Suara Indonesia News – Cirebon, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, S.I.K., M. Si., menghadiri kegiatan Anshor Bershalawat Bersama Cirebon Power dan TNI – Polri bertempat di Lapangan Cirebon Power Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Rabu, 6 November 2019 pukul 20.00 WIB.

Dalam kegiatan Anshor Bershalawat ini dihadiri oleh, Kapolres Cirebon, PJU dan Kapolsek Jajaran, Maulana Al Habib Lutfhi Bin Yahya, Ketua PBNU Kab. Cirebon KH. Aziz Hakim Saerozi, Pimpinan Ponpes KHAS Kempek KH. Mustofha Aqiel Sirodj, Ketua GP Anshor Kab. Cirebon KH. Ujang Bustomi, Perwira Korem 063 / SGJ, Tokoh agama se-Kabupaten Cirebon, serta peserta pelantikan sebanyak 2.000 orang dan santri santriwati 3000 orang.

Kegiatan ini dalan rangka pelantikan PAC – Ranting GP Anshor Se-Kabupaten Cirebon sekaligus bershalawat bersama Cirebon Power dan TNI – Polri.

Kapolres Cirebon menyampaikan, kegiatan ini sebagai bentuk Polres Cirebon bersilaturahmi dengan tokoh ulama dan masyarakat se Kab. Cirebon,  juga ajang ukhwah Islamiyah dan mendekatkan diri mempererat hubungan dengan msyarakat dalam bersinergi menjaga kamtibmas dan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. (Fi)

Suara Indonesia News – Jakarta, Advokat atau Pengacara kerap menjadi perhatian masyarakat luas. Khususnya Advokat Muda yang cerdas dan rupawan sering menjadi perhatian para netizen. Kali ini berasal dari Komunitas Peduli BPJS Kesehatan menyampaikan pandangan terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2019, adapun pandangan tersebut disampaikan oleh Komunitas Advokat yang terdiri dari Indra Rusmi, SH, MH,Johan Imanuel, SH, dan Dermanto Turnip,SH,MH,MM,CTL, bersama Advokat lain berjumlah 17 orang Advokat melalui siaran pers yang diterima awak media pada 6 November 2019. Adapun pandangan tersebut dilatarbelakangi terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.

Perubahan isi Perpres yang disoroti oleh khalayak ramai mengenai iuran Pekerja  Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (PB) adapun perubahan iuran yang dinyatakan dalam Pasal 34 sebagai berikut :

–              Kelas III : Rp 25.500 menjadi Rp. 42.000

–              Kelas II : Rp. 51.000 menjadi Rp. 110.000

–              Kelas I : Rp.  80.000 menjadi Rp. 160.000

Menurut Juru Bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel, “Kenaikan iuran ini memang memberatkan peserta. Kami sudah menerima keluhan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kenaikan iuran ini berdampak bagi satu keluarga sehingga jika diperkirakan akan membayar iuran sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- per-bulannya untuk seluruh anggota keluarga. Sementara pendapatan dalam keluarga tersebut setiap bulannya tidak menentu, rata-rata hanya di kisaran satu juta rupiah hingga satu setengah juta rupiah.  Sehingga kebutuhan lainnya dari keluarga tersebut belum tentu tercover semua.”

“Kemudian keluhan masyarakat lainnya  peserta BPJS Kesehatan yang curhat kepada Komunitas Peduli BPJS Kesehatan perihal peserta sudah bayar selama empat tahun dan belum pernah sekalipun digunakan bagaimana dengan iuran yang sudah dibayarkan, bisakah dikembalikan. Atau adakah kompensasi lain bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak claim(menggunakan-red) seperti diskon iuran ato kompensasi lainnya. Karena perpres cenderung merasa seperti asuransi dan bukan jaminan sosial ” terang Johan. Sedangkan Indra Rusmi saat dikonfirmasi juga menyebutkan ada  curhatan lain dari peserta BPJS Kesehatan “ada juga peserta yang mempertanyakan perihal pindah kelas, benarkah nanti akan mendapatkan pelayanan yang sama secara medis disaat rawat inap apabila peserta sudah pindah kelas misal dari kelas I ke kelas III. Benarkah perbedaan hanya dari segi kamar perawatan? Bagaimana dengan service/pelayanannya ? Karena selama ini kerap terjadi kamar perawatan kelas III selalu penuh, ketika Indra menirukan keluhan peserta BPJS tersebut.

Advokat lainnya tak kalah argumentasi hukum. Dermanto Turnip menjelaskan “Makanya kami berulang kali mendesak pemerintah untuk mencari solusi yang kreatif dan harus melihat dari kacamata masyarakat juga, supaya kepentingannya sesuai dengan cita-cita bangsa kita yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu turut mensejahterakan kehidupan rakyat serta pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, dan  negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yg layak (Psl 34 UUD 45)” tegas Advokat Muda dan bersahaja itu.

“Tapi kenyataannya saat ini malah melalui iuran BPJS yang tinggi sudah sama halnya seperti pajak yang memiliki sanksi apabila tidak dipenuhi ” tandas Dermanto.

Dermanto Turnip menegaskan bahwa Komunitas Peduli BPJS Kesehatan mendukung Hak Uji Materiil terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang diajukan oleh rekan-rekan di Surabaya. “Sebagai dukungan, bersama ini Komunitas Peduli BPJS Kesehatan menyampaikan pandangan mengapa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 layak  untuk diuji ke Mahkamah Agung. Ada tiga hal yang menjadi pandangan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan.

Pertama, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 belum memenuhi rasa keadilan sehingga layak apabila ada peserta BPJS Kesehatan yang mengajukan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung karena Bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 maupun UUD 1945;

Kedua, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 diterbitkan secara terburu-buru (prematur) seharusnya materi dalam beleid ini mencantumkan semua batang tubuh yang diatur agar berkesesuaian antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga memenuhi semua syarat pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2019 yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan;  kejelasan rumusan; dan keterbukaan; Ketiga, Perpres 75 Tahun 2019 perlu dikaji ulang agar berorientasi pada kejelasan dan kejernihan pengertian yang bersifat Kognitif (proses cara berfikir)sehingga dapat dikatakan bahwa perumusannya harus jelas, berkesusaian muatan materinya dan berpedoman pada asas kemanfaatan dan keadilan.

Suara Indonesia News – Bengkalis, Warga Duri Kecamatan Mandau, di hebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di Ex Hotel Sutan Ameh jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sekitar pukul 16:00 Wib pada 6 November 2019.

mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya, ditemukan warga dalam posisi setengah telungkup mengenakan celana warna hitam tidak pakai baju.
Diseputaran mayat ditemukan tas, beberapa bungkus kacang, mancis dan bungkusan rokok diduga miliknya.

Dari ciri-ciri mayat ada warga yang melihat keberadaannya sering nampak berjalan di jalan sudirman.

“Saya pernah lihat dia diseputaran sudirman, dari tampilannya seperti orang stres “. ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Dari pantauan awak media dilapangan, akibat dari temuan mayat ini jalan sudirman jadi macet karena banyak warga yang ingin melihat sehingga jadi tontonan warga disore itu.

hingga berita ini ditulis belum dapat keterangan resmì dari pihak kepolisian sektor mandau untuk sementara mayat dievakuasi ke RSUD mandau. (Musrialdi)

Suara Indonesia News – Banyuwangi, Polresta Banyuwangi menindak 3.092 pelanggar hasil gelar operasi zebra Semeru 2019, yang di laksanakan selama 14 hari. Hal tersebut di sampaikan Kapolresta Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zainardi, saat pers release dihalaman Mako Polresta Banyuwangi, rabu (06/11/2019).

Menurut Kapolres, dari 3.092 pelanggar terdiri dari, pelanggaran berkendara di bawah umur, yakni sebanyak 298, pelanggaran helm 386, pelanggaran sabuk pengaman 188, pelanggaran menggunakan hp saat berkendara 47, pelanggaran melawan arus 49, pelangaran kelengkapan surat 1565, dan lain-lain sebanyak 559. Ungkap Kapolresta Banyuwangi.

Untuk barang sitaan lanjut kapolresta, berupa  Sim, STNK, dan Unit kendaraan bisa di ambil setelah selesai mengurus atau sidang sesuai bentuk pelanggaranya.

Diharapkan dengan adanya banyak pelanggaran seperti ini bisa untuk evaluasi kedepan agar terhindar dari kecelakaan.

“kita berharap kedepan pelanggaran lalu lintas dan terjadinya lakalantas di banyuwangi ini bisa berkurang, dan tercipta rasa nyaman berkendara di jalan”, pungkasnya. (Fur)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat MTs se Kabupaten Aceh Utara, adakan pertemuan untuk eratkan silaturrahmi dan pengembangan profesi guru Bidang studi bahasa Inggris dari instansi Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Utara, rabu ( 06/11/19) pagi.

Adapun acara tersebut di berlangsung di ruang Lab MTsN 4 Aceh Utara, Kecamatan Samudera, kegiatan ini diikuti 23 peserta laki laki dan perempuan peserta MGMP Bahasa Inggris MTs Se Kabupaten Aceh Utara. Kegitan ini merupakan pertemuan pertama MGMP Bahasa Inggris untuk tahun 2019.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 – 12.00 Wib dan dibuka langsung oleh ketua MGMP bidang studi Bahasa Inggris MTs se Kabupaten Aceh Utara.

Andi An Thahir dalam sambutannya mengatakan, mengikuti MGMP merupakan sarana penyambung silaturrahmi sesama guru bahasa inggris tingkat MTs se kabupaten Aceh Utara, yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Aceh Utara

Andi, juga menjelaskan manfaat dari kegiatan tersebut sebagai wadah sharing atau berbagi sesama guru untuk mencapai tujuan menjadi guru bahasa inggris yang  profesional dan berkualitas. ”MGMP merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan guru untuk berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru yang profesional” ungkapnya.

Adapun agenda kegiatan kali ini adalah menjalin silaturrahmi antar sesama guru mapel bahasa inggris di instansi Kemenag Kabupaten Aceh Utara, untuk sharing metode atau model pembelajaran sesama guru, dan memaparkan informasi yang berkaitan model pembelajaran.

Amniwati,S.Pd.I M.Pd, sebagai Narasumber, memaparkan informasi metode pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.banyaknya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini. “Selain menambah ilmu dengan adanya sharing antara guru bahasa inggris dari seluruh MTs se kabupaten Aceh Utara, forum MGMP ini juga semakin mempererat silaturrahmi guru kemenag ”, katanya.

Masing-masing model pembelajaran memiliki sintag- sintag atau urutan proses pembelajaran tertentu, dari mulai mengawali proses pembelajan hingga mengakhiri proses pembelajaran. Seorang guru harus mampu memilih model yang sesuai dengan materi pembelajaran agàr tujuan pembelajaran dapat dicapai untuk mendapatkan hasil yang  optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Pengembangan Silabus dan Penyusunan RPP, Analisis Kurikulum, Penilaian HOTS dan pembuatan soal HOTS, metode serta pelatihan terkait dengan penugasan materi yang mendukung tugas mengajar, tambahnya.

Setelah selesai pemaparan materi tentang model dan metode pembelajaran oleh pemateri, moderator membuka sesi pertanyaan menanyakan tentang model pembelajaran dengan waktu yang ada.

Maka pada kesimpulannya pemateri menyampaikan, bahwa seorang guru harus banyak mempunyai literatur dalam model – model pembelajaran untuk memotivasi siswa dalam menerima materi yang di sajikan oleh guru.

Reporter Nurmansyah.