0

Suara Indonesia News – Konawe, Belum jelasnya pembayaran Honor Aparat Desa se-Kabupaten konawe, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Konawe (LEPHAM, AL-SURAT, SIMAKLAK, PRO-RAKYAT), mendatangi kantor DPRD kab.Konawe , Selasa(7/1/2020). Mereka mempertanyakan sikap DPRD dalam menyelesaikan masalah Honor Aparat Desa yang belum terbayarkan sampai hari ini.

Dalam pernyataan sikap nya, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konawe ini terdiri dari empat point, yaitu, 1. Meminta Bupati Konawe segera merealisasikan pembayaran Honor Aparat Desa selama 13 bulan, 2. Meminta kepada DPRD kab.Konawe untuk merekomendasikan kepada Bupati Konawe untuk segera membayar Honor Aparat Desa  selama 13 bulan penuh pada bulan Januari ini, 3. Apabila tuntutan tidak diindahkan dalam waktu bulan januari ini, kami maka meminta agar ketua DPRD kab. Konawe untuk mundur dari jabatannya selaku ketua DPRD kab. Konawe, 4. Meminta kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan Negeri Konawe untuk segera melakukan investigasi dan penyidikan terkait keterlambatan pembayaran Honor Aparat Desa se- kabupaten Konawe.

Agussalim,SE, salah seorang anggota Konsorsium pendemo juga menyampaikan dalam orasinya, sudah tiga belas bulan Honor Aparat Desa belum dibayarkan, mereka sudah menjalankan tugas  dan fungsinya membantu pemerintah daerah di desa, mana tanggungjawab DPRD?” kata Agussalim.

“Kalau tidak mampu mundur saja, jangan sampai ada kongkakalingkong dan main mata antara legislatif dan eksekutif”, tambah Agussalim.

Dalam menanggapi tuntutan pendemo, Wakil Ketua II DPRD kab.Konawe Rusdianto,SE, memberikan tanggapannya”, pertama untuk ketua DPR hari ini tidak ada ditempat, beliau dalam persiapan untuk menjalankan Umroh ke tanah Suci”, terang Rusdianto.

“Kedua, disini saya tegaskan tidak ada kongkakalingkong antara DPR dengan Bupati Konawe dalam hal APBD atau tidak dibayarkannya honor-honor aparat kepala desa dan aparat desa, karena tidak ada perubahan APBD seperti yang disampaikan adinda-adinda semua, yang ada adalah sekarang kondisi pemerintah daerah konawe defisit anggaran yang cukup besar, sehingga honor tahun dua ribu Sembilan belas dan tahun dua ribu delapan belas satu bulan belum dibayarkan, semua ini saya jamin seribu persen tidak ada kongkalingkong antara DPR dan pemerintah Daerah, tegas Rusdianto. (Jumail)

 

 

 

0

Suara Indonesia News – Subulusalam, Yayasan pembinaan mualaf center kota Subulussalam, laksanakan kegiatan pembekalan ilmu agama bagi para mualaf dan sosialisasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selasa, 07 Januari 2020 Sekira Pukul 10.00 Wib.

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh Kepala Dinas Syariat Islam, yang mewakili Kasat Narkoba Polres Subulussalam, Anggota Dai Perbatasan Subulussalam, Mualaf Subulussalam, Kepala Pondok Pesantren RaudatulJanah, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Suka Makmur.

Kepala Dinas Syariat Islam dalam sambutannya mengatakan, bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan Hidayah bagi saudara yang telah menjadi bagian dari Agama Islam. Karena Islam adalah agama penyempurna dari agama sebelumnya.

Sedangkan kepala Da’i Perbatasan Subulussalam mengatakan, mualaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada Surah At-Taubah Ayat 60 disebutkan bahwa para mualaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.

Kasat Narkoba Polres Subulussalam yang diwakili KBO Narkoba dalam penyampaian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba mengatakan, narkoba adalah singkatan dari narkotika, Pisitropika dan obat/bahan berbahaya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan .

Agama merupakan Alternatif yang dapat dijadikan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. “Karena semua agama senantiasa mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Ucap KBO Narkoba.

Kegiatan berakhir pukul 12.30 Wib, dan berjalan dengan aman serta mendapat respon yang sangat antusias antara panitia, pemateri dan seluruh peserta yang hadir. (Syahbudin Padang)

0

Suara Indonesia News – Aceh singkil, Di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Kecamatan Pulau Banyak Barat, ada Sekolah Dasar Negeri Desa Suka makmur yang Murid nya belajar di lantai karena sekolah tersebut tidak memiliki Kursi dan Meja dan anehnya peristiwa ini sudah lama terjadi, tapi baru beberapa hari ini di respon berbagai pihak termasuk Bupati Aceh singkil Dulmusrid.

Dan terkait peristiwa aneh tersebut Ketua Lsm. KPPAS (Komunitas Peduli Pembangunan  Aceh Singkil) S. Kabeakan Angkat bicara kepada media ini. Selasa 7/01/2020.di Rimo.

Mengatakan peristiwa atau berita Sekolah Dasar Negeri di desa Suka makmur, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, sangat memalukan bagi Masyarakat Aceh Singkil, kenapa karena Baru saat ini di dihebohkan sementara di katakan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten itu sudah enam tahun pihak Sekolah tidak mengirim Dapodik ke Dinas Pendidikan, Jadi kenapa hal itu di biarkan, jadi seandainya pihak Media tidak mengekspos kondisi Sekolah tersebut maka Pihak Dinas akan Diam.

Kabeakan melanjutkan di katakan Peristiwa  Aneh, karena Apa kerja Kadis pendidikan, apa pula tugas Kabid Dasar dan menengah juga apa fungsi DPRK yang membidangi Pendidikan juga DPRK Dapil Pulau Banyak, apakah mereka ini buta dan tuli sehingga tidak mengetahui persoalan itu? atau memang tahu tapi tak peduli, dan kaitan ini Ketua Lsm ini meminta kepada Bupati untuk segera Mengevaluasi Pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Aceh Singkil, terutama Kadis, Kabid Dasar dan Menengah dan juga Kabid Program.

Kabeakan melanjutkan, Ia Heran Melihat Anggaran di Dinas Pendidikan Aceh Singkil begitu melimpah kenapa masih ada Sekolah di biarkan terlantar?. Dan untuk di Ketahui Katanya, Tahun Anggaran 2019 saja Dinas Pendidikan Aceh Singkil  mendapat Dana Dari DAK Phisik sebesar Rp.28.858.683.000, ditambah DAK Non phisik Rp.32.929.520.000. Ditambah lagi Dana Otsus, APBA dan APBK, selanjutnya Dana Bos Reguler dan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja. Tentu Publik Bertanya Kemanakah Dana itu berlabuh?, sehingga masih ada Sekolah tak punya Meja belajar dan bangku dan juga atap dan dindingnya bocor dan memprihatinkan?. Dan yang berhak memberikan jawaban ini adalah Bupati Melalui Kadisnya.

Kemudian Kabeakan juga menuturkan Lsm KPPAS  pernah memberi saran kepada Bupati, supaya Dinas Pendidikan jangan Dipolitisasi, Artinya Pejabat yang duduk di sana benar benar mampu dan cakap juga berintegritas di tambah harus memiliki Hati Pendidik.

Dikatakan Hati Pendidik adalah orang yang merasa malu jika anak anak di sekitarnya banyak bodoh, orang yang merasa risih punya mobil mewah sementara di ketahuinya masih ada Sekolah tak memiliki sarana yang layak di sekelilingnya.

Tapi seperti kita Amati, para pegawai di Dinas Pendidikan Khususnya Aceh Singkil rata rata memiliki Mobil, bahkan ada golongannya masih rendah sering gonta ganti Mobil mewah. Dan sepertinya Ia Lupa Dinas tempatnya bekerja. Seharusnya senantiasa Mencerminkan Mendidik, mulai dari tindak tanduk, tutur kata juga penampilan dan gaya hidup.

Kabeakan, berharap kiranya peristiwa masih ada Sekolah yang di terlantarkan seperti di SD Negeri di Kecamatan Pulau Banyak tersebut kiranya dapat menjadi Momentum bagi Pemerintah Aceh Singkil dan juga  DPRD untuk mengevaluasi Kinerja Pejabat di Dinas Pendidikan mulai dari Kadis, Kabid dan Kasie juga Kepala kepala Sekolah yang kita ketahui baru sekitar 40 persen layak dan patut  menjadi Kepala dan Perlu di ingat, keberhasilan satu Negara adalah Jika bidang pendidikannya maju, pungkas Kabeakan mengakhiri. ( Salomo)

0

Suara Indonesia News – Mandau, Setelah mengunjungi RSUD Mandau, Bupati Bengkalis Amril Mukminin meninjau jalan dan got di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada Senin (6/1/2020).

Jalan yang ditinjau Kepala Daerah Bengkalis yakni Jalan Bathin Betuah, jalan tersebut memiliki banyak kenangan terkhusus untuk Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Masa kecil beliau, dulunya dihabiskan untuk bermain di jalan tersebut. Wajah sumringah dan kebahagiaannya sangat terlihat, khususnya saat dia melihat jalan tersebut telah mulus.

Jalan yang terbentang lebih kurang 1 Kilometer tersebut sebelumnya belum pernah di hotmix dan telah hancur, akan tetapi dimasa kepemimpinan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, tepatnya di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan hotmix pada jalan tersebut.

Seusai itu, Bupati Bengkalis menuju Jalan Jenderal Sudirman Duri, dimana tampak got yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah selesai dilaksanakan.

Bupati Bengkalis mengatakan, infrastruktur yang ada di Bengkalis akan terus dikembangkan dan dilaksanakan setiap tahunnya karena itu merupakan untuk kepentingan masyarakat.

“Ketika kita memiliki jalan yang mulus dan bagus siapa yang tidak senang, apalagi jalan ini juga merupakan akses untuk masyarakat dalam menunjang perekonomian,” tutur nya.

Kemudian, beliau juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan jalan tersebut dengan baik.

“Jalan yang telah diperbaiki, kami harap dijaga baik-baik, dan jangan dihancurkan karena itu jalan dari kita dan untuk kita,” ungkap Amril Mukminin. (Musrialdi)

0

Suara Indonesia News – Kepri, Kurang lebih belasan tahun pabrik es nelayan barek motor Kelurahan Kijang Kota beroperasi, masih di keluhkan para nelayan kecil terkait perbandingan harga es lebih mahal dari pada  Pabrik es swasta, senin (06/01/2020).

Beberapa orang nelayan kecil yang selalu membeli es batu dibarek motor merasa bingung dengan pabrik es yang dibantu Pemerintah, harga jual lebih tinggi dibanding dari pada pabrik es swasta.

Beberapa  nelayan kecil Bintan menanyakan hal tersebut kepada salah satu anggota DPRD Bintan dapil III kecamatan Bintan Timur, mengenai perbandingan harga pabrik es yang di bantu Pemerintah dengan pabrik es swasta.

Tarmizi saat menyampaikan pertanyaan nelayan kecil Bintan mengatakan, “Seharusnya pabrik es milik pemerintah dijual  lebih murah sehingga bisa membantu para nelayan kecil bukan lebih mahal dari pabrik es swasta.

Bahkan sudah sekian tahun pabrik es nelayan Barek Motor Kijang Kota beroperasi, selalu terdengar rugi sedangkan harga jual es lebih mahal dari pada pabrik es swasta.

Saat nelayan kecil menanyakan masalah perbandingan harga antara pabtik es nelayan barek motor dengan pabrik es swasta Celia dan Mulia Jaya tidak bisa menjawab dikarenakan masalah tersebut wewenang komisi II DPRD Bintan.

“Dia hanya menambahkan Apakah  pengelola pabrik es nelayan barek motor membayar mahal kepada Pemerintah Daerah mengenai  kontribusinya sehingga harga es bisa begitu tinggi dari pada harga pabrik es swasta.

Tarmizi langsung menyampaikan, kepada beberapa orang nelayan kecil yang menanyakan hal tersebut kepadanya, masalah perbandingan harga es tersebut silahkan langsung di komosi II DPRD Bintan mereka yang membidangi masalah ini ucapnya. (OBET)

0

Suara Indonesia News – Cirebon, Sertijab Kuwu hasil Pilwu serentak lalu di kecamatan Plumbon dilaksanakan di Desa Purbawinangun, yang diadakan di aula kantor desa (Jum’at kemarin, 3 Januari 2020). Acara dihadiri unsur Muspika, M. Ferry Afrudin, S.STP Camat Plumbon, AKP Sakur Kapolsek Depok, Kapten Arm. Karsim Danramil 2007 Plumbon, juga Ketua BPD dan unsur lembaga desa.

Dalam sambutannya M. Ferry Afrudin Camat Plumbon mengingatkan supaya Tuti Widiastuti, SPd. Kuwu Purbawinangun bisa merangkul semua warganya tanpa ada sekat-sekat pasca Pilwu supaya mereka bisa bersama-sama membangun desanya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan sesama warga yang berdampak akan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

Usai acara sertijab Kuwu, Tuti Widiastuti, SPd., menjelaskan pada media kalau dirinya akan melakukan transparansi Anggaran kegiatan yang ada, dan akan merangkul semua komponen dalam membangun desanya sesuai pesan dari camat ferry. Juga akan menggratiskan mobil siaga desa, kalau selama ini warga dikenakan biaya bensin saat menggunakan mobil siaga.

Juga perbaikan pelayanan akan ditingkatkan supaya warga menjadi mudah dalam mendapatkan akses ke pemerintah. Untuk perangkat desa, dirinya belum memikirkan tapi tetap akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan pada masyarakat, ungkap Kuwu Tuti mengakhiri perbincangan. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Banda Aceh, Direktur Eksekutif Kampus Aceh, Alfaraby menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh gagal mensejahterakan rakyatnya.

“Melihat angka kemiskinan yang kian meninggi, saya menyimpulkan bahwa Pemerintah Aceh gagal dalam mensejahterakan rakyat,” katanya saat berdiskusi, senin, (06/01/2020).

Mahasiswa yang aktif di UIN Ar-Raniry ini juga menyatakan, sebelumnya saat kampanye, pemerintah berjanji akan mengentas kemiskinan di Aceh. Namun ketika angka kemiskinan kian meningkat, maka tentu disimpulkan gagal. “Berarti janji saat kampanye adalah kebohongan semata mata,” tambahnya.

Selain pembangunan yang tidak berdampak ekonomis pada pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup sejahtera, dia juga menyoal sikap apatis pemerintah terhadap sarana transportasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

“Pernah dikabarkan bahwa di Pulo Aceh, di sana orang sakit dibawa ke Banda Aceh harus naik perahu,” ujarnya. Lanjut dia, “Apa salahnya uang sebanyak itu dibeli ambulans laut atau kapal rakyat untuk memberikan transportasi yang lebih memadai”.

Beliau juga menilai bahwa pemerintah kini seperti sedang bingung mau berbuat apa untuk kemajuan Aceh sendiri. “Selogan Aceh Hebat, seperti sekadar simbolis semata. Tidak benar – benar direalisasikan,” cetusnya.

Alfaraby juga menyatakan kinerja pemerintah daerah dianggap cacat atau buruk. Demikian itu juga tampak pada kasus pengadaan fasilitas Kadin Aceh, Pesawat Aceh dan Mobil Dinas pejabat yang mahal harganya sangat mudah dan cepat direalisasikan, dibandingkan rumah fakir miskin maupun fasilitas publik milik rakyat seperti jalan, jembatan, kampus dan lainnya.

Seperti diketahui, data BPS (Badan Pusat Statistik) l 2019 menyebut Aceh menduduki peringkat 6 termiskin se-Indonesia.

“Siapa yang tidak berang jika mendengar hal itu, apalagi Aceh punya dana Otsus berlimpah, tapi Aceh semakin tinggi angka kemiskinan seperti yang dipaparkan oleh BPS,” tutur dia.

Ketidakseriusan pemerintah dalam mengentas kesmiskinan ini, Alfaraby juga meminta generasi muda agar jangan menjadi generasi yang apatis ditengah sikap abainya Pemda terhadap rakyat. “Untuk apa ilmu setinggi langit jika tidak punya kepedulian terhadap bumi Aceh,” cetusnya.

“Jangan sampai Aceh dijual, barulah generasi muda sadar,” tutupnya. (Sulthan)

0

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Gerakan tanam pohon guna hijaukan alam, jajaran polsek Waesala kabupaten Seram Bagian Barat Maluku, laksanakan penanaman 25 anakan pohon, terbagi atas lima anakan pohon nangka, dan 20 anakan pohon mahoni.

25 anakan pohon ditanam pada areal Polsek Waesala dengan luas areal 50×50 m2 yang dipimpin langsung oleh kapolsek Waesala Ipda Irsan.

Kapolsek Waesala kabupaten Seram Bagian Barat Ipda Irsan, kepada media ini senin 6/1/2020 dikatakannya, tujuan penanaman pohon kali ini adalah salah satu langkah mengantisipasi semakin tingginya dampak pemanasan global, serta kembalikan penghijauan alam untuk kehidupan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat.

Karena itulah seluruh jajaran Polres Waesala melaksanakan kegiatan penanaman pohon di areal polsek waesala” Ungkap Irsan.

Kapolsek Waesala berpesan, kegiatan penanaman pohon  jangan hanya berhenti pada proses penanamannya saja, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan gerakan pemeliharaan tanaman, yang sudah bersama – sama kita tanamkan dan terutama anggota polsek harus menjaga dan merawatnya pula.

“Dijaga dan di rawat itu sangatlah penting, agar pohon yang ditanam ini tumbuh berkembang dan bermanfaat mencegah terjadinya kekeringan krisis air bersih dan untuk menjaga lingkungan mako polsek agar tetap menjadi hijau”. ” Pungkasnya. (Suneth)