Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Sesuai peraturan pemerintah mengenai BLT Desa kepada masyarakat yang terkena dampak COVID- 19, kepala Desa Kaya Pangur, Kecamatan Deleng Pokhkisen Julkipli, bersama perangkat, ketua BPK, dan pendamping desa, serta babinsa mendata warga nya dengan ketentuan ketentuan yang sudah di tetapkan pemerintah dan Kepala desa bersama, BPK kute, pendamping desa, serta di ketahui oleh babinsa, sudah menimbang, menyaring, kurang lebih 27 KK, warga  desa kaya pangur yang layak menerima bantuan BLT Desa.

Bantuan itu ditujukan kepada warga yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona, Besarannya 25-35 persen, tergantung total dana yang didapatkan di tiap desa.

Setiap desa rencananya akan mengalokasikan dana yang ada guna membantu kebutuhan warga yang berhak sebesar Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Permenkeu RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, dana yang akan digunakan untuk BLT, akan bersumber dari dana desa, Dimana itu digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona di daerah pedesaan.

Menurut keterangan kepala desa kaya pangur julkipli Kepada wartawan media ini, Rabu 6 Mei 2020, Di pos gugus COVID-19, warga desa kaya pangur yang  sudah didata ada 27 warga yang layak dapat BLT desa, dengan adanya pendataan bagi warga desa kaya pangur ini, Tujuannya agar tidak terjadi data ganda (dobel penerima) BLT Dana Desa dengan bantuan lainnya. Contoh warga yang mendapkan, PKH, dapan bantuan kartu prakerja, dan yang lainnya, itu tidak dapat lagi BLT desa, tegasnya

Meski begitu, jika ditemukan warga yang mendapatkan lebih dari 1, atau daubel  dapat penerimaan PKH dan BLT desa  ataupun bantuan sosial (bansos), pihaknya meminta agar warga yang bersangkutan mengembalikannya. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Mandau. Kelurahan Airjamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis memasuki hari kedua membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyrakat yang berdampak Covid-19.

Sebanyak 3054 Orang warga Kelurahan Air Jamban yang menerima BST ini, secara bertahap dibagikan oleh pihak Bank di Gedung Pertemuan Kelurahan Air Jamban. Hari pertama Selasa (5/4), masih tahab uji cuba sudah dibagikan sebanyak 50 orang warga dengan nomor urut 01 hingga 50 hari kedua no urut 51 hingga 150, artinya hari kedua menjadi 100 orang warga dilayani.

Dari pantauan media SIN, warga datang berkerumun di Kantor Lurah Air Jamban hal ini terjadi menurut warga mereka tidak mengetahui adanya nomor antriannya,” kami tidak tau ada nomor antrian, kami dapat informasi dari RT hari ini ada pembagian BST dikantor lurah” ujar warga ini yang enggan disebut namanya.

Melihat berduyunnya warga yang datang tentu hal ini dikhawatirkan oleh Lurah Air Jamban Zama Rico Dakanahai, justru menimbulkan percepatan penularan Covid-19, sementara banyak pihak mengantisipasi untuk pencegahan berkembangnya Corona Virus Disease Nineteen (Covid-19)

Kekhawatiran Lurah ini bukan tidak berdasar, mengingat salah satu warganya ada yang meninggal positif terpapar Virus Corana.

Disampaikan Lurah, agar warga tertib mengambil BST, kita akan bagi semuanya dalam waktu yang cepat tapi warga tetap menjalani himbauan dari pemerintah karena kesehatan dan keselamatan itu lebih utama.Ujarnya pada media ini pada Rabu (6/5/2020) di ruang kerjanya.

Rasa khawatir yang mendalam terpancar dari raut wajah Zama Rico, begitu sebutan Lurah Air Jamban ini dipanggil sehari-hari. Melihat warganya yang datang kekantornya untuk mengambil BST namun mengabaikan keselamatan dirinya juga keselamatan orang lain, melihat situasi ini berbagai upaya dilakukan oleh lurah diantaranya menambah Handsanitizer dan mengatur sedemikian rupa agar warga tetap disiplin dengan menjaga jarak, tetap memakai Masker.

” kita menghimbau kepada warga yang ingin mengambil BST agar selalu memakai masker dan sedapat mungkin dari rumah sudah membersihkan diri seperti mandi, kemudian sampai disini jangan lupa untuk mencuci tangan ditempat yang telah kami sediakan setelah itu jaga jarak satu sama lain, kami sudah sediakan tempat duduk sesuai arahan dengan Sosial Distancing” imbuh Lurah.

Diteruskan Lurah, warga sedapat mungkin menghindari bersentuhan langsung jika ingin bersalaman sesama teman cukup dengan salam melipatkan tangan kedada.

“kita berharap pemberian bantuan ini bisa cepat selesai, kita sudah koordinasi dengan pihak Bank sebagai pelaksana agar menambah anggotanya mengingat Kelurahan Air Jamban warganya mendapat BST terbanyak di Kabupaten Bengkalis ” pungakas Rico. (Mus)

Suara Indonesia News – Samosir. Terkait rencana petugas gugus covid -19 yang bertugas di pintu masuk menara pandang Tele samosir Sumatera Utara (Sumut), untuk membubarkan diri malam ini, karena honor mereka yang belum jelas jubir gugus tugas penaggulangan covid – 19 Rohani Bakara mengatakan Yang dapat kami jelaskan:

1. Pada hari Selasa (05/05/2020 ) pukul 19.00Wib baru selesai rapat evaluasi pencegahan dan penanganan covid -19 dan termasuk,finalisasi SK Satgas gugus covid-19.
2. Situasi ini di sebabkan semua SKPD dan jajaran nya turun lapangan untuk melakukan verifikasi data penerima bansos (BST) dari kemensos. Puji Tuhan kuota Samosir sebanyak 18018 kk sudah final dan sudah di setujui oleh kemensos.
3. Hari ini Rabu 06/05/2020 setelah SK tertanda tangan, dan termasuk pos anggaran yang diajukan di setujui, maka  semua kegiatan yang butuh realisasi pembayaran sudah dapat di bayarkan.
4. Anggaran yg di ajukan untuk tahap 2 penanganan covid-19 sebesar 11.M lebih telah tersedia,namun kalaupun agak terlambat di terima harap maklum karena satgas mendahulukan kepentingan yang untuk 18018 kk karena waktu yang di berikan kemensos sangat singkat. Dapat kita bayangkan bagaimana repotnya memverifikasi data 18018 dan mengentri ke sistem /aplikasai kemensos secara bersamaan di seluruh Indonesia.
5. Petugas kita yang di tele terdiri dari TNI/Polri ASN,dan Tagana, sangat baik kalau di sebut dari unsur mana yang mengeluh,dan menyebut inisial,agar informasi nya lebih terpercaya harapnya.

Marilah saling mendukung dan percayalah apa yang sudah di sepakati sebagai hak Bpk/Ibu yang bertugas dan telah di tuangkan  dalam SK, pasti akan di terima dalam waktu dekat.

Ini lah yang dapat kami respon,dan sekali lagi harap maklum dan tetap semangat demi Samosir zero covid – 19. (jabs)

Suara Indonesia News – Lampung. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) kembali memberikan Puluhan Ribu Masker dan 7 Unit Wastafel Portable di sela kegiatan Sosialisai PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dipusatkan di Bale Banjar Adat Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (5/5/2020).

Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019, H.Tony Eka Candra (TEC) yang juga Ketua DPD GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Provinsi Lampung mengatakan, bicara Narkoba, adalah berbicara soal problematika yang sangat memprihatinkan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, bagaimana tidak, saat ini peredaran Narkotika di tanah air sangat luar biasa, bisa dilihat hampir setiap hari selalu ada pemberitaan tentang Narkoba.

Oleh sebab itu, dibawah Kepememimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar melakukan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Tidak tanggung-tanggung Politisi senior Partai Golkar Lampung ini mengajak Konselor DPD GRANAT Provinsi Lampung Drs. Rusfian Effendi, M.IP, guna melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Para Pemangku atau Pinandita, Tokoh Adat atau Kliang Adat Masyarakat Bali Se Kabupaten Lampung Selatan, Wakil Ketua Dewan Penasehat PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Lampung Drs. I Made Bagiasa, Ketua PHDI Lampung Selatan Made Sukentre, M.Ag, Pengurus WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Lampung Selatan, dan Pengurus DPK PERADAH (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia) Kabupaten Lampung Selatan.

Hadir juga jajaran Fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H.Riza Mirhadi, SH, Bambang Purwanto, SE, MM, Yusro Hendra Perbasya, SP, MM, Drs.H.Romudin Adam beserta jajaran, dan 4 orang staff DPRD Provinsi Lampung, serta hadir lengkap 7 Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Dihadapan Keluarga Besar PHDI dan masyarakat Adat Bali Drs. Rusfian Effendi, M.IP, selaku Narasumber mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menabuh genderang perang terhadap Kejahatan, Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) khususnya di Provinsi Lampung.

Rusfian mengungkapkan, Provinsi Lampung saat ini menempati peringkat ke-3 di Sumatera terkait penyalahgunaan Narkoba, dan peringkat ke-8 Nasional, dengan penyalahguna 128 ribu jiwa. Secara Nasional pengguna Narkoba saat ini sekitar 5,9 juta jiwa, 22 % diantaranya adalah pelajar, mahasiswa dan generasi muda calon penerus generasi bangsa.

“Setiap hari 50 orang mati sia sia karena Narkoba, dan mencapai 18 ribu orang setiap tahunnya,” ujar Rusfian.

Oleh sebab itu, dengan Keluarnya Perda Nomor 1 Tahun 2019 diharapkan semua komponen bangsa bersama-sama masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok ibu-ibu, dan kelompok masyarakat lainnya, mampu meminimalisir penggunaan bahaya Narkotika di Provinsi Lampung.

Tidak lupa pula, di sela Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019, H. Tony Eka Candra (TEC) yang juga Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Lampung kembali memberikan Puluhan Ribu Masker dan 7 Unit Wastafel Portable untuk PHDI Kabupaten Lampung Selatan dan 6 Unit untuk PHDI Kecamatan.

Bantuan tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh TEC kepada Made Sukentre, M.Ag, selaku Ketua PHDI Lampung Selatan, dan diberikan juga kepada Ketua PHDI 6 Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, H. Tony Eka Candra (TEC) menjelaskan, bantuan ini sejalan dengan Instruksi serta arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang juga Gubernur Lampung Bapak Ir. H. Arinal Djunaidi, bahwa Kelembagaan Partai Golkar secara Nasional dan Anggota Fraksi Partai Golkar di Legislatif, baik Anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota wajib berpartisipasi aktif mendukung dan membantu upaya Pemerintah dalam percepatan, pencegahan, penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 di daerah masing-masing sebagai wujud nyata gerakan “Golkar Peduli Melawan Covid-19″.

“Salam hormat dan salam hangat dari Ketua IIPG (Ikatan Istri Partai Golkar) ibu Hj. Riana Sari Arinal yang telah menitipkan 7 unit wastafel Portable untuk PHDI Kabupaten Lampung Selatan dan 6 Unit untuk PHDI Kecamatan. Beliau (Riana.red) juga berpesan agar warga masyarakat Lampung Selatan dapat mematuhi anjuran Pemerintah; Untuk tetap berada di rumah, wajib menggunakan masker apabila ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, melakukan pembatasan sosial dan menghindari kerumunan (Social Distancing), selalu menjaga jarak aman 1-2 meter dalam berinteraksi (Physical Distancing), selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.” ujar TEC

TEC juga mengajak kepada masyarakat Lampung Selatan untuk ikut aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan Anggaran / Dana Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. TEC juga menjelaskan bahwa Presiden, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mengultimatum bagi siapapun yang melakukan penyimpangan Dana Penanganan Covid-19 akan diberikan hukuman seberat-beratnya, sampai kepada hukuman mati, oleh Karena itu masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut.

“Karena pengawasan yang paling baik dan efektif adalah pengawasan dari masyarakat,” tutup TEC. (Seno Aji)

Suara Indonesia News – Samosir. Rencanaya seluruh petugas garda terdepan dalam pencegahan covid- 19 akan membubarkan diri jika honor mereka tidak jelas, hal ini Sesuai laporan secara lisan dari Tim Gugus Covid- 19 yang indentitasnya tidak ingin dipublikasikan, mereka bertugas di Pos Pencegahan Penanganan pemangamanan Covid- 19 di Pintu masuk ke Kabupaten Samosir Sumatera Utara (sumut), tepatnya di Posko Menara Pandang Tele, mengatakan bahwa Mereka Akan Bubar Mendadak Malam ini rabu 6/Mei/2020.

Rencana membubarkan diri ini sesuai pengakuan dari tim gugus tugas penanganan dan pengamanan covid -19 dikarenakan Sejak mereka ditugaskan oleh Pimpinan nya pada 1/april/2020 yang lalu, sampai saat ini belum pernah Menerima Honor sebagai petugas pencegahan Covid – 19, yang ditugaskan dipintu masuk menara pandang tele.

Mereka pun belum jelas mengetahui berapa banyak Honor yang akan diterima selama menjalankan tugas ini.

Sungguh miris nasib kami Harus menjalankan tugas penting demi keselamatan kesehatan masyarakat umum, ucap salah seorang petugas jaga. Tiap saat kami harus berhadapan dengan Para pendatang yang Masuk ke wilayah kabupaten Samosir ini, harus selalu mencek suhu badan para tamu, ujarnya.

Menurutnya mereka bekerja ada yang dibagi Sip nya (Sip Pagi/Sip Sore/Sip Malam) dan ada juga bertugas siang malam 24 jam Nonstop. Para tim Gugus ini perlu juga penambahan Giji/Puding dll.pintanya.

Rencananya bila honor mereka tidak jelas, maka para petugas Tim Gugus Covid – 19 yang bertugas di menara pandang tele Akan Melakukan pembubaran diri mendadak malam ini jika tidak ada perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyelesaikan Honorer mereka. (jabs)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Korpri merupakan organisasi massa terbesar yang ada di Republik ini, pasalnya anggota ASN merupakan anggota korpri sehingga menjadi ormas yang bisa membuat gerakan perubahan baik positif ataupun negatif tergantung unsur pimpinan atau ketuanya.

Sebagai ormas besar Korpri, memungut iuran pada para anggotanya tergantung kebijakan pimpinan daerah masing-masing, dan di Kabupaten Cirebon sejak Muscab tahun lalu telah terpilih DR. Iis Krisnandar sebagai Ketua Korpri yang saat itu menjabat Kadis Damkar. Saat ini DR. Iis Krisnandar menjabat sebagai Kepala BKPSDM mutasi bulan lalu, dalam periode kepemimpinannya tahun ini para anggota dikejutkan dengan kenaikan iuran anggota yang tiga ratus persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp. 50 ribu saja tahun ini naik menjadi Rp. 150 ribu dengan memaksa anggota untuk menandatangani pernyataan Bermaterai ungkap salah satu ASN di lingkungan Kabupaten yang tidak mau disebut namanya, sementara peruntukan dan pengelolaan dana sebesar itu tidak jelas dan tidak pernah ada transparansi pada para anggotanya.

Seharusnya penggunaan anggaran iuran harus transparan pada anggota supaya ada kepercayaan pada pengurus muncul di kalangan anggota.

Sementara anggota ASN lainnya dari dinas yang berbeda juga menjelaskan untuk ASN yang baru dilantik diminta menandatangani pernyataan iuran sebesar Rp.  250 ribu.

Seharusnya ada auditor independen yang memeriksa penggunaan uang iuran anggota nilainya milyaran rupiah tapi tidak jelas penggunaanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri. Salah satu pasien Covid- 19 yang dinyatakan positif oleh para medis melalui hasil Sweb ke 3 dan 4 dinyatakan sudah sembuh dan diperbolehkan pulang, Selasa (05/5/2020)

Sedangkan hasil Rapid Test yang dilakukan para medis terhadap beberapa warga yang terpapar walaupun yang terpapar kontak, hasilnya non reaktif.

Kepulangan Pasien Covid 19 warga Desa Kelong langsung dijemput Kadis Kesehatan Kabupaten Bintan H. Dr Gama Isnaeni S.Pa berserta para medis.

Camat Bintan Pesisir Sutono saat menyampaikan pada media ini mengatakan,” Pasien merupakan salah satu warga saya selama.15 hari dalam penanganan medis di RSUP Raja Ahmad Tabib Kota Tanjungpinang, Alhamduillah sekarang pasien  diperbolehkan pulang.

Kepulangan pasien Covid 19 langsung dijemput Kepala Dinas Kesehatan Bintan dan didampingi para medis.sekitar pukul 14:00 wib dari RSUP RAT menuju pelabuhan Rakyat Pantai Indah Kijang Untuk menyebrang ke Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir.

Disamping itu juga pasien tetap menjalani karantina mandiri di rumah guna menjaga stamina dan benar benar pulih secara total, ucapnya. (OBET)

Suara Indonesia News – Asahan. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Asahan saat ini kembali mengalami penurunan, kini tinggal 13 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tetap kosong.

Dari rekam kasus Covid-19 di Kabupaten Asahan, totalnya berjumlah 4 orang, dengan rincian 2 orang sembuh, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi masih dirawat di RS Martha Friska Medan.

“Alhamdulillah, Status ODP terus menurun, kini tinggal 13 orang dan PDP nihil,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar S. Sos. M. Si, Selasa (5/5/2020).

Ia juga mengatakan data tersebut bersumber dari Kemenkes RI dan seluruh surveilans Puskesmas yang ada di Kabupaten Asahan, yang di kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Lebih lanjut, dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Asahan, Rahmat yang juga merupakan Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan meminta kepada masyarakat agar dapat menerapkan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah.

“Satu orang yang masih dirawat di RS Martha Friska Medan, semoga segera lekas sembuh. Dan, Kabupaten Asahan, kita doakan secepatnya terbebas dari Covid-19,” pungkasnya. (Riko)