenggara kepada wartawan mengatakan, melaui watshap (WA) Jumat (26/06/2020) bahwa pengerjaan dak fisik tahun 2019 semuanya sudah sesuai dengan juklak dan juknisnya  DAK. Uang langsung masuk ke rekening kepala sekolah, dan kita tidak peri mengarahkan ke pihak ke tiga, mungkin kepala sekolah nya yang mengarah kan ke pihak ketiga, kan ga mungkin kepala sekolah yang bekerja, Singkatnya. (M.Yusuf)

Suara Indonesia News – Calang. Tim Komisi  Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meninjau sejumlah proyek fisik yang bersumber dari APBA T.A  2020 di Kabupaten Aceh Jaya. Hasil kunjungan kerja Komisi IV menyimpulkan beberapa catatan terkait pelaksanaan proyek.

Rombongan Komisi IV DPR Aceh yang turun langsung ke lapangan pada Rabu (24/6/20), turut didampingi oleh KPA, PPTK, perwakilan kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas.

Rombongan meninjau setidaknya 4 titik lokasi proyek yang sedang dikerjakan bersumber dari Anggaran APBA T.A 2020 di Kabupaten Aceh Jaya. Empat titik proyek yang ditinjau langsung diantaranya pembangunan tanggul sungai Krueng Lambeusoi, Gampong Teumareum,  pembangunan jetty Kuala Ligan, Pembangunan jetty Kuala Babah Nipah dan tanggul pengendalian banjir sungai Krueng Teunom.

Anggota Komisi IV, Armiyadi, SP., kepada media ini, Jumat (26/06-20) mengatakan, dalam kunjungan pada proyek pembangunan tanggul sungai Krueng Lambeusoi, pihaknya  menemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mesti dipatuhi.

“Diantara beberapa kekurangan yang ditemukan yaitu tidak sesuai SOP pada kegiatan yang dikerjakan oleh PT. AGC, seperti pekerja tidak dibekali dengan petunjuk P3K. Selanjutnya tim juga menyayangkan pekerjaan pada proyek tersebut bahan perlengkapan seperti kontrak kerja tidak ada, juga MC 0 yang kurang lengkap. Serta tidak adanya pihak rekanan di lapangan, baik itu site manager atau tenaga inti lainnya” tutur Armiyadi menguraikan hasil kunjungan kerja.

Kemudian menurut pantauan pihaknya di lapangan pada paket pekerjaan pengendalian banjir sungai Kr. Teunom, papan nama proyek tidak disebutkan nama pekerjaan dan progres pekerjaan masih sangat rendah. Ia menyebut progres proyek rendah, mungkin disebabkan karena pihak kontraktor menang tender lebih dari satu paket pekerjaan di Kabupaten Aceh Jaya.

“Mungkin disebabkan karena kontraktor pelaksana yakni PT. BYAZ melakukan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan di kabupaten yang sama seperti pekerjaan pengendalian banjir sungai Kr. Teunom (PT. BYAZ) ini Pemenang Kontrak (PK) dan pekerjaan pembangunan jetty Kuala Babah Nipah, PT. BYAZ Pemenang (P) tender” lanjut Armiyadi.

Anggota DPRA Fraksi PKS ini juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada dinas terkait yang telah proaktif melakukan pendampingan di lapangan selama masa kunjungan berlangsung.

“Kepada pihak konsultan pengawas untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Kepada pihak rekanan diharapkan untuk segera memenuhi dan memperbaiki kekurangan – kekurangan pada proyek tersebut, agar pekerjaan dapat terlaksana tepat waktu dan bangunannya berkualitas demi kepentingan bersama khususnya masyarakat Aceh Jaya” demikian Armiyadi. (Ibnu)

Suara Indonesia News – Asahan. Bupati Asahan H. Surya Bsc mengikuti peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2020 secara Virtual di Ruang VidCom Kantor Bupati Asahan, Jumat (26/06/ 2020).

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Kabupaten Asahan Tahun 2020 yang diselenggarakan BNN Kabupaten Asahan sanagat berbeda dari Tahun tahun sebelumnya, peringatan tahun ini berlangsung secara Virtual akibat dampak Pandemi Covid 19.

Bupati Asahan dalam pidatonya menyampaikan, Indonesia memiliki cita-cita sebagai negara dengan ekonomi terkuat kelima pada tahun 2045, walaupun saat ini negara kita sedang berada pada situasi pendemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut tidak menjadi alasan kita untuk menyerah, mari tetap berusaha dan berupaya untuk terus meningkatkan ekonomi negara, untuk mewujudkan tantangan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh.

“Dikarenakan sumber daya manusia merupakan penggerak pembangunan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran suatau bangsa dan negara, “ungkap Surya.

IA juga mengatakan Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki Etos Kerja Produktif, Ketrampilan, Kreativitas, Disiplin, Profesionalisme dan menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berwawasan Manejemen.

“Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh harus dilaksanakan sedini mungkin yaitu dengan melindungi dan menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” Tegas Surya.

Sedangkan Kepala BNN Kabupaten Asahan AKBP Victor Immanuel Sembiring, SH, MSi mengatakan meskipun berlangsung secara virtual, tetap tidak mengurangi kekhidmatan dan tujuan memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

“Victor juga berharap mari kita perangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini bersama kususnya di Kabupaten Asahan ini, karena ini merupakan musuh kita bersama untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita kelak,” Tegasnya.

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Kabupaten Asahan Berlangsung secara Virtual di Ruang VidCom Kantor Bupati Asaham Jumat, 26 Juni 2020, dihadiri Bupati Asahan beserta unsur Forkopimda, Kepala BNN Kab. Asahan/Staf, para Asisten Setdakab Asahan, OPD terkait. (RAS)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara.
Proyek peningkatan jalan mulai dari Simpang lawe Desky Aceh Tenggara Muara Situlen, batas kota Subussalam tahun 2019 bersumber dari dana APBA Dana Alokasi Khusus (DOKA) sebesar Rp 7,510,762.000. Sebagai rekanan Pelaksana oleh CV.BUDI MULYA,

“Dari data yang dihimpun oleh media ini, bahwa sesuai dengan nomor kontrak 01.AC/UPTD V/PUPR/2019. dengan tanggal kontrak 22 juli 2019, proyek tersebut diduga kini menuai masalah.

“Dan terindikasi korupsi, proyek peningkatan jalan Propinsi Aceh ini diduga terjadi di sejumlah divisi pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan tidak sesuai dengan kontrak.

Seperti pekerjaan divisi 6 pekerjaan berbutir, pekerjaan Base A dan Base B. Hal ini diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga mencapai milyaran rupiah.

“Namun dari salah seorang yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa proyek peningkatan Jalan Propinsi Aceh ini, kalau pihak Aparat hukum menindak lanjuti bisa bisa menjadi kasus proyek Muara Situlen Gelombang jilid dua, sebab ada indikasi terjadinya korupsi, ungkapnya.

Namun ketika dikonfirmasi oleh media ini terkait pengerjaan proyek jalan Provinsi Muara Situlen Gelombang batas Subussalam, kepala dinas PUPR Provinsi Aceh, Ir Fajri, lewat telpon dan pesan WA sampai dengan berita ini dikirim belum ada jawaban. (M.Yusuf)

Suara Indonesia News – Sulbar. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Sulawesi Barat ini tidak dijalankan, karena Mengapa ? salah satu syaratnya untuk memberantas Korupsi ini adalah” adanya keterbukaan informasi dan pembentukan PPID di Setiap daerah sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan yang mendasari Pembentukan PPID : Undang-undang RI NO. 14 /2008 tentang keterbukaan informasi publik. Peraturan Pemerintah RI no. 61 /2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO 14 /2008. Peraturan Komisi Informasi NO. 1 / 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. dan Permendagri No. 3 Tahun 2017.

Keberadaan KIP di Sulawesi Barat masih diketahui oleh segelintir orang, sehingga masyarakat pada saat menemukan kendala dilingkungan birokrasi untuk memperoleh suatu informasi mereka masih bingung kemana mereka harus mengadu, disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Perlu pelibatan masyarakat secara luas, utamanya Pemerintah Daerah dalam hal memaksimalkan pembentukan PPID disetiap SKPD karena itu kewajiban pemerintah untuk menjamin hak informasi masyarakat.

Olehnya itu pembentukan PPID disetiap SKPD karena itu kewajiban pemerintah untuk menjamin hak informasi kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan didalam pasal 7 Ayat (1,2,3) didalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Sehingga untuk melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (2) maka badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem PPID.

Karena Terkait pemahaman masyarakat serta birokrasi terhadap hak informasi disulbar masih rendah, selama ini untuk PPID didaerah provinsi sulawesi barat ini dikatakan hampir tidak ada. Olehnya itu bilamana nantinya penunjukan PPID yang ditunjuk oleh badan publik itu harus betul-betul profesional dalam memahami ruang lingkup tugasnya. tidak harus struktural, walaupun dia fungsional tapi dia harus yang qualified. Sehingga semua” isi perut” dibadan publik atau SKPD itu, PPID ini harus betul-betul tahu jalur progresnya, bagaimana kegiatannya.

Jadi sepanjang PPID disulbar tdk dibentuk maka keterbukaan informasi susah untuk dijalankan Dan Pemberantasan korupsi Akan semakin jauha dari Harapan kita semua. (Praktisi Hukum : Hamma, S. Sy  Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Polsek Gunung Meriah laksanakan kegiatan sosialisasi menuju new normal, bagi umat non muslim pada saat pelaksanakan ibadah kebaktian mingguan di gereja dan undung indung di wilayah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kamis (25/06/2020) di Mapolsek Gunung Meriah.

Selain Kapolsek juga yang hadir dalam kegiatan itu Kasium Polsek Gunung Meriah, Kanit binmas Polsek Gunung Meriah dan Para tokoh agama non muslim.

Kapolsek Gunung Meriah Ipda Mulyadi SH.MH, dalam arahannya menyampaikan, kedepan dengan adanya sosialisai menuju new normal ini, masyarakat dapat kembali melaksanakan ibadah mingguan di gereja dan undung undung di wilayah gunung meriah sebagai mana semestinya dan tetap mengedepankan standar kesehatan pada saat melaksanakan ibadah.

Dan  juga ia meminta kepada Pendeta di saat menyampaikan Kotbah Kebaktian, agar menyampaikan Pesan Pesan Kamtibmas kepada Jemaat nya terkait, kenakalan Remaja, penyalah gunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencurian, perkelahian antar pemuda, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, perjudian, penyebaran berita HOAX atau berita bohong, minuman keras, perjinaan, perselisihan, penipuan dan permasalahan intoleransi umat beragama, harapnya.

Terpisah Pegiat LSM dan Pengamat sosial dan Politik  Aceh Singkil dan Subussalam Drs.Salomo K, memuji kegiatan yang di lakukan Kapolsek Gunung Meriah Mulyadi SH.MH.

Menurutnya apa yang di lakukan Kapolsek Mulyadi itu lah Hakekat dari Profesionalisme Kepolisian Moderen, mengharuskan Polisi tidak hanya jujur cerdas dan cakap secara tekhnik tetapi harus memahami apa yang di harapkan masyarakatnya.

Polisi harus mampu menari bersama masyarakatnya. Karena Ia menyadari apa arti Polisi tanpa dukungan masyarakatnya, karena Polisi adalah produk masyarakat dan Polisi berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Dan nilai nilai itu telah di tanamkan Kapolsek Gunung Meriah, Ipda Mulyadi SH.MH., dalam kegiatan kagiatannya. Ia berharap semoga Mulyadi dapat mengikuti jejak Hoegeng Iman Santoso, pungkasnya. (Sk)