Suara Indonesia News – Jakarta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Kader Militan Jokowi (DPP KAMIJO) Gumilar Abdul Latif, merekomendasikan empat (4) Dewan Pimpinan Wilayah KAMIJO di negeri ini untuk memberikan dukungan dan bergerilya bersama empat Bakal Calon Walikota (Bacawali).

Keempat Bacawali itu adalah Bakal Calon Walikota Surakarta (SOLO) Gibran Rakabuming (Gibran), Bakal Calon Walikota Medan Bobby Nasution, SE.,MM (Bobby), Bakal Calon Walikota Balikpapan Ahmad Rosidy, M.Si (Rosidy) dan Calon Walikota Surabaya Syafrudin Budiman, S.IP (Gus Din).

Bentuk dukungan ini di sampaikan kepada semua DPW dan DPD KAMIJO di Jawa Tengah, Kota Surakarta (SOLO), Sumatera Utara Kota Medan, Kalimantan Timur Kota Balikpapan dan Jawa Timur Kota Surabaya agar bersama berjuang dan bergerilya untuk memenangkan ke empat calon tersebut diatas.

“Kami berikan dukungan kepada keempat Bakal Calon Walikota tersebut, karena kami anggap mereka mampu dan bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan tentunya mereka adalah orang yang cerdas dan mampu bekerja,Smart people and able to work,” kata Gumilar Abdul Latif, Selasa (4/2/2020).

Untuk di ketahui, Gumilar Abdul Latif yang merupakan pendiri Kader Militan Jokowi adalah seorang Pejuang Sosial Kemasyarakatan yang tak kenal lelah ini. Dalam memperjuangkan Visi dan Misi Pemerintahan Joko Widodo mulai dari Periode Pertama sampai ke Periode Kedua Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Untuk lebih memantapkan Perjuangannya Gumilar Abdul Latif membentuk Lembaga Kader Militan Jokowi (KAMIJO) di 34 Provinsi di Indonesia, DPW dan DPD untuk lebih dekat dan berpartisipasi dalam memajukan Indonesia. Terutama berbagai sektor penting, termasuk peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia.

“KAMIJO diberbagai daerah akan memberikan pendampingan dan binaan sejumlah Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti usaha Sembako, industri rumah tangga, pertanian, nelayan dan usaha lainnya,” pungkas Gumilar Abdul Latif pria asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (GD)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU, Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabuoaten OKU Yudi Purna Nugraha, SH. Resmi mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati OKU pada Pilkada OKU Periode 2020 – 2025.

Kepastian ini diperoleh setelah Yudi Purna Nugraha, SH., melalui Tim Pememengan Ledy Patra, ST., M.Si telah nengembalikan berkas formulir pencalonan dirinya kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Kabubupaten OKU  yang beralamat di Jl. DR. M. Hatta, No. 813  Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Sumatera Selatan. (Selasa 04/02/2020)

Wakil ketua tim panitia penjaringan  Pilkada Partai PAN Kabupaten OKU, Iwan Setiawan, SE mengatakan bahwa Panitia Pilkada PAN OKU sudah menerima berkas pencalonan Yudi Purna Nugraha, SH., untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati OKU Periode 2020 – 2025.

“Kami didampingi tim panitia pilkada PAN OKU secara resmi sudah menerima berkas pencalonan Yudi Purna Nugraha, SH., sebagai calon wakil Bupati OKU dari Kader Partai PAN OKU”.

“Walaupun beliau adalah seorang kader Partai PAN OKU,  kami tetap berharap masih ada bakal calon lain yang ingin mendaftar melalui Partai kami Partai Amanat Nadsonal Kabupaten OKU dan kami masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk para calon yang ingin mendaftarkan dirinya baik sebagai calon bupati maupun sebagai caon wakil Bupati OKU Periode 2020 – 2025 mendatang” terang Iwan.

Juga dikatakan Iwan Setiawan, SE yang juga menjabat Sekretaris DPD PAN Kabupaten OKU bahwa Yudi Purna Nugraha, SH., ini adalah salah satu Kader Partai Amanat Nasional Kabupaten OKU, Yudi Purna Nugraha, SH., juga adalah Anggota DPRD OKU dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU).

Untuk diketahui juga bahwa Yudi Purna Nugraha, SH., ini sudah dua periode terpilih menjadi Anggota DPRD OKU, kemudian Iwan nenambahkan bahwa sosok Yudi Purba Nugraha, SH., ini masih muda, enerjik, luwes, berwibawa dan sangat sederhana namun sarat  pengalaman. Hal ini kami sebagai pengurus Partai tentu menjadi bahan  pertimbangan untuk menjadikannya  sebagai kandidat calon wakil bupati OKU periode 2020 – 2025 mendatang dari kader partai sendiri.

Ketika ditanya oleh awak media mengenai siapa saja calon yang sudah mengembalikan berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati OKU periode 2020 – 2025 dari partai PAN OKU, Iwan rnenjelaskan bahwa sampai saat ini bacalon yang sudah mengembalikan berkas formulir pendaftaran ke Tim Panitia Pilkada PAN OKU sudah ada 2 calon, yang pertama adalah Drs. H. Kuryana Azis yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati OKU dan dan yang ke dua adalah Yudi Purna Nugraha, SH., yang mendaftar diri untuk menjadi  bakal calon wakil Bupati OKU. Jelas Iwan.

Pengembalian berkas formulir balon wakil Bupati Yudi Purna Nugraha, SH., ini diwakili oleh Ledy Patra, ST., M.Si., yang juga  Anggota DPRD OKU dari Praksi PAN dan menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD OKU.

Dikatakan Lediy Patra, ST.,M.Si, bahwa majunya Yudi Purna Nugraha,SH., ini  sebagai Balon Wakil Bupati sudah di pertimbangkan dengan baik dari para Pengurus dan kader PAN OKU. Dan sosok Yudi sangat tepat untuk dicalonkan sebagai wakil Bupati OKU. terang Ledy.

Sementara Ketua DPD PAN Kabupaten  OKU Mirza Gumay, S.IP yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD OKU ketika dikonfirmasi melalui ponselnya beliau mengatakan PAN OKU siap mengusung  dan menjadikan Yudi Purna Nugraha, SH., menjadi Wakil Bupati OKU.

“Ya ketika saya melihat sosok seorang calon kandidat, yang saya lihat pertama adalah raut wajahnya. Untuk mengetahui calon yang punya keistimewahan tersebut ada 3 titik yang kita lihat dari wajahnya tersebut, dan ketiga titik tersebut ada pada sosok Yudi Purna Nugraha, SH. Jadi saya dan seluruh jajaran pengurus DPD PAN OKU dan Pengurus Cabang PAN OKU telah siap dan  sepakat untuk mencalonkan Yudi Purna Nugraha, SH sebagai kandidat calon wakil Bupati OKU Periode tahun 2020 – 2025 nendatang. Dan saya sampaikan bahwa PAN OKU pada saat ini mendapat 4 kursi di DPRD OKU, jadi kami cukup menggandeng 4  kursi lagi koalisi dengan partai lain” Jelas Mirza Gumay, S.IP. (Oky)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Cabang Bireuen, Senin, 3 Februari 2020 mengunjungi kediaman Ibu Ti Hajar Zakaria warga Gampong Paloh Mampree Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, yang merupakan seorang perempuan tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pemanjat pohon pinang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan kedua anaknya.

Ti hajar menyampaikan bahwa dirinya (musim panen/red) bisa dalam sehari memanjat sampai 60 batang pinang dengan diberi upah 2000 rupiah perbatang.

Ketika tim relawan MRI Bireuen mengunjungi kediamannya yang di dampingi oleh Keuchik dan Sekdes desa tersebut, mereka menyampaikan bahwa ibu Ti Hajar pernah dibantu seekor kambing oleh dinas sosial Bireuen, namun karena kondisi Ibu Ti yang sedikit memiliki keterbelakangan mental menyebabkan kambing yang diberikan pemerintah mati akibat tidak sanggup di rawat.

Beberapa bulan yang lalu pemerintah desa telah membangun 1 unit rumah layak huni kepada beliau melalui dana desa tahun 2019 dikarenakan rumah beliau sebelumnya memang sudah sangat tidak layak untuk dihuni.

Di depan para relawan MRI Bireuen Ti Hajar Zakaria juga berharap, jika ada donatur yang ingin membantu agar sudi kiranya memberikan tempat tidur layak untuk dirinya dan kedua anaknya.

Sebagai kunjungan pertama, tim MRI Bireuen hanya membawa sembako, alat tulis untuk anaknya yang masih sekolah dan sedikit bantuan dana untuk kebutuhan sehari hari.

Relawan MRI yang turut berhadir menyambangi adalah Amanda Jufrian, Nazariani, Nurulyana, Sarah Savana, Mohd. Rival Firdaus, T. Qadarisman, Sabaruddin dan Sabri Ichsan. (Man)

Suara Indonesia News – Mamauju, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bapak Dr. Ir. Bambang Supriyanto M. Sc,  Besrta Bapak Ir. Herudojo Tjiptono, selaku Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) beserta stafnya yang membidangi, bidang kelembagaan Sumber daya manusia (SDM) sekaligus sarana dan prasarana melakukan kunjungan kerja di Mamuju Sulawesi Barat. Pertama dikampus Tomakaka diterima langsung oleh rektor UNIKA Bapak Sahril S.Pd., M.Pd., didampingi Anggota DPR RI fraksi Demokrat dari Dapil Sulawesi Barat, Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bapak DR. H Suhardi Duka, MM.,

Menurut Penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sulbar, Ir.H. Fakhruddin Hade, di ruang kerjanya. Selasa 04/02/2020. Saat Media Suara Indonesia News, Melakukan Wawancara khusus Kaitannya dengan Kunjungan kerja Dirjen PSKL dimamuju sulawesi barat  sejak minggu lalu selama 3 hari 2 malam tanggal 31/01/2020.

Fakhruddin Katakan, ada beberapa program yang perlu dielaborasi sesuai sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen PSKL di UNIKA dan menjadi agenda utama kunjungannya disulbar,

• sosialisasi program prioritas nasional tentang perhutanan sosial itu diprioritaskan untuk generasi milenial dan difokukan kemarin dikampus Unika Tomaka beserta civitas akademika.
• Bagaimana generasi milenial ini untuk bisa menggali potensi yang khas yang ada disulawesi barat ini tentunya yang berbasis lahan tanpa mengurangi fungsi pokok daripada konservasi lahan.
• Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa uniknes kekhasan sulawesi barat ini khususnya disekitar kabupaten mamuju ini dicari untuk bisa diperkenalkan dan digali potensi tersebut untuk bisa dipasarkan keluar terutama kedepan mengantisipasi daripada sulbar kota mamuju ini sebagai penyanggah ibu kota negara.
• Dirjen juga ingin melihat progres tentang program pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi sulawesi barat, sekaligus mengevaluasi permasalahan kendala yang dihadapi dilapangan.
• Bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi dalam rangka percepatan program perhutanan sosial tersebut kedepannya.

Lanjut, Fakhruddin katakan, “Setelah Pak Dirjen PSKL bertolak dari kampus UNIKA Tomakaka Mamuju, mereka menuju melanjutkan acara agenda malam harinya mengadakan pertemuan dengan jajaran rimbawan yang ada disulawesi barat.

Rupanya ada sambutan hangat Dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat M Ali Baal Masdar, saat mengadakan audensi dengan Bapak dirjen PSKL dirumah jabatannya, dan tentunya Bapak Gubernur mengharapkan dengan adanya kunjungan Bapak Dirjen PSKL ini bisa lebih memperkenalkan program perhutanan sosial dan membantu sulbar sebagai provinsi yang ke 33 terutama untuk mengejar ketertinggalan baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia, dan terutama juga yang ditekankan adalah antisifasi untuk mendukung sulbar sebagai  daerah penyangga Ibu kota negara, harapan besar  yang disandangkan kepada Bapak Dirjen semoga kedepannya kementerian LHK lebih fokus dan lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar  untuk daerah sulbar sebagai daerah baru.” harap Ali Baal Masdar.

Setelah audensi dengan Bapak Gubernur Sulbar, Bapak Dirjen melanjutkan pertemuan siangnya bersama dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Sulbar, dalam hal ini presediumnya kemarin yang secara nasional sudah dilantik Bapak Sekjen LHK sebagai Presedium DKN nasional, Dan untuk Sulbar sudah dilantik juga untuk saat ini Bapak Drs. Naharuddin M. Si., beserta jajarannya untuk duduk dalam kepengurusan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Sulbar, Dalam hal ini akan nanti ditindak lanjuti untuk mengisi beberapa Cember atau kamar-kamar yang duduk dalam dewan kehutanan, yaitu antara lain” kamar dari pemerintah yang diisi oleh Kepala Dinas kehutan sulbar sendiri (Bapak fakhruddin), kemudian dari kamar akademisi Universitas Unsulbar, Unika, Unasman, Dan ada kamar dari LSM yang sementara dicari figurnya yang tepat, dan lembaganya perpresentatif, ada kamar dari pengusaha, masyarakat, kamar tokoh agama, kamar tokoh adat dan lain sebagainya,” Jelas Fakhruddin.

Lanjut,” Fakhruddin katakan,  sebelum Bapak Dirjen PSKL bertolak meninggalkan Sulbar, pada malamnya tak lupa kita sempat untuk berpamitan dengan Bapak Gubernur bersama jajarannya yang dipusatkan dikompleks Mangrove Rangas Beach, disitu Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi rasa terimakasih yang sebesarnya karena pak Dirjen berkenan untuk mengunjungi pelosok daerah Bonehau yang cukup jauh dan melihat kondisi masyarakat sulbar yang sebenarnya, sebaliknya disisi lain Bapak Dirjen juga menaruh apresiasi dengan memberikan pesan dan kesan mendalam, bahwa mamuju khususnya sulawesi barat pada umumnya adalah daerah yang sangat indah, daerah yang memiliki potensi sangat kaya untuk itu pengelolaannya betul-betul sangat prioritas dan kedepannya tentu ada yang bisa digarap dalam bentuk skema perhutanan sosial yaitu pemanfaatan kawasannya itu sendiri, kemudian pemanfaatan hasil hutannya, pemanfaatan jasa lingkungan untuk mendukung sektor pariwisata,” Tutur Fakhruddin.

Terakhir Bapak Dirjen sebelum meninggalkan mamuju, melalui Air port Tampa padang, Bapak Dirjen berkesempatan juga untuk melakukan peninjauan dilokasi wisata Mangrove Saluleang di kecamatan Mamuju,” Tutur Fakhruddin.

Adapun harapan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Bapak Ir.H. Fakhruddin Hade, pasca kunjungan kedatangan Dirjen PSKL Di sulbar,

1. Bahwa untuk 2020 kedepan maka kelompok kerja perhutanan sosial ini harus diberdayakan dan tentunya tidak bisa berdaya itu pokja kalau hanya tugas-tugas saja diberikan, atau program-program saja diperkenalkan tanpa dibarengi dengan politik anggaran atau dukungan anggaran yang memadai, karena bagaimanapun juga pengelolaan hutan ini adalah urusan kongkuren artinya urusan bersama,” turur fakhruddin, antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga kalau ada tugas-tugas dekonsentrasi dari pemerintah pusat, dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat tentunya akan diejawantahkan dan direalisasikan melalui kita harapkan usulan kepada Bapak Dirjen semoga kedepannya ada penguatan penganggaran melalui dana dekonsentrasi atau dana-dana tugas bantuan lainnya sehingga kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial bisa berkiprah untuk mensukseskan percepatan perhutanan sosial ini secara maksimal.
2. Diharapkan juga kunjungan Bapak Dirjen untuk tahap berikutnya dalam rangka mengawal perhutanan sosial untuk bisa menugaskan kepala Balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (PSKL) yang ada dimakassar untuk sering berkunjung dimamuju khususnya disulawesi barat pada umumnya,” jelas Fakhruddin. (Hamma)

Suara Indonesia News – Jakarta, Usai mengikuti media Gathering Film Buku Harianku di Fx.Sudirman, Jakarta (Selasa,4/2) lalu. Ada beberapa catatan penting kami yang mengikuti. Diantaranya: Film ini jika sukses pastinya akan mengorbitkan Artis cilik bernama  Kila Putri Alam (10 tahun), selaku tokoh sentral film. Kehadiran Artis papan atas seperti Slamet Rahardjo, Widi Mulia AB-Three, dan Dwi Sasono, pastinya akan membuat warna lain film ini. Sehingga mampu menembus pasar film anak yang ‘tidur lelap selama ini, apalagi mengangkat Tema film anak dengan konsep drama dan musikalitas.

Catatan lainnya, saat tanya-jawab saya menyetujui pertanyaan Wartawan senior, Arief P.Suwendi yang mempertanyakan bagaimana kiat Bros Studio & Blue Sheep Entertainmen mengingat publik film anak nasional masih dibayangi kesuksesan film Sherina (2000) dan Film Laskar Pelangi (2009) yang ke-duanya mampu menembus angka diatas 1 juta penonton dimasanya. Termasuk warisan soundtrack Lagu Sherina dan Laskar Pelangi (Nidji) yang demikian membekas hingga saat ini.

“Motivasi kami membuat film ini adalah menambah hiburan yang baik untuk anak, dan memperkaya film anak Indonesia”,demikian produser (Bobby Bossa) menjawab pertanyaan Wartawan senior Itu.

“Idenya kecelakaan juga karena kita bikin album Kila dulu enggak ada kepikiran buat film. Akhirnya ketemu Mas Alim Sudio, ceritanya bagus akhirnya kita mau bikin filmnya,” kata Bobby Bossa lagi.

Semoga kami mendapat undangan kelak saat Press Screening atau Gala Premier, sehingga ulasannya akan lebih detil. Namun kami acungkan jempol dikala ada pihak yang mau memproduksi film Anak ditengah maraknya film klenik belakangan ini. Bravo! (Rahma/PR)

Suara Indonesia News – Manokwari, Ketua Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) Papua Barat, Robby Paa, angkat bicara terkait keluhan kontraktor pelaksana proyek pekerjaan di Dinas PU Papua Barat.

Saat diwawancarai awak media online ini ” selasa 04/02/2020, Robby sapaan akrabnya mengatakan bahwa mana sejak tahun anggaran 2018 dan 2019 yang baru saja berakhir, belum dapat terselesaikan pembayaran pekerjaan oleh Dinas PU Prov Papua Barat yakni salah satunya pekerjaan pembuatan drenasi di Kabupaten Sorong pada tahun 2018 belum terbayar sampai saat ini sudah tahun 2020,

Robby meminta dalam hal ini Dinas terkait agar bertanggung jawab serta dapat menyelesaikan hal tersebut, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun anggaran baru, seharusnya ada alasan dan jawabannya kenapa bisa terjadi hal seperti ini hingga menimbulkan berbagai pertanyaan.

BKPK juga mempertanyakan hal tersebut kepada dinas terkait, kenapa ada beberapa kontraktor di Papua Barat yang belum terselesaikan masalah pembayaran pekerjaan proyek yang telah selesai dikerjakan dan bahkan sudah kesekian lama ini belum dapat di bayarkan oleh dinas terkait.

Menurut Robby, kami mendapat informasi keluhan tersebut tentang hal ini mulai dari pekerjaan proyek sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 hingga sudah masuk ditahun anggaran yang baru ini 2020 belum terselesaikan atau terbayarkan oleh dinas PU terhadap beberapa kontraktor yang ada di Papua Barat ini.

Ada beberapa kontraktor menyampaikan kepada kami BKPK, setiap mereka kontraktor memasukan tagihan dan konfirmasi ke bidang keuangan dinas terkait, mereka mengatakan bahwa bukti berkas serta dokumennya sudah hilang atau tercecer, hal inilah yang membuat sulit hingga sampai saat ini tidak dapat terselesaikan pembayaran karena berkasnya hilang atau tercecer,

Jika memang demikian hal ini benar berkas serta dokumen sudah hilang atau tercecer hingga tak bisa diselesaikan pembayarannya itu bagaimana solusinya dan dalam hal ini siapa yang salah.. inilah yang patut dipertanyakan.

Dalam pelaksanaan proyek pekerjaan antara pihak kontraktor dan dinas terkait ada perjanjian yang diikat dalam kontrak kerja, untuk itu kami menyampaikan kepada Kepala Dinas PU Prov Papua Barat, Hery GN. Saflembolo. ST. MT, agar dapat mengambil langkah atau kebijakan serta transparan terhadap kontraktor, bagaimana cara mengelola keuangan negara ini seperti apa prosedurnya, karena beliau Kepala Dinas adalah termasuk salah satu pengelola anggaran di Dinas PU Prov Papua Barat ini,

Oleh karna itu kami menyarankan dengan adanya proyek proyek yang ada mulai dari tahun anggaran 2018, 2019 dan belum terselesaikan dapat mengatasi atau menyelesaikannya hingga tidak terjadi masalah, karna ini nantinya akan menjadi masalah jikalau tidak dapat terselesaikan dengan baik, dan bila dinas terkait tak dapat mengatasi persoalan ini maka kami akan  menyurati Gubernur Papua Barat dan juga meminta kepada Inspektorat serta aparat penegak hukum yg ada di Prov Papua Barat untuk dapat menyelidiki proyek proyek serta anggaran tersebut.”Pungkas Robby. (Sam’mad)

Suara Indonesia News – Purwakarta, Sedikitnya warga di  Lima Desa di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, secara antusias mengikuti sosialisasi kompensasi tanah, tanaman dan bangunan dibawah ruang bebas Sutet 500 kV Indramayu – Cibatu Baru yang melewati wilayah Purwakarta.

sosialisasi tahap ke lima ini di adakan pihak PLN Di Aula Desa Cikumpay, Purwakarta Selasa siang (04/02-20).

Dalam paparannya Agung Nugroho, selaku perwakilan PLN menjelaskan, bahwa dalam sosialisasi ini masyarakat lima desa yakni Desa Cisaat, Cijunti, Cimahi, Karangmukti dan Cikumpay terlihat secara antusias hadir mengikuti gelar sosialisasi ini.

“Lima Desa di kecamatan Cikumpay secara terbuka mengikuti sosialisasi yang kita gelar, Alhamdulilah berjalan lancar.” Ujar Agung Nugroho perwakilan PLN usai sosialisasi pada media,

lebih lanjut Agung menambahkan, sosialisasi ini bertujuan mencerahkan pengetahuan masyarakat terkait akan adanya proyek Sutet PLN yang mulai dikerjakan melewati lima desa di kecamatan Campaka Purwakarta.

“Semoga proyek Sutet ini di dukung oleh masyarakat karena ini proyek nasional yang perlu di sosialisasikan.” Tegas Agung.

Sedangkan dalam sosialisasi ini juga di sisi dengan pemberian secara simbolis kepada lima Desa serta sesi  tanya jawab masyarakat diberikan ruang dan waktu untuk bertanya terkait proyek Sutet ini, selain masyarakat pihak Muspika Kecamatan Campaka turut menyaksikan acara ini. (fuljo)