Suara Indonesia News – Labuha, Jalan lintas Kecamatan Obi menuju Desa Sambiki, Anggai dan Air Mangga hingga sekarang belum juga dibangun jalan aspal. Padahal ruas jalan tersebut di bangun tahun 1993 sejak Maluku Utara masih berstatus Kabupaten dibawah Provinsi Maluku (Ambon) yang di pimpin Bupati Sutikno.

Hingga Maluku Utara, melepaskan Ambon sebagai Daerah Otonom menjadi Provinsi Maluku Utara dan Kemudian tepat bulan juni 2003 Halmahera Selatan di tetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yakni Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), dan kini memasuki usia 16 Tahun, namun ruas jalan tersebut belum juga diaspal.

Hal ini timbul banyak pertanyaan diberbagai kalangan. Sala satunya H.Muslimin, merupakan tokoh masyarakat Desa Sambiki. “Entah kenapa? Pemerintah Daerah Halsel dan Pemerintah Provinsi mengabaikan pembangunan jalan yang sudah ada sejak puluhan tahun, apakah kami ini korban politik atau masyarakat Obi bukan masyarakat Maluku Utara atau masyarakat Halmahera Selatan,” tanya H.Muslimin.

Dia (H.Muslimin) menuturkan, Obi sala satu Kecamatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dibandingkan dengam Kecamatan lainnya di Maluku Utara.

sebab daratan dan perairan pulau Obi, memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar, mulai dari Tambang Nikel, Tambang Emas, Tambang Biji Besi dan memiliki hasil laut yang cukup. Namun jalan lintas penghubung antar Desa ke Desa, pihak Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi tak mampu menjawab Kebutuhan masyarakat yang selama ini di harapkan.

Setiap tahun cuman janji – janji tapi tak pernah bikin. Masyarakat sudah bosan, sejak Bupati Maluku Utara di jabat pak Sutikno, sudah 20 tahun lebih, kata Hi. Muslimin. (Bur)

Suara Indonesia News – Jakarta, Sampai saat ini data di kami sudah ada sekitar 12,5 juta transaksi dengan omzet Rp. 47,3 triliun selama periode Badai Emas Pegadaian Kedua berlangsung. Dan bolehlah kami berbangga atas kerjasama semua direksi dan para staf diseluruh Indonesia atas dukungan, kepercayaan dan  antusiasme masyarakat dalam mengikuti program Badai Emas Pegadaian.

Kami akan terus mengajak nasabah untuk meningkatkan transaksinya pada berbagai produk di Pegadaian, diantaranya adalah produk gadai, pembiayaan mikro, emas, haji, dan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Pegadaian terus memberikan apresiasi kepada nasabah dengan beragam program hadiah yang digelar sepanjang tahun 2019, terhitung sudah 3 kali Pegadaian menyelenggarakan program yaitu April Emas, Badai Emas Pegadaian Pertama, dan Badai Emas Pegadaian Kedua, yang sekaligus sebagai program penutup di tahun 2019 ini”, demikian Kuswiyoto, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) saat jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta (12/12-19) lalu.

Sebagai apresiasi kepada nasabah, pegadaian memberikan hadiah rumah, mobil dan tabungan emas dengan total hadiah mencapai Rp 14 Milyar melalui program Badai Emas Pegadaian Kedua, yang diundi Kamis, 12 Desember 2019 di The Pallas, Jakarta Selatan.

Pengundian disaksikan oleh Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioners (BOC) dari PT Pegadaian (Persero), Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Notaris, Pejabat Kepolisian, dan nasabah Pegadaian.

Disela acara pengundian mengatakan,  “Kami menyadari bahwa nasabah merupakan faktor penting bagi kesinambungan perusahaan. Oleh karena itu kami terus mengembangkan produk dan layanan yang dapat memberikan solusi kepada masyarakat secara cepat dan mudah. Selain itu juga, kami menggelar berbagai program hadiah sebagai penghargaan terhadap loyalitas nasabah,” ujar Kuswiyoto saat jumpa pers di Jakarta. Kamis (12/12-19).

Kuswiyoto menambahkan, Berbeda dengan program Badai Emas Pegadaian Pertama, kali ini Pegadaian melakukan pengundian di hari Kamis setiap minggunya dan memberikan hadiah top- up tabungan emas kepada 6.290 orang. Ada 370 orang pemenang setiap minggunya, masing-masing sebesar 1,945 gram yang terbagi dalam lima kategori undian yaitu gadai, mikro, emas, haji, dan digital. Artinya, ada lebih dari 12 kilogram emas yang diundi oleh Pegadaian selama program Badai Emas berlangsung. Program Badai Emas Pegadaian Kedua ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk – produk Pegadaian dan menaikkan engagement sekaligus apresiasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian. Diharapkan daya tarik masyarakat terhadap produk Pegadaian ikut meningkat dan transaksi pun semakin banyak.

Sayang sesi tanya-jawab terbatas waktu, sehingga saya dan teman lainnya  tidak mendapatkan waktu bertanya. Sederhananya, dalam pandangan saya, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa hingga bulan Agustus 2019 lalu Pegadaian mencapai keuntungan hingga Rp.2,1 trilyun lebih. Menaik sekitar 11%, pertanyaannya dengan program Badai Emas ini yang pastinya berbiaya mahal, berapa target yang akan dicapai hingga Juni 2020 mendatang?, Lalu apakah ada program proteksi asuransinya jikalau suatu waktu nasabah meninggal dunia sedangkan ‘tanggungan ke Pegadaian masih ada?, juga jenis pajak apa yang akan dikenakan Pegadaian kepada nasabah?.

Untuk melengkapinya, saya mencoba menghubungi Sekretaris Perusahaan (R.Swasono Amoeng Widodo)  melalui WA, dan berikut jawabannya Untuk produk gadai PT Pegadaian tidak perlu asuransi, karena bila nasabah meninggal maka bila tidak diangsur atau dilunasi dan jatuh tempo akan dilakukan proses lelang. Namun ini ide bagus yang bisa diterapkan, nasabah diberikan  proteksi asuransi.

Apapun PT.Pegadaian (Persero) telah memetik hasil atas segala upayanya, maka wajar Jika kemudian sangat memanjakan nasabahnya, juga memberikan contoh kepada BUMN lain bahwa jika manajemen BUMN dilakukan dengan amanah, kerja-keras, dan professional seharusnya tidak perlu lagi ada BUMN yang merugi. GoodJob ! (PpRief/Rahma)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Tepati janji pendemo beberapa waktu lalu, dengan tuntutan agar Pemkab Seram Bagian Barat mendesak BPS untuk memperbaiki kesalahan rilis data luas wilayah Buano Utara yang tidak sesuai fakta dan nilai bohong atau HOAX data milik BPS Kabupaten SBB.

Menjawab janji pendemo saat audiens bersama pihak terkait, Sekda Seram Bagian Barat, janjikan akan selesaikan masalah ini dan pastikan bertatap muka langsung dengan masyarakat Buano Utara. Hal ini dibuktikan Pemkab SBB dalam hal ini, Sekda SBB Mansur Tuharea, beserta rombongan sambangi Buano Utara, kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Saat tatap muka sekaligus audien bersama masyarakat Buano Utara yang berlangsung di Baileo Buano Utara Kamis 12/12/2019, salah satu tokoh masyarakat Buano Utara Usnadin Tombalissa, dalam pertemuan menegaskan pemkab SBB dalam hal ini sekda SBB meminta, agar secepatnya Pemkab SBB menyikapi permasalahan soal batas wilayah Buano Utara yang dirilis oleh BPS SBB itu.

Pemkab SBB harus sikapi secepatnya masalah ini, dan jangan beranggap sepeleh, sebab ini masalah hak dan harga diri kami dan hak ulayat masyarakat Buano Utara, ungkap Tombalissa.

Dikatakannya Tombalissa, bahwa jika Pemda SBB lambat dalam menyikapi persoalan ini maka jangan salakan kami masyarakat dan mahasiswa Buano Utara.

“Jika tidak diselesaikan sesuai dengan janji pemkab SBB, kami pastikan akan kembali turun aksi untuk ketiga, jika tidak diselesaikan maka sama halnya pemda SBB menciptakan konflik antara kedua negeri.” Jelasnya.

Tombalissa menegaskan, olehnya itu lewat pertemuan ini sekali lagi saya bersama mahasiswa dan masyarakat Buano Utara, agar masalah ini di tuntaskan awal 2020 dan sudah ada realisasi di lapangan lewat tim penetapan penegasan batas Desa (PPB Des).

“Secepatnya dan pada awal tahun 2020, masalah ini sudah harus selesai dan semua itu ada pada pemkab SBB dan tanggung jawab pemkab SBB ” Tegasnya.

Dan saya atas nama masyarakat dan mahasiswa Buano Utara tekankan kepada semua OPD , Wakaporles dan Sekda SBB agar segerah membijaki persoalan data rilisan HOAX yang dikeluarkan oleh BPS SBB.

Saya menilai BPS rilis data HOAX, dan kami menilai BPS menciptakan konflik antara kami dan menebar data hoax berarti akan terjeret dalam UU ITE dan UU Statistik, Cetus Tombalissa. (Suneth)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Pernyataan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Moh Yasin Payapo, M.Pd, yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa kewenangan untuk memekarkan dusun menjadi desa administrasi adalah sepenuhnya menjadi kewenangan negeri/ desa Induk, bukan kewenangan Bupati bahkan Presiden sekalipun, patut diberikan apresiasi positif.

Selaku Anak Negeri Tahalupu Pulau Kelang, saya memberikan apresiasi positif terhadap pernyataan Bupati SBB tersebut. Dari perspektif Hukum Tata Negara apa yang disampaikan Bupati SBB sudah sejalan dengan perintah Konstitusi. Dalam Pasal 18 B (Ayat 2) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa,

“Negara mengakui serta menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Ungkap Hasan Hermanses, salah satu tokoh pemuda negeri Tahalupu pulau kelang, kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menurutnya, norma dalam pasal ini mengandung makna perintah agar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, seyogyanya bergegas untuk menghadirkan payung hukum lanjutan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda Adat) untuk menetapkan mana perkampungan dari 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat itu, yang masuk Kategori Negeri dan mana yang kategori Desa.

Sehingga implementasi terhadap Pasal dimaksud, dapat segera terealisasi sebagai jawaban atas suara kebathinan masyarakat di negeri – negeri adat di SBB, yang menuntut identitas dan marwah serta harga diri mereka yang telah hilang puluhan tahun sebagai akibat dari di berlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, yang sarat dengan bangunan konsep uniformitynya pada era orde baru yang memaksakan penerapan sistim pemerintahan model Kelurahan ala pulau jawa di seluruh Indonesia kala itu.” Tegas Jelas Hermanses.

Ditambahkannya, semua kita tentu tahu bahwa mayoritas negeri – negeri adat yang ada di Kabupaten SBB, telah ada jauh sebelum Negara Indonesia ini di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para the founding fathers kita. Negeri – negeri Adat dimaksud itu telah ada dan sarat akan local wisdom disertai nilai – nilai kearifan budaya lokalnya masing – masing, baik itu pada Negeri – negeri di wilayah Pegunungan (Interior), wilayah Pesisir pantai maupun di wilayah Kepulauan.

Pengakuan dari Negara akan hak – hak adat sangat jelas termaktub pada pasal dalam  UUD 1945, sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan embrio dari seluruh rangkaian Perundang – undangan apapun di Indonesia. Dalam semangat hukum positif kita tidak boleh ada aturan apapun yang dibuat itu bertentangan dengan UUD 1945.” Pungkasnya.

Lanjut Hermanses, dalam kaitannya dengan tuntutan  pemekaran dusun menjadi Desa di Kabupaten SBB, respon Bupati SBB yang menyebutkan itu kewenangan Negeri / Desa Induk membuktikan bahwa Bupati SBB selaku anak adat paham akan aturan bernegara.

Bahwa mayoritas Dusun – dusun di Kabupaten SBB itu berada di dalam wilayah Ulayat ( Adat ) dari Negeri – negeri Adat sebagai pemilih sah atas area wilayah itu. Dengan demikian sudah barang tentu itu menjadi kewenangan absolut dari Negeri – negeri induk itu untuk mengaturnya.” Katanya.

Lebih lanjut dikatakannya. Hal ini sejalan dengan hak asal usul yang diberikan kepada Desa oleh Negara sebagaimana ditegaskan Negara dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika Bupati SBB menyetujui usulan pemekaran Dusun menjadi Desa administrasi tanpa melewati proses yang sifatnya bottom -up atau proses  persetujuan dari masyarakat adat di Negeri induk lewat Musyawarah Negeri

” Yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara persetujuan dari seluruh stake holder di negeri induk, maka itu akan menjadi legal standing yang kuat untuk masyarakat adat di Negeri induk menggugat Bupati SBB ke ranah hukum karena telah melakukan Onrechtmaghtidied.”

Hermanses juga berikan salah satu contoh kasus di negeri Tahalupu dimana usulan pemekaran dusun – dusun di dalam wilayah ulayat Negeri Tahalupu direkomendasikan oleh Kepala Desa dan BPD Tahalupu ke pemerintah daerah tanpa melewati proses musyawarah negeri dan tidak ada dalam lembaran Desa apalagi batas – batas desa juga tidak dilampirkan.

Pemerintah daerah idealnya memberikan edukasi tentang hal seperti ini di 121 dusun di SBB agar masyarakat tidak keliru menafsirkan aturan – aturan main dalam kita hidup bernegara. Bupati SBB tidak boleh terpengaruh dengan orang – orang di sekelilingnya yang mayoritas bukan Anak – anak Negeri Adat dengan alasan apapun.

Intinya tegas Hermanses, sejatinya Bupati SBB fokus  menghadirkan Perda Adat tentang Penetapan Negeri di SBB sebagai fakta bentuk pertanggungjawaban moral sebagai kepala daerah yang representasi dari negeri adat,” Cetus Hermanses. (Suneth)