Suara Indonesia News  – Bengkalis, Wartawan yang bergabung dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Bengkalis mengcapkan Duka yang sedalam-dalamnya atas tutup usia Mazwin wartawan Pekan Baru Pos juga Bendahara PWI Bengkalis di rumah sakit petmata hati pada Kamis 20 Februari 2020 sekira pukul 04:15 Wib.

Ucapan Duka ini, disampaikan oleh ketua IWO Kabupaten Bengkalis di sela-sela kesibukan menulis berita, ini sangat mengagetkan rekan-rekan media , tidak pernah terpikirkan sedikit pun kepergian wartawan senior itu begitu cepat, karna sehari-hari tidak ada merasa sakit apa pun.Ujar Sahdan Lubis Ketua IWO Kabupaten Bengkalis.

Diceritakan Oleh Sahdan, Rekan  kita Mazwin sakit pada Selasa (18/2) malam sekitar pukul 20.00 wib dapat telepon dari teman. Mazwin masuk rumah sakit, terus saya meluncur ke rumah sakit di susul Bendahara IWO Kabupaten Bengkalis, Suhendara. Di ruang IGD Mazwin sedang di rawat kondisinya cukup memprihatinkan. Ucap sahdan Lubis

Dari cerita Istri, Rina, Mazwin Tiga hari belakangan sakit Demam sebelum di bawa ke rumah sakit. Mazwin terjatuh dahinya terbentur ke lantai.

Di rumah sakit terlihat Mazwin mendapatkan perawatan yang maksimal oleh tim medis luka bagian kepala akibat jatuh sudah dijahit, Pihak para medis sudah berupaya merawat Mazwin maksimal meski Istrinya minta dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Pekanbaru, tapi rumah sakit di pekanbaru penuh, sehingga Mazwin tetap di rawat di Duri hingga akhirnya  di panggil selamanya oleh Sang Khaliq.

Disampaikan Sahda Lubis atas kejadian ini, Kita keluarga besar IWO Kabupaten Bengkalis turut berduka cita atas meninggalnya rekan dan sahabat kita Mazwin. Sebagai teman sejawat, kita bangga dengan Almarhum. Sosoknya yang pendiam enak diajak komunikasi dan shering khusus kondisi wartawan di Kabupaten Bengkalis, terutama di Duri.

“Saya sering ngopi bareng sama Almarhum, impiannya wartawan khususnya di Duri dalam menjalankan profesi elegan dan profesional agar harga marwah profesi tetap terjaga.”

Dan akhirnya selamat jalan teman sejawat, kami cuma bisa mendoakanmu tenang di alam sana dan berharap keluarga yang ditinggalkan sabar dan ikhlas menghadapi musibah dari Maha Pencipta.tuturnya Sahdan terlihat dari wajah Ketua IWO ini menyimpan rasa sedih yang mendalam. (Mus)

Suara Indonesia News  – Mandau, Unit Reskrim Polsek Mandau berhasil lakukan penangkapan terhadap AE tersandung kasus Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada Selasa 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib.

Sungguh tidak terpuji perbuatan seorang AE (45) Tahun, yang berdomisili di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis ini, tega melakukan perbuatan pencabulan terhadap bunga (nama samaran,red) masih berusia 11 tahun juga merupakan dari paman Bunga.

Entah setan apa yang merasuki jalan pikirannya hingga akhirnya AE berurusan dengan hukum yang disangkakan kepadanya perkara perlindungan anak dimana  “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK”.

Pelaku dilaporkan oleh AL (44) tahun,bekerja sebagai Sopir berdomisili di Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, AL adalah ayah dari korban (Bunga)

AE melakukan perbuatan bejatnya di rumahnya sendiri yang berada di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, hal ini kemudian diketahui oleh MAR karena curiga melihat sikap Bunga yg tidak seperti anak lainnya, kemudian akhirnya Bunga bercerita kalau selama ini dia-nya telah dicabuli oleh AE yang tak lain adalah Paman Bunga sendiri secara berulang ulang dan tidak diketahui lagi berapa banyak AE malakukannya.

Atas kejadian tersebut kemudian AL melaporkan ke pihak yg berwajib untuk proses hukum lebih lanjut. (Mus)

Suara Indonesia News – Banda Aceh, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH ) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan musyawarah besar untuk melangsungkan pemilihan ketua baru menggantikan ketua sebelumnya, Fitrah Aulia Nurdin yang telah habis masa kepemimpinannya sejak Desember 2019.

Dalam musyawarah besar yang digelar di Ruang Kuliah Umum (RKU) FSH, Fharis Alfaizar dan Ikbal Afzal maju sebagai calon ketua DEMA FSH periode 2020 – 2021.

Sebelumnya, Mubes telah berlangsung sejak akhir Desember lalu. Namun berbagai persoalan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan mubes DEMA satu bulan terakhir.

Akhirnya, Senin (17/2) mubes kembali dilaksanakan. Setelah melalui beberapa tahapan, Fharis Alfaizar unggul dan terpilih secara resmi menjadi Ketua DEMA FSH UIN Ar-Raniry.

“Insyaallah saya akan menjalani amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saya butuh dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar di masa mendatang DEMA FSH menjadi lebih baik lagi”. Kata Fharis Alfaizar (18/2).

Selain itu, Fitrah Aulia Nurdin selaku Ketua DEMA FSH UIN Ar-Raniry Periode 2019 – 2020 memberi ucapan selamat kepada ketua baru dan menyampaikan harapannya untuk DEMA FSH UIN Ar-Raniry dengan pemimpin baru.

“Alhamdulillah, kita telah menemukan Ketua DEMA FSH yang baru, pesan dari saya untuk ketua terpilih semoga semakin kompak untuk kedepannya. Semoga bisa amanah, membawa DEMA FSH ke arah yang lebih baik lagi.” tuturnya.

Disamping itu, Fitrah Aulia Nurdin selaku demisioner menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada seluruh pihak.

“Akhirnya dengan sudah adanya ketua baru, kami DEMA FSH UIN AR-RANIRY Periode 2019 – 2020, Kabinet Mercusuar, mohon pamit. Terimakasih atas segala dukungan dan masukan dari seluruh pihak yang telah membantu kami sejauh ini, terkhusus bagi mahasiswa FSH dan teman-teman DEMA FSH Periode 2019- 2020. Tentu masih jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dalam periode ini. Maka dari itu kami memohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak di sengaja”. tutup Fitrah yang juga sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara FSH UIN Ar-Raniry. (Sulthan)

Suara Indonesia News -Kabupaten Cirebon, Permasalahan KTP el yang tahun lalu sempat tersendat karena ketiadaan blanko saat ini sudah mulai lancar, sesuai instruksi Kemendagri melalui Dirjen Dafduk untuk segera menyelesaikan pencetakan  KTP el untuk masyarakat yang belum pernah memiliki KTP el tapi sudah memiliki Suket (surat keterangan) dari Kecamatan, untuk Kabupaten Cirebon jumlahnya sekitar 50.000  KTP el yang harus dicetak dan saat ini tinggal 40.000 lagi, ungkap M. Sardar Ernedin Kabid Dafduk  Dinas Dukcapil yang akrab disapa Eren di ruang kerjanya (Rabu, 19 februari 2020).

Untuk pencetakan KTP el PRR (Print Ready Record) setiap hari ditargetkan bisa mencetak 3.000 keping KTP supaya di bulan maret target 50.000 bisa terkover semuanya. Sementara untuk pencetakan KTP el yang lama dengan perubahan data, hilang ataupun rusak tetap berjalan seperti biasa dan sekitar 600 keping setiap harinya.

Ketika ditanya untuk warga yang berusia 17 tahun lewat satu bulan belum memiliki KTP dan ada denda 10.000,  benar tidak? Info yang didapat dari Kasie Yanum Kecamatan Klangenan saat Musrenbang menjelaskan adanya denda sebesar Rp. 10.000 bagi warga berusia 17 tahun lebih yang belum memiliki KTP berdasar Perbup terbaru. Eren Kabid Dafduk menjelaskan kalau perbup itu berlaku untuk akte kelahiran yang dulunya akan dikenakan denda bila membuat akte lewat dari 6 bulan, sekarang dirubah masa tahunnya menjadi 18 tahun belum memiliki akte akan dikenakan denda. Saat pembuatan akte masih dibawah usia 18 tahun tidak dikenakan denda dan biaya apapun juga sama seperti KTP el., bila ada dari petugas kita di kantor Disdukcapil ini ada yang meminta uang laporkan saja dan akan ditegur keras tapi bila memberikan upah pada orang yang disuruh mengurus pencetakan di kantor, itu beda kasusnya dan bukan dari petugas kami yang meminta bayaran tapi untuk ongkos transpornya mereka yang mengurusnya. Kami menutup mata untuk soal tersebut, ungkap Eren menutup perbincangan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri,” Menjelang Pilkada serentak Kepala Pembinaan  Operasional Sat Binmas Polres Bintam menyelenggarakan Sosialisasi dan Deklarasi Pilkada Damai tahun 2020 rabu (19/2/2020) di PKL Barek Motor Kijang Timur.

Pelaksanaan sosialisasi dan deklarasi Pilkada damai, KBO Sat Binmas Polres Bintan mengundang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU Bintan Badan untuk menyampaikan dan saran terkait Pilkada serentak.

Kasat Binmas Polres Bintan AKP Sopandai melalui KBO Satbinmas Polres Bintan IPTU  Zulkarnain saat memberikan tanggapan pada awak media ini mengatakan,” terimakasih kita ucapkan pada Camat Bintan Timur, Ketua Bawaslu Bintan dan anggota KPU Bintan yang telah hadir dalam pertemuan bersama masyarakat guna memberikan himbauan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak nanti.

Dalam mewujudkan Pilkada 2020 yang aman, Damai dan sejuk di wilayah Hukum Polres Bintan, Kita terus melakukan pemantauan dan pengamanan yang aman dan kondusif sebut Bg Zul,”

Hadir dalam Sosialisasi dan Deklarasi Pilkada damai Kepala Pembinaan Operasional Satbinmas Polres Bintan IPTU Zulkarnain,

Camat Bintin Muhammad Sofyan, Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata ST, Anggota KPU Bintan Syamsul. (OBET)

Suara Indonesia News – Jakarta, Letho for Jokowi-Amin sebagai relawan pemenangan Jokowi-Amin adalah relawan aktip yang terus mengembangkan sayapnya meskipun pilpress 2019 telah selesai. Letho berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan Jokowi-Amin dengan Kabinet Kerja 2-nya dapat menjalankan programnya untuk menciptakan Indonesia Maju dan Berkemakmuran meskipun tidak mendapatkan imbalan atau kontra-prestasi apapun atas perjuangan tanpa pamrihnya hingga saat ini.

“Letho berjanji akan mendukung bahkan kalau perlu melakukan kritik dan koreksi atas kinerja Jokowi-Amin apabila keluar dari asas-asas demokrasi yang berbasis kinerja dan asas kepatutan dan asas ketaatan kepada aturan dan hukum,” kata Anshar Ilo Ketua Umum DPP Letho kepada media, Kamis (19/02/2020).

Ia mengatakan saat ini akan focus dan berkonsentrasi untuk mendukung kinerja kementerian BUMN yang saat ini digawangi oleh Erick Thohir. Tata kelola BUMN dalam era kabinet Kerja 2 ini harus lebih serius dibenahi dan diperbaiki secara revolusioner mengingat adanya ratusan BUMN yang selama ini mengalami kerugian.

“Letho yakin pemilihan dewan komisaris dan dewan direksi yang baik dan benar akan secara signifikan dan revolusioner bisa merubah BUMN yang terus merugi menjadi BUMN yang profit center dan BUMN yang berkinerja kelas dunia (world wide class) sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya, Irwansyah yang adalah Sekjend DPP Letho menambahkan bahwa proses seleksi yang baik diharapkan akan melahirkan dewan komisaris yang bekerja untuk secara total dapat mengawasi dan memperbaiki BUMN sebagaimana tugas utama Komisaris sebagai pengawas BUMN. Idealnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Amin Makruf sudah saatnya memilih Komisaris yang bekerja bukan Komisaris nyambi yang hanya mengharap gaji dan tantiem semata.

“Komisaris yang hanya ngantor sekali dua kali sebulan pastilah bukan kriteria Komisaris yang dapat membawa perubahan besar bagi BUMN tetapi sebaliknya akan konntra-produktif terhadap kemajuan BUMN itu sendiri. Para relawan sebaiknya dapat mengukur diri agar tidak ikut membebani bangsa dan negara atas ketidakcakapannya ketika dipilih menjadi komisaris di BUMN dimana terkesan hanya untuk sebagai penghargaan dan hadiah semata,” katanya.

Sementara itu Midian Halomoan Saragi, SH sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merangkap sebagai Direktur Letho Institute, mengatakan bagaimana mungkin Komisaris dapat mengenali dan mengawasi seluruh dewan direksinya (knowing your directors) kalau Para Komisaris tidak mengetahui dan menguasai secara detail bisnis dan pekerjaannya. Komisaris dan jajarannya sebaiknya adalah mereka-mereka yang profesional terlebih memiliki rekam jejak moral yang baik yang sungguh-sungguh memiliki visi dan misi untuk mengabdikan seluruh keberadaannya demi kemajuan BUMN.

“Komisaris yang diperlukan BUMN saat ini adalah komisaris yang driven bukan malah komisaris yang dibonceng,” katanya.

Anshar Ilo sebagai ketua umum Letho juga mengkritisi Kabinet Kerja 2 yang masih menempatkan relawan-relawannya di jajaran komisaris BUMN yang belum dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang adalah pejabat publik dan PNS yang sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab di pemerintahan dan tempat lainnya.

Letho untuk kesempatan yang baik ini dalam membuka awal tahun 2020 berharap kepada Menteri BUMN, Erick Thohir agar sungguh-sungguh memilih Komisaris BUMN yang bisa dan mau bekerja bagi negeri serta mengurangi bahkan menghilangkan Komisaris BUMN yang tidak profesional apalagi yang bekerja rangkap sebagai pejabat publik dan pejabat-pejabat lainnya karena tidak sejalan dengan semangat profesionalitas dan asas kepatutan serta asas-asas lainnya. Misalnya pengangkatan wamen BUMN yang juga merangkap komisaris di bank BRI dan penugasan rangkap lainnya.

Letho berjanji akan terus memastikan jalannya pemerintahan khususnya jalannya tata kelola BUMN berada pada tempat dan orang yang baik (the right man on the right place). Letho berjanji akan memonitor dan mengawasi seluruh aspek-aspek yang tidak sesuai dengan asas-asas umum dan kepatuhan hukum yang berlaku demi Indonesia Maju dan berkemakmuran serta berkeadilan kepada Jokowi-Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden.

“Letho juga akan mengundang dan mengajak seluruh elemen relawan lainnya untuk mengkritisi kondisi ini bahkan kalau perlu menyiapkan aksi kembali turun ke jalan,” pungkasnya. (GD)

Suara Indonesia News – Mandau, Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis yang berkantor di Mandau Town Squart (Matos) pada Selasa18 Februari 2020 di ruang rapat KPP Pratama Bengkalis.

Kunjungan kerja tersebut untuk mengoktimalkan potensi daerah dalam penerimaan Pendapatan Anggaran Daearah (PAD) disektor pajak.

Kedatangan Komisi III yang diketuai oleh H. Adri bersama anggotanya Surya Budiman, Hendri, Indrawansyah dan Romel Sinalsal disambut oleh kepala kantor KPP Indera Gunawan bersama Jajarannya diruang rapat Pada pukul 14.12 Wib. Komisi III DPRD Bengkalis juga turut didampingi oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Oki Farhadinata dan Syahruddin.

Ketua Komisi III H. Adri mengatakan selain untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah juga mencoba mencari informasi terhadap potensi yang belum tersentuh yang seharusnya terkena pajak tetapi belum memenuhi kewajibannya.

“Kunjungan ini dalam rangka melihat potensi daerah dalam penerimaan Pendapatan Anggaran Daerah disektor pajak, selain itu juga melihat potensi- potensi yang belum daerah kutip, tetapi punya potensi untuk penerimaan pendapatan daerah.” Ujarnya.

Seperti, seharusnya dikenakan pajak tapi masih belum membayarkan, ini yang kita kejar, sambungnya.

Disamping itu kita juga melihat Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan pajak terutama disektor pajak, karena kita tahu, banyak perusahaan dari jakarta beroperasi di daerah kita namun memakai NPWP pusat dan pembagian untuk daerah itu seperti apa, disini kita perlu tahu, namun sebelum kita melihat pada skala nasional tentu kita harus paham dulu pada situasi di daerah kita.terang  H. Adri. SE.

Hal ini Menindaklanjuti himbauan Bupati Bengkalis terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah dengan NPWP Pusat agar mengurus NPWP cabang guna ketertiban perpajakan di Kabupaten Bengkalis kedepannya dan meningkatkan sumber PAD. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan data dari KPP, Disnaker dan Perizinan terkait perusahaan mana yang belum tertib perpajakan.

“Ini akan kita himbau kembali sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis. Perusahaan telah mendapatkan penghasilan dari daerah, tentunya kita juga harus mendapatkan alokasi untuk daerah kita sendiri,” Ucapnya.

Angggota Komisi III Hendri juga menyampaikan bahwa jika diperlukan peraturan yang mengikat untuk wajib pajak yang mangkir, DPRD siap untuk membuat Perdanya sesuai dengan aturan yang berlaku, “Jika KPP punya referensi atau contoh draf Perda soal aturan ini bisa diinformasikan ke kami agar bisa dipelajari lebih dalam dan akan kami ajukan ke Bapemperda DPRD Bengkalis agar bisa ditindaklanjuti menjadi Perda,” Sebutnya.

Menutup pertemuan Surya Budiman kemudian mengatakan, “Semoga silaturahim ini menghasilkan potensi-potensi baru yang maksimal untuk meningkatkan PAD. Dari pihak legislatif akan berusaha membantu upaya pembuatan regulasi dan kalau perlu ada Perda baru ini kita support sepenuhnya. ” tutupnya. (Mus)