Suara Indonesia News – Aceh Besar, Satu unit kapal tongkang dengan muatan batu bara kandas di perairan Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu (29/7/2018) yang lalu. Kandasnya kapal yang memuat 7 ribu ton material batu bara ini diduga karena angin dan gelombang besar yang sedang melanda perairan Aceh pada saat itu sehingga membuat kapal tongkang tersebut patah.

Patahan kapal ini pada menyebabkan material batu bara tersebut tumpah dan mencemari perairan pantai Lampuuk dan Lhoknga. Saat itu, kondisi perairan Lampuuk tercemar sangat parah, banyak biota dan ekosistem terumbu karang mati karena efek dari batu bara tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pantai tersebut kini sudah kembali terlihat bersih. Tapi menurut pantauan warga, masih ada temuan batu bara yang ada di pesisir pantai akibat bekas tumpahan batu bara tahun 2018 silam.

Himpunan Mahasiswa Biologi Sains (HIMABIOS) UIN Ar-Raniry yang diwakili oleh Sulthan Alfaraby, sangat menyayangkan atas insiden tersebut dan berharap adanya tindakan pertanggungjawaban dari pihak pemilik kapal tongkang dan material batu bara yang diduga milik salah satu perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang berlokasi di Lhoknga, Aceh Besar, Selasa (20/8/2019).

“Menjelang besok 21 Agustus 2019 adalah hari Maritim Nasional, kami selaku mahasiswa Biologi yang juga peduli terhadap laut, sangat menyayangkan atas insiden yang terjadi pada tahun 2018. Memang benar, saat insiden 2018 dulu mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai dan juga mencemarkan laut dengan ribuan ton batu bara yang tumpah ke laut. Sekarang pun, masih ada ditemukan sisa-sisa batu yang ada di pesisir pantai Lhoknga. Kami mendesak pihak perusahaan dan PLT Gubernur Aceh harus turun tangan terkait permasalahan yang tidak sepele ini”, tegasnya kepada awak media.

Menurut beliau, jika masih ada indikasi pencemaran akibat batu bara di pantai, bisa sangat membahayakan manusia dan ekosistem pantai dan ditakutkan akan ada yang keracunan karbon akibat batu bara yang masih tersisa tersebut.

“Kami minta perusahaan pemilik batu bara serta dinas terkait di pemerintahan untuk bertindak. Kepada PLT Gubernur Aceh, jangan lepas tangan dengan insiden ini. Karena ditakutkan sisa batu bara ini akan sangat membahayakan manusia dan ekosistem untuk jangan panjang. Kita juga tidak ingin jika batu bara ini meracuni makhluk hidup disekitar, apalagi jumlahnya dulu diduga 7 ribu ton yang tumpah. Bayangkan, sangat banyak biota yang musnah”, tambahnya.

Beliau berharap semoga secepatnya ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait dan beliau juga mendesak PLT Gubernur Aceh untuk segera bertindak cepat demi keselamatan ekosistem di Aceh dan memberikan sanksi tegas jika hal ini terulang kembali.

“Kami rasa ya sejak dari 2018 masalah ini belum tuntas, harusnya PLT Gubernur Aceh dan dinas terkait secepatnya harus turun tangan dan bertindak demi keselamatan ekosistem di Aceh dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang mencemari lingkungan. Untuk kedepan, keselamatan transportasi yang membawa zat berbahaya untuk lingkungan harus diperhatikan, karena resikonya sangat besar jika terjadi kecelakaan, jangan anggap sepele”, tutupnya. (Sulthan Alfaraby)

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Terkait keresahan warga kec kutamakmur dengan adanya PT.IBAS yang beroprasi di gampong Guha Ule kec.kutamakmur kab.aceh utara, limbah yang di hasilkan PT.IBAS tersebut, menimbulkan bau yang tidak sedap di gampong-gampong yang ada di sekitaran pabrik tersebut,

Informasi yang di dapatkan dari Salah seorang warga yang ad di sekitaran pabrik yang tidak ingin di sebutkan namanya, berinisial (MZ) minggu 18/08/19 mengatakan pada media bahwa dari beberapa bulan yang lalu bau yang di hasilkan dari limbah pabrik sawit sangat mengganggu aktifitas warga, ” aroma bau yang dihasilkan dari pabrik sawit tersebut, sangat meresahkan warga di kampung, apalagi di saat hujan turun,baunya sangat menyegat seperti banggkai, dan menjelang magrib nyamuk pun di kampung mulai sangat banyak setelah adanya pabrik sawit itu” katanya pada media

Namun Setelah di konformasi ke pada pihak pabrik, melalui meneger asmadi senin (19/08/19) dia membenarkan adanya bau yang saat ini di areal kampung di sekitaran pabrik, dia mngaku” benar memang ada bau yang di hasilkan dari limbah pabrik, dinama pabrik yang tidak menumbulkan bau?, namun kami sudah melakukan langkah-langkah upaya untuk menghilangkan bau tersebut, saat ini juga kami sudah mencoba mematikan kuman agar bau tidak melebihi SOP” katanya kepada media saat di wawncarai

Ahmadi melanjutkan, ” baru-baru ini sudah kami pangggil gechik-gechik Gampong di sekitaran pabrik, namun tidak semua Gechik ,, tujuan kami beritahukan tentang bau limbah ini, kepada KADES q karna kami dapat laporan dari warga yang tidak menyenagkan tentang bau limbah pabrik ini, kami berharap agar masyarakat mengetahui tentang permasalahan pabrik ini, karna pihak pabrik juga sudah berusaha untuk menghilangkan bau yang menggangu warga setempat,” ungkapnya lagi

“Berikutnya kami juga berharap kepada masyarakat setempat jika ingin menyampaikan keluhan, terhadap oprasi pabrik ini, maka kami siap menerima masukan dari masyarakat setempat dan menjadi motifasi kepada kami untuk melakukan langkah-langkah upaya perbaikan terhadap kegiatan kami yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitaran pabrik khusunya,” tutupnya pada media.

Reporter: manzahari

Suara Indonesia News – Halmahera Selatan, kepala Desa silang kecamatan Bacan timur selatan kabupaten Halmahera Selatan Rifai S Hasanat Bakal di laporkan ke kejaksaan Negri (Kejari) Halmahera Selatan oleh LSM Front Delik anti korupsi (FDAK) kabupaten Halmahera Selatan, Karena yang bersangkutan di duga kuat telah melakukan tindakan (korupsi) penyelewengan Dana Desa (DDS) Desa silang kecamatan Bacan timur selatan sejak yang bersangkutan di Lantik sebagai kepala Desa silang kecamatan Bacan timur selatan kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 lalu.

Hal ini di sampaikan oleh ketua Devisi investigasi LSM Front Delik anti korupsi (FADAK) Kabupaten Halmahera Selatan, Ruslan Abdul kepada wartawan senin (19/08/2019) mengatakan pihaknya secara kelembagaan akan melaporkan kepala Desa (kades) silang Rifai S Hasanat ke kejaksaan Negeri Halsel karena yang bersangkutan di duga kuat melakukan tindakan korupsi dana Desa silang kecamatan Bacan timur selatan ratusan juta rupiah, hal ini di buktikan dengan sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang di kerjakannya oleh kepala Desa tidak sesuai dengan RAB dan proses pengerjaannya asal jadi sehingga pembangunan Rabat beton jalan yang di kerjakan baru beberapa bulan terakhir ini rusak parah.

Padahal anggaran untuk pembangunan Rabat beton jalan dan Deker pada Desa silang tahun 2017 tersebut di anggarkan mencapai 200 juta rupiah, bukan hanya pembangunan Rabat beton jalan yang di korupsi anggarannya melainkan kegiatan pembangunan fisik lainnya di duga di gelapkan ratusan juta rupiah selain pembangunan fisik yang di korupsi anggarannya, namun sejumlah aitem kegiatan tidak di laksanakan dan anggarannya di selewengkan, olehnya kepala Desa olehnya itu Ruslan mendesak kepada kepala kejaksaan tinggi Maluku Utara, agar segera melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa silang Rifai S Hasanat, dan pihak DPMD dan Camat Bacan timur selatan yang mengeluarkan rekomendasi pencairan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan kegiatan di Desa silang kecamatan Bacan timur selatan.

Ruslan juga mendesak kepada kepala Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan Salamat Ak, seger melakukan pemeriksaan atas realisasi kegaiatan Dana Desa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 sehingga dapat di ketahui berapa jumlah anggaran Dana Desa (DDS) maupun alokasi dana Desa (ADD) yang di duga di korupsi kepala Desa silang kecamatan Bacan timur selatan kabupaten Halmahera Selatan, Rifai S Hasanat, pihak inspektorat Halsel juga diminta serius melakukan audit sesuai pekerjaan pembangunan fisik di Desa. pintahnya.

Sementara itu kepala Desa silang kecamatan Bacan timur selatan, Rifai S Hasanat, saat di konfirmasi wartawan, Senin (19/08/2019) melalui saluran selulernya, nomornya hendhphonenya tidak aktif.

kepala kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Cristian Carel ratu Anik saat di konfirmasi mengatakan laporannya dia sudah terima pekan Depan Kejari Halsel mengagendakan Melakukan pemeriksaan terhadap kepala Desa silang Rifai S Hasanat terkait Dugaan penyelewengan Dana DDS Desa silang kecamatan Bacan timur selatan. cetusnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Halmahera Selatan, Dinamika politik menjelang pilkada Halsel 2020 mulai menggeliat. Bupati incumbent Bahrain Kasuba, kembali mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati Halsel melalui DPD II PAN bersamaan dengan Calon Bupati lainnya Usman Sidik. Pengambilan Formulir tersebut diwakili masing-masing tim relawan, Senin, (19/8/19) di sekretariat DPD II PAN Halsel.

Bahrain Kasuba, yang menjabat bupati Halsel periode 2016-2021 diusung koalisi PKS dan Hanura ini kembali akan maju dalam pilkada Halsel 2020 mendatang. Olehnya itu, PAN menjadi tujuan pertama dalam pengambilan Formulir balon bupati dan wakil bupati.

“Kita diminta untuk mengambil dua formulir yakni bupati dan wakil, bagi semua partai, alasanya jika partai bersngkutan menawarkan wakil maka disitu masuk kajian kami,”jelas Nasir Barmawi perwakilan tim Bupati Halsel Bahrain Kasuba saat menyambangi Rumah PAN Desa mandaong, Senin, (19/8/19).

Lanjut Nasir, piahaknya diminta datang untuk mengambil formulir dan akan melengkapi semua persyaratan yang disodorkan oleh partai PAN itu sendiru.

“Tadi di ruangan mengisi semua persyaratan yang ada, mungkin ada yang belum sempurna, tapi semua syarat-syarat pokok sudah terpenuhi dan dalam waktu dekat kami akan mengembalikannya,” Ujar Nasir Barmawi saat mengambil Formulir Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halsel 2020.

Nasir menjelaskan, Kandidatnya, kembali mendaftarkan diri ke PAN, karena sejumlah program belum terselesaikan, sehingga butuh waktu penyelesaian, olehnya itu Dia (Bupati) kembali dijagokan untuk periode kedua halsel mendatang.
“Pencalonan ini, pencalonan kedua sebagai calon bupati melalui PAN, bagi saya yang terpenting adalah amanah dan mencintai setulus-tulusnya. Yang utama sekali adalah bagaimana program-program bisa menjadi program-program yang mensejahterakan rakyat Halsel,” jelasnya. Dia mengatakan butuh waktu untuk penyelesaian, maka Bahrain dipandang perlu untuk pencalonan yang kedua ini. “Jadi memang kita harus menyelesaikan secara tuntas,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim penjaringan PAN Halsel, Idham Hasjim, didampingi ketua bidang komunikasi antar lembaga partai politik, Sahril Samad, membenarkan, sejak dibuka minggu kemarin, hari ini, senin (19/8/119), sudah ada dua balon yang datang mengambil formulir pencalona, yakni petahana Bahrain Kasuba, dan Wakasekjen PKB Usman Sidik. “Mereka mengambil formulir, diwakili masing-masing tim, ” singkatnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Jakarta, Sejumlah isu digodok PKB jelang Muktamar di Bali pada 21-22 Agustus 2019. Di antara yang mengemuka soal evaluasi pilkada langsung. PKB ingin Pilkada khususnya Pilgub dikembalikan ke DPRD.

“Kami merekomendasikan agar pilkada, khususnya pilkada Gubernur, kembali dipilih oleh DPRD seperti sebelum tahun 2005. Alasannya, karena dalam konteks saat ini, titik berat pelaksanaan otonomi daerah ada di tangan kabupaten/kota, bukan di provinsi,” ucap Usman Sidik Wasekjen PKB,Senin (19/8).

Menurutnya, gubernur, meskipun diberi kewenangan mewakili pemerintah pusat, dalam praktiknya memang tidak terlalu kuat dan efektif mengarahkan. Dengan kewenangannya yang masih terbatas itu, maka pilkada gubernur langsung menjadi tidak proporsional.

“Biayanya besar, kerumitannya besar, potensi risikonya juga besar, tapi tidak sebanding dengan wewenang yang diperolehnya nanti. Jadi terasa agak ‘mubazir’,” tutur Usman

Pilkada lewat DPRD sebetulnya pernah dibahas dan disepakati DPR periode 2009-2014 lalu, namun tak berlanjut karena menuai pro kontra. “Mari kita buka lagi wacana ini dimulai dari Muktamar Bali,” lanjut Usman

Soal adanya anggapan bahwa gubernur dipilih DPRD sebagai kemunduran demokrasi, Usman mengatakan demokrasi itu beragam dalam pelaksanaannya. Ada yang langsung, ada yang tidak. Yang penting hak publik kan tidak dihilangkan dalam proses itu. Publik diwakili oleh wakil-wakilnya di DPRD.

“Dalam banyak urusan, soal legislasi, anggaran dan lainnya, toh publik juga diwakili oleh DPRD, tidak langsung. Kecuali kalau kita mau menggeser otonomi daerah ke provinsi. Tapi itu soal lain lagi,” tutup Usman. (Bur)

Suara Indonesia News – Halmahera Selatan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik Anti korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan, Bakal melaporkan Direktur utama PT. Citra Putra Laterang dan Pelaksana Pekerjaan proyek pekerjaan Normalisasi Saluran air Tahap II Volume 1 Paket yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) pada kementerian perhubungan Direktorat jenderal perhubungan Udara Tahun 2019 yang hingga kini belum mencapai 10 persen dari volume kegiatan namun sudah di cairkan 20 persen oleh Hi Lutfi selaku pelaksana kegiatan.

Hal ini di sampaikan oleh wakil ketua Devisi investigasi LSM Front Delik Anti korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan, Ruslan Abdul, kepada wartawan Senin (19/08/2019) mengatakan dalam dekat akan melaporkan direktur PT. Citra Putra Laterang ke Polda Maluku Utara, dan Hi Lutfi sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan Normalisasi Saluran air tahap II satu paket pada Bandar Udara Oesman sidik Labuha Bacan kabupaten Halmahera Selatan.

Di katakannya Proses pekerjaan Normalisasi saluran air Tahap II Volume 1 paket dengan dengan nomor kontak : KU.003/LAH-03/PPK-KONTRAK/IV/2019 dengan Biaya sebesar Rp. 14.559.962.000 sudah masuk pada bulan ke dua ini proses pekerjaan belum mencapai 10 persen dari total volume kegiatan, meski begitu pihak kontraktor Hi Lutfi sudah mberanikan diri melakukan proses pencarian 20 persen dari total nilai kontrak dari perusahaan, sehingga proses pencairan anggaran 20 persen oleh Pihak kontraktor dinilai sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Olehnya itu pihaknya atas nama LSM FDAK kabupaten Halmahera selatan mendesak kepada kepolisian Polda Maluku Utara segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait proses pencarian anggaran 20 persen anggaran padahal Realisasi perkejaan belum mencapai 10 persen sehingga proses pencariannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan pihak direktorat jenderal perhubungan udara untuk memutus kontrak kerja dengan PT. Citra putra Laterang karena perusahaan Tersebut di pastikan tidak mampu menuntaskan pekerja proyek tersebut.

Ditambahkannya PT. Citra putra Laterang merupakan salah satu perusahaan jasa kontraktor yang sudah lama beroperasi di Halsel dan memiliki riwayat yang sangat buruk saat melaksanakan kegiatan proyek karena sejumlah proyek yang bersumber dari DAU kabupaten Halmahera Selatan hampir semuanya gagal di selesaikan . Cetusnya. (Bur)

Suara Indonesia News – Banda Aceh, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan (BEM FP) Universitas Abulyatama (UNAYA) melalukan aksi keliling di Ulee Lheue dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di laut. Minggu, (18/08/2019).

Aksi yang dilakukan menggunakan pengeras suara ini adalah upaya untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan sangat berbahaya terhadap kehidupan biota di laut dan sekaligus sebagai perayaan atas Hari Kemerdekaan Repubik Indonesia ke 74, yang dimana mewujudkan laut yang bebas sampah adalah tugas setiap warga negara.

“Satu sampah yang kita buang akan merugikan banyak biota laut bahkan menyebabkan kematian. Satu sampah yang kita buang akan merusak ribuan generasi bangsa”, ujar Irsan Saputra selaku Ketua BEM Fakultas Perikanan Universitas Abulyatama.

Mereka juga berharap bahwa dengan dilakukan aksi ini, masyarakat bisa tersadar dan juga bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Banda Aceh. (Sulthan Alfaraby)