Suara Indonesia News – Aceh Timur, Geusyik (Kepala Desa) Alue Tui Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Muhammad Adam, setelah didefinitifkan oleh Bupati Aceh Timur pada Bulan September 2019, tetapi dipermasalahkan oleh Camat setempat.

Dampak dari tindakan Camat Rantau Selamat tersebut, mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan serta kepentingan operasional Pemerintahan Gampong tersebut Tahun Anggaran 2019 lalu.

Muhammad Adam Geusyik Gampong Alue Tuwi kepada wartawan suara indonesia sabtu, (04/01/20) merasa kecewa terhadap sikap dan tindakan Camat terhadap dirinya, terutama menyangkut permasalahan administrasi pemerintahan Gampong.

“Jika Camat tidak terima dengan saya, dan merasa saya tidak sah sebagai Geusyik yang telah didefinitifkan oleh Bupati, kenapa tidak dari awal sebelum pelantikan dilakukan”, ujar Muhammad Adam.

“Dalam hal ini, saya sangat kecewa karena merasa Gampong kami sangat dirugikan, terutama menyangkut pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan. Dengan tidak ditanda tangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ke – 3 (Tiga) anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) yang saya ajukan”, ungkapnya.

“Saat berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk Definitifkan saya sebagai Geusyik Gampong Alue Tuwi, maka saya berhak menjalankan roda pemerintahan Gampong secara sah. Saya juga heran, ada apa dibalik ini semua?”. Papar Muhammad Adam.

Salah seorang Pegiat Good Governance Provinsi Aceh Nasruddin, saat dimintai pendapatnya oleh media suara indonesia news terkait persoalan antara Camat Rantau Selamat dan Geusyik Alue Tuwi baru Muhammad Adam, berikan pernyataan, “Jika seorang Geusyik terpilih dan sudah dilantik oleh Bupati, maka jabatan tersebut secara hukum sudah sah, berarti Geusyik tersebut sudah resmi menjalankan roda pemerintahan Gampong, dimaksud secara legal serta menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBG Gampong, Itu amanat hukum yang berlaku”, Tegas Nasruddin.

“Jika Camat selaku pejabat perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Bupati selaku kepala Daerah, berarti sudah bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati. Bila ada permasalahan ataupun tidak sah secara hukum terpilihnya seseorang sebagai Geusyik (Kepala Desa), kenapa tidak diproses oleh Camat sebelum dilantuk dan diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati? Apakah Camat tidak terlibat dalam proses pemilihan Geuchik tersebut secara struktural administrasi? Ini sebenarnya terlebih dahulu diluruskan”, terang Nasruddin.

Selanjutnya Nasruddin, “Camat harus menghormati dan menghargai secara hukum Tata Negara sistem pelaksanaan pemerintahan serta kebijakan dan hak kinerja Geusyik Definitif, selama SK Bupati masih sah atau belum dicabut secara hukum. Apabila Geusyik dimaksud telah melanggar hukum, jalur administrasi pemerintahan secara struktural belum bisa dicekal oleh Camat, jika yang bersangkutan belum masih memegang SK dirinya sebagai Geusyik”. Papar Nasruddin.

Terakhir, Nasruddin menyampaikan pesan kepada Camat Rantau Selamat, agar berhati – hati terhadap upaya menghambat pembangunan dan operasional pemerintahan Gampong, sehingga berdampak terhadap terganggunya stabilitas kepentingan masyarakat banyak.

Sementara itu, keterangan yang berhasil diperoleh media suara indonesia news dari Camat Rantau Selamat yakni, Camat menganggap adanya cacat secara administrasi persyaratan pencalonan Geusyik Muhammad Adam dari segi identitas kependudukannya. (SF).

Kepala Desa alue tuwi Muhammad Adam, sangat kecewa  dalam prihal ini pada Kecamatan rantau slamat yang mana kecamatan  tidak mau tanda tangan berkas  pengajuan pencairan dana desa yang membuat kerugian masyarakat dalam pembangunan desa. Kades alue tuwi, kades nya  mengatakan saya udah sah berjabat kepala desa alue tuwi setelah Bupati Aceh Timur membuat pelantikan  bulan september lalu tahun 2019, namun sekarang saya dipermasalahkan setelah Bapak Bupati Aceh Timur selesai melakukan pelantikan saya, terang Muhammad Adam. (SF)

Suara Indonesia News – Surakarta, Wilayah Kelautan Indonesia, mulai dari Samudera Hindia, Laut Jawa sampai Laut Banda, dengan batas luar ZEE ; Australia, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Filipina, landasan Kontinen dengan India, Vietnam, Thailand,  dan Malaysia (Utara), serta batas laut territorial Singapore. Potensi kelautan Indonesia sangat melimpah, namun baru perikanan yang jadi perhatian dan sasaran eksploitasi. Sedangkan SDA yang berada di dasar lautan belum tersentuh dan dioptimalkan.

Sabtu, 04/01/2020, telpon seluler saya berdering, Husni Candra, SP, MMA, (Sekjen DPP IPARI Divisi Maritim dan SDA Laut) memulai pembicaraan tentang potensi yang bisa digali menjadi Kekuatan Ekonomi Maritim Nusantara ini.

“Kepentingan terkait kebijakan dan pembangunan Laut secara nasional, haruslah focus dan intensif. Karena kekayaan kelautan baik perikanan, pertambangan dasar laut, sumber energy & Gas, serta transit dan perhubungan laut Internasional,” kata Husni memulai perbincangan kami.

“Apalagi Negara besar seperti China dan Amerika Serikat, begitu besar kepentingannya terhadap wilayah kelautan Indonesia,” lanjut Husni.

Jadi ingat pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan poros maritim merupakan masa depan Indonesia.

“Ayo ke laut… di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kekayaan… Banyak ombak, banyak kehidupan”, kata Presiden saat membuka Internasional Fleet Review (IFR) 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Kota Padang, Sumatera Barat, (Selasa, 12/4/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden mengajak untuk bekerja keras membangkitkan kembali budaya Maritim Nusantara, menjaga sumber daya alam laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim dan membangun pertahanan maritim.

“Sudah lama kita memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudera. Padahal masa depan kita ada di sana,” kata Jokowi (Kompas.com).

Secercah harapan kejayaan besar bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara Maritim. Namun jelas Husni, kurun tahun ini (2019-2020), diduga kita sedikit melupakan kebijakan pembangunan nasional kelautan kita.

“Bahkan sudah banyak ditemukan kepal selam dan penyelam asing yang menyelam di wilayah laut Indonesia di samudera Hindia yang potensi kekayaan Pertambangan dan Energy yang besar, tidak kita ketahui masuk tanpa sepengetahuan kita, melakukan penelitian, penyelaman dasar laut samudera Hindia Indonesia,” papar Husni.

Ironisnya, lanjut Husni, kejadian itu baru ketahui ketika ada peristiwa yang seperti tidak sengaja, namun akhirnya berkaitan dengan laut wilayah Indonesia telah terlupakan. Contoh beberapa penyelam asing (warga China) yang tenggelam hilang di wilayah laut samudera Hindia, bea cukai yang menangkap ribuan ton sampah Impor lewat laut, lalu situasi memanas beberapa hari ini dimana nelayan pencari ikan China dikawal “Coast Goard” negaranya diduga telah melanggar ZEE UNCLOS 1982 laut Indonesia di Natuna.

Mengapa dan apa salah satu solusi mengatasi masalah laut Indonesia yang diduga telah DI PUNGGUNGI ?

Menurut Husni, Kebijakan pembangunan Laut Nasional Indonesia sudah baik, tetapi masih perlu focus terhadap pengawasan & pengamanan, peningkatan potensi kelautan selain perikanan seperti potensi pertambangan & energy dasar laut, transit sea, potensi kapal tenggelam, pengusutan terhadap kompensasi pencemaran dan pengerusakan laut berdasarkan hukum Internasional, seperti kasus Montara.

“Jika kita Fokus terhadap hal tadi, bukan tidak mungkin ribuan Trilyun rupiah akan diperoleh Indonesia dari wilayah lautnya,” tegas Husni.

Akan tetapi Husni berpendapat, bahwa hal ini harus dikelola lembaga/institusi yang khusus menangani hal tersebut setingkat Menteri. Jangan urusan tersebut di urus oleh 3 (tiga) kementerian, jelaslah tidak focus dan tak tercapai outputnya.

Lembaga/Institusi khusus setingkat menteri seperti apa bung ?

“BAKAMLA RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) yang ada sesuai Perpres 178 tahun 2014, harus direvisi, apalagi ini sudah menyangkut Kedaulatan NKRI, jadi BAKAMLA RI haruslah bertanggung-jawab langsung kepada Presiden,” sahut Husni

Siapakah sosok yg tepat untuk Kepala Bakamla RI, bung ?

Menurut Husni, sosok yang tepat adalah orang yang paham, pengalaman dan punya Resources akan kelautan, pembangunan laut, Internasional kelautan, yang sudah terbukti dan terpenting yang dipercayai Rakyat Indonesia.

“Seperti Susi Pudjiastuti, itu sosok yang pas dan dipercaya public/rakyat Indonesia,” tutur Husni.

Namun semua itu tergantung Hak Presiden, dan terkait situasi politik juga. Kami yakin, potensi Ribuan Trilyun Rupiah dan pengawasan pengamanan terhadap wilayah kelautan Indonesia akan tergali dan dimaksimalkan. (K.D. Kaisar Tan)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Komandan Kompi (Danki) Iptu Supriadi beserta anggotanya, melaksanakan penanaman pohon dalam rangka mendukung program Polri peduli penghijauan, yang merupakan program Kapolri dalam rangka penanaman pohon guna untuk mendukung penghijaun di Mako Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor Piru.

Lokasi penanaman pohon di fokuskan di halaman Mako Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor Piru, yang dipimpin langsung Danki Iptu Supriadi dan libatkan porsenil Mako Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor Piru. Sabtu 4/1/2020.

IPTU Supriadi kepada Suara Indonesia News disampaikannya, kegiatan penanaman 50 anakan pohon merupakan kelanjutan dari program Kapolri untuk melakukan penghijauan alam  yang ada di Indonesia.

“Dan khususnya penghijauan di sekitar halaman Mako Brimob Piru sendiri, dan ini harus dirawat dan diperhatikan oleh anggota yang ada” Ungkap Supriadi.

“Perlu diketahui bersama kegiatan penanaman pohon merupakan kelanjutan dari program Pak Kapolri yang ditindak lanjuti perintah Bapak Kapolda Maluku dan diteruskan oleh Bapak Dansat Brimob Polda Maluku.

“Intruksi ini kepada seluruh jajaran Brimob di Maluku sehingga hari ini, saya dan Personil Brimob Kompi 2 Piru melaksanakannya.” Jelasnya.

Lanjut, dikatakannya Supriadi, jenis pohon yang kami tanam sebanyak 50 pohon anakan, dengan 25 anakan pohon rambutan dan 25 anakan pohon kelapa raja.

Perwira Dua balak dipundaknya ini, berharap kepada personil Brimob agar dengan serius merawat anakan – anakan pohon tersebut, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi semua orang.

Terutama penghuni pada Mako Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor, selanjutnya dapat juga mengajak masyarakat sekitar agar bisa menghijaukan lingkungannya secara bersama-sama.” Ajak Supriadi. (Suneth)

Suara Indonesia News – Bireuen, Ratusan tenaga kontrak dan honorer di RSUD dr Fauziah Bireuen yan beralamat Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara No.13, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh nyaris tak mendapatkan Hak nya (Pembayaran  gaji). Berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji tenaga honorer (550/bulan) gaji tenaga kontrak (250/bulan) yang belum bayar dari 2018 lalu hingga sekarang.

Sebelumnya mereka telah melakukan audiensi pada DPRK Bireuen pada, Kamis (2/1/2020) lalu. Namun solusi yang didapatkan DPRK berjanji akan memasukkan pada P-APBD 2020.

Ratusan tenaga kontrak dan honorer itu RSUD dr Fauziah, tersiri dari Satpam, cleaning service (tenaga kebersihan), perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, sopir ambulan, dan tenaga laundry, serta tukang masak atau tenaga dapur.

Ketua Departemen Internal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, mendesak Pemerintah kabupaten Bireuen agar segera menuntaskan polemik hak-hak tenaga honorer yang belum dibayarkan oleh pihak RSUD dr Fauziah selama dua tahun.

“Sangat di sayangkan atas kejadian seperti ini, bagaimana mereka sudah bekerja namun hingga saat ini belum mendapatkan hak mereka. Ini akan berdampak pada pelayanan terhadap pasien.” Kata Muhammad Rajief dalam keterangan nya, Sabtu (04/01-20)

Menurut Putra Kelahiran Bireuen itu, yang terjadi saat ini, dimana pekerja melakukan tahap-tahap yang sangat baik untuk menuntut haknya, baik secara preventif yaitu dengan melakukan pertemuan dengan pihak pimpinan RSUD dr Fauziah.

“Namun, hingga saat ini belum juga menemukan titik temu terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu mereka melakukan secara represif yaitu dengan menggelar aksi di kantor bupati dan kantor DPRK Bireuen,” ujar Rajief.

Rajief juga menambahkan, hasil yang di dapat hingga saat ini masih belum jelas, saat para pekerja menyampaikan aspirasinya dengan DPRK Bireuen.

“Padahal dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN) sudah jelas adanya asas-asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN, salah satunya asas keadilan dan kesetaraan serta kesejahteraan”. Pungkas nya.

Dengan adanya beberapa tenaga PPPK yang di berikan haknya oleh Pemkab, namun bagaimana dengan yang lainnya, mereka juga bekerja di instansi yang sumber dananya juga dari negara.

Kemudian dalam pasal 22 juga sudah jelas apa saja yang menjadi hak dari mereka dan dalam pasal 101 diatur bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak.

Ia meminta, Pemerintah Kabupaten Bireuen jangan tutup mata dan terlihat tenang, harus segera evaluasi kinerja RSUD dr Fauziah.

“karena dia menurut saya tidak layak, para tenaga kerja sudah meminta penjelasan tapi dia berkilah dan beralasan ada kaitannya dengan BPJS”,

“Berarti RSUD dibawah pimpinan, dr Mukhtar MARS saat ini sangat buruk, dan ini membawa buram dan suram nya wajah kabupaten ini, kita pinta pada pak Bupati segera copot jabatan Direktur RSUD Bireuen.” Tandasnya. (Manzahari)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Program penanaman pohon yang dilaksanakan Kepolisian Resort kabupaten Seram Bagian Barat bersama jajarannya, sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat.

“Pemda SBB sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh polres Seram Bagian Barat, yang dipimpin oleh Kapolres SBB AKBP Bayu Tarida Butar Butar,” ungkap Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Seram Bagian Barat Maluku Leo Kakisina. Sabtu, 4/1/2020.

Dikatakannya Kakisina, Pada dasarnya pemerintah daerah Kabupaten SBB dalam dinas lingkungan hidup, sangat merespon dan mendukung penuh upaya atau program dari kepolisian, berupa penanaman pohon yang dilakukan Polres Seram Bagian Barat.

Penanaman 55 pohon hal ini untuk penghijauan karena kita tahu akhir-akhir ini hutan kita menjadi gundul apalagi dimusim kemarau.” Jelas Kakisina.

Dijelaskanya, akhir – akhir ini banyak sekali terjadi kebakaran sehingga ini dibutuhkan ada pohon-pohon yang baru yang bisa memberikan ketahanan bagi hutan kita.

Pohon yang di tanam untuk menjadi pelindung tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat teristimewa di mako atau markas Polres Seram Bagian Barat”, pungkas Kakisina. (Suneth)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Himpunan Mahasiswa Dewandatara (HIMADA), menyalurkan bantuan untuk korban ruko dan Mesjid Taqarrub di Gampong Alue Bungkoh, Kecamatan Pirak Timu, pasca kebakaran 28 Desember 2019 lalu.

Antarullah, ketua Umum HIMADA kepada media ini mengatakan, bantuan yang disalurkan pihaknya  merupakan wujud kepedulian sebagai jasa solidaritas dalam membantu korban dan mesjid yang terkena imbas pasca kebakaran. (04/01-20)

“Hal tersebut merupakan suatu kewajibab sosial sebagai mahasiswa yang berasal dari aceh utara” ujarnya.

Pihak kami kedepan, katanya, akan terus mengupayakan seluruh kegiatan sosial dan keagamaan seperti halnya hari ini ikut berpartisipasi membantu Mesjid Kede Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu pasca kebakaran Sabtu lalu.

Antarullah menambahkan, bantuan yang disalurkan untuk Mesjid Taqarrub Desa Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara tersebut, berupa uang tunai dan semen andalas untuk membantu pembangunan mesjid.

“Bantuan langsung diserahkan secara simbolis kepada ketua pemuda dan ketua KNPI Gampong setempat, disaksikan oleh  masyarakat setempat, Antarullah untuk selanjutnya diserahkan kepada Imam Mesjid setempat,” tutupnya. (Manzahari)