By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Professional harus terus diperkuat. Demikian amanat Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara tasyakuran Peringatan HUT ke-71 TNI tahun 2016, yang dibacakan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (5/10/2016).

Presiden Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa, kedaulatan dan kehormatan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sang Saka Merah Putih terus terjaga dan ditegakkan.

Menurut Jokowi, kehadiran TNI dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, menjadi semakin penting dengan tantangan penugasan yang semakin kompleks. ”Tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hanya terbatas pada perang terbuka, tapi perang asimetris, persaingan ekonomi, persaingan diplomasi, persaingan teknologi, dan persaingan soft power,” jelasnya.

Lebih lanjut Presiden RI Jokowi menyatakan bahwa, TNI akan terus meningkatkan kecanggihan Alutsista dan kemampuan prajuritnya dengan melakukan latihan-latihan berkesinambungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari itu semua. “Negara percaya bahwa prajurit dan keluarga TNI harus sejahtera, dimanapun prajurit berada dan bertugas,” tegasnya.

 Diakhir amanatnya, Presiden RI Jokowi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-71 kepada segenap anggota dan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, termasuk yang sedang melaksanakan tugas mulia menjaga bangsa dan negara, diseluruh penjuru tanah air dan di seluruh penjuru dunia.

Dalam acara tasyakuran HUT ke-71 TNI tahun 2016 tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memotong tumpeng yang diberikan kepada pemenang Lomba Tembak Piala Panglima TNI 2016 yang berlangsung di Karang Pilang, Surabaya, beberapa waktu yang lalu. Potongan tumpeng pertama diberikan kepada Serma Kowad Natalia Susanti yang seharihari berdinas di Staf Ahli Panglima TNI dan tumpeng kedua kepada Sertu Ageng Pribadi yang sehari-hari berdinas di Paspampres.

Tasyakuran yang diikuti oleh segenap pejabat tinggi dan prajurit serta Pegawai Negeri Sipil di jajaran Mabes TNI tersebut berjalan hikmat, dengan setiap 20 orang prajurit memiliki 1 tumpeng dihadapannya, pemotongan tumpeng pun dilakukan oleh semua prajurit. Rasa kebersamaan dan soliditas TNI dalam perayaan yang dilaksanakan secara sederhana tersebut begitu terasa. (Puspen TNI/SI).

By -
0

Suaraindonesianews – Jakarta, Ekonomi Indonesia di tahun 2017 diproyeksi akan  tumbuh 5,3% atau naik tipis dibanding Tahun 2016 yang diproyeksi tumbuh 5,1%.  Dan untuk Sektor perdagangan dan investasi bakal menjadi dua variable penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi global .

Hal tersebut disampaikan Jose Rizal Damuri, Head of the Department of Economics, Center for Strategic and International Studies (CSIS) di jakarta,

Dalam seminar singkatnya bersama Prof.dr. Miranda Gultom, zose mengatakan, optimisme pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah harus didukung dengan pertumbuhan perdagangan eskpor yang cukup signifikan serta naiknya kegiatan investasi dalam negeri.

“Proyeksi kami perekonomian Indonesia tentu akan tumbuh di level 5,3 di 2017%. Untuk bisa tumbuh 5,1% di 2016, perdagangan ekspor diproyeksi tumbuh 2,3%, sementara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% di 2017, perdagangan ekspor harus tumbuh di 3,3%. Harusnya lebih dari pada itu karena yang kita inginkan kegiatan perdagangan terus tumbuh lebih tinggi,” ujar zose di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Senin (03/10/2016).

Sementara untuk kegiatan investasi, pemerintah telah menuangkan segala bentuk kemudahan berinvestasi di dalam negeri melalui 13 paket kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itu diharapkan bisa diimplementasikan terutama dalam menarik minat swasta dalam berinvestasi di proyek-proyek infrastrukur dalam negeri.

“Arah untuk ke sana masih tidak mulus. Pemerintah punya banyak pekerjaan rumah terutama terus mendorong kegiatan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Jose mengatakan bahwa Tax Amnesty akan jadi faktor pendorong dalam mendukung kegiatan investasi. Selain untuk memperbaiki basis pajak, tax amnesty akan memberikan efek “trust” yang lebih tinggi kepada pemerintah oleh investor .

Sebelum adanya Tax Amnesty, investor masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait kemudahan dalam berinvestasi. Namun dengan keberhasilah program ini di tahap pertama akan memberikan sentiment positif bagi kegiatan investasi ke depannya.

SI NEWS 1

Miranda Gultom, mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia mengatakan outlook perdagangan dan investasi Indonesia 2017 masih cukup baik. Namun demikian belum pulihnya perekonomian global saat ini masih menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia .

Menurutnya, masih terdapat beberapa kebijakan ekonomi dunia yang bersifat proteksionis dan tidak menguntungkan negara-negara berkembang yang mau meningkatkan ekspor .

“Saya kira selain perdagangan ekspor dan investasi, konsumsi domestik juga perlu. Jika tiga variabel ini tumbuh dengan baik maka saya optimis pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan itu bisa tercapai. Jangan lupa bahwa tidak hanya infrastruktur fisik, listrik, ataupun jalan yang kita bangun, infrastruktur ESDM juga perlu untuk bisa terus berkompetisi,” katanya.

Dalam hal ini, menurut miranda, pihak pemerintah terkait,  pemerintah perlu memperkuat struktur ekonomi dalam negeri dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri kreatif. Indonesia bisa belajar dari negara Inggris bagaimana pemerintahnya bisa menciptakan mitra kerja dengan luar negeri yang memiliki potensi besar untuk menciptakan usaha baru.

“Selain itu negara ini harus bisa memaksimalkan kesempatan supply chain bagi usaha kreatif dalam proyek-proyek global sehingga industri-industri kreatif bisa mendunia,” ujar miranda ketika dikonfirmasi SI nesw .com.

SI NEWS 2

Menurut Miranda, tahun 2017 dan  2018 akan lebih baik lagi jika pemerintah betul betul memeperhatikan kepada inprastruktur dan  harus dapat  merealisasikannya,  terutama dalam inprastruktur listrik, jalan dan Sumber Daya Mmanusia, karena ketiga sektor tersebut  pernah dilakukan study oleh salah satu orang indonesia maka daari itu,  pemerintahan Indonesia harus benar benar  mempersiapkannya, ujar miranda.

Persiapan peningkatan sumber daya manusia, tentunya  harus segera mungkin dilakukan dan ini  tidak bisa instan, butuh waktu dan kesiapan agar lebih  hebat lagi kuat lagi dalam menungjang perekonmian Indonesia.

Terlebih dalam bidang industri harus ada dukungan pihak pemeriintah maupun pihak terkait untuk memberikan Kemudahan dalam pasilitas dan  penunjangnya.

Menurut Miranda, dalam intolenrasi saat ini lebih baik dibanding tahun kemarin, sekarang dengan banyak  masuknya dana asing, menandakan bahwa  Indonesia kepastian hukumnya lebih baik,dan  peraturan peraturan sudah sangat menunjang, terutama perarturan yg dikeluarkan oleh ibu Sri mulyani sekarang ini, Dan Tax amnesti sangat menolong budget pemerintah,   untuk kemungkinan  melakukan investasi dan restrukturisasi sektor di sekonomi  indonesia.  Ujarnya.

Sehingga ini adalah Suatu momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki wajib pajak, bukan wajib pajak yang telah setia dari dulu membayar pajak terus, melainkan mereka wajib pajak baru,

Di era pemerintah jokowi, tekanan politik memang  mempengaruhi kebijakan ekonomi secara cukup kuat, tetapi, kehadiran sri mulyani dalam kabinet,   bisa menghadirkan balancing terhadap kebijakan ekonomi itu sendiri. Ujar miranda gultom. Menutup wawancara dengan SInews.com ( sep ).

By -
0

Suaraindonesianews-Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, DR. Drs. H. Idris Rahim, MM “Kami sudah menunggu kehadiran BKN di Provinsi Gorontalo”  Ungkapnya, saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Gorontalo, Jumat 30 September 2016 di Kantor UPT BKN Gorontalo, Jl. H DJ Rahman, Kabutan Gorontalo.

Penerimaan kehadiran UPT BKN dengan baik dibuktikan dengan Prov Gorontalo secara resmi menghibahkan lahan seluas 7000 m2 yang dapat digunakan sebagai Kantor UPT BKN, Idris Juga menyampaikan bahwa kedepannya Ia berharap tidak hanya sebagai Kantor UPT, namun bisa menjadi Kantor Regional di Gorontalo.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kedepan segala hal yang berhubungan dengan ujian untuk ASN akan dilakukan secara eletronik, baik untuk ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil, ujian penyesuaian ijasah kenaikan pangkat dan ujian lainnya. Melihat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gorontalo yang cukup banyak hingga 29ribu ASN, menjadi alasan tersendiri mengapa UPT BKN hadir di Gorontalo.

UPT Gorontalo sudah memiliki 2 ruang Computer Assissted Test (CAT) yang sesuai standar. Total 54 buah Personal Computer (PC) disediakan lengkap dengan Kamera CCTV, ruang monitoring, registrasi, administrasi, ruang tunggu serta loker untuk penyimpanan barang peserta tes.

Sesuai ungkapan Wakil Gubernur Gorontalo bahwa ASN merupakan penggerak gerbong pemerintahan, melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga harus dilayani sebaik-baiknya, Bima berharap dengan hadirnya UPT BKN di Gorontalo dapat mendekatkan pelayanan BKN kepada ASN di Gorontalo.(SI/Andi Sulfan)

By -
0

Suaraindonesianews-jakarta, Dengan alasan faktor keuangan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta maaf terhadap aspirasi yang muncul di sejumlah daerah untuk mengajukan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), karena pemerintah belum bisa menindaklanjuti usulan tersebut.

“Kami sampaikan mohon maaf bahwa pemerintah belum bisa menindaklanjuti aspirasi mengenai usulan DOB maupun persiapannya,” kata Tjahjo dalam rapat bersama dengan Mensesneg, Seskab, Menteri PAN RB dan Kepala Staf Presiden dengan Komisi II, di Jakarta, Senin (3/10) siang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman itu Mendagri mengemukakan, saat ini sudah ada 213 usulan pembentukan DOB. Ia menegaskan, meskipun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pembentukan DOB itu akan membebani daerah induk. Padahal, lanjut Tjahjo, daerah-daerah sedang melakukan pengetatan anggaran sehingga tidak memungkinkan apabila anggarannya dipotong untuk DOB.

“Daerah induk tidak mungkin dipotong lagi, dengan penghematan ini kemudian penundaan program yang harusnya akhir tahun akan masih dipersiapkan tahun depan tidak mungkin dipotong untuk membiayai Daerah persiapan,” jelas Tjahjo.

Karena daerah sedang mengetatkan anggarannya, menurut Mendagri, maka tidak mungkin satu kabupaten/kota dipecah lagi lalu anggaran induk dibagi dua. Karena itu, kalau ada pengajuan DOB maka akan mengajukan anggaran baru sedangkan kondisi fiskal dalam negeri sedang melakukan pengetatan dan efisiensi.

Mendagri berharap ke depannya, tahun depan nantinya perekonomian Indonesia semakin membaik sehingga DOB ini dapat direalisasikan.

“Saya kira kita berdoa perekonomian tahun depan semakin baik, kemudian daerah persiapan otonomi baru yang kita rapatkan sudah tiga kali bersama  dengan bapak wakil presiden  bisa disepakati,” tutup Tajhjo. (ES/IS)

By -
0

Suaraindonesianews – Paser,Tanah Gerogot , Perseteruan antara pihak manajemen PT.Bumi Mulia Makmur Lestari yang terletak di desa Lebur Dinding, kecamatan Muarasamu Kab.Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan pekerja musiman  yang bekerja pada perusahan tersebut hingga saat ini belum selesai.

Perseteruan tersebut berawal dari kebijakam manajemen PT.BMML melakukan efisiensi terhadap pekerja musiman. Alasan efisiensi dikarenakan kondisi keuangan perusahan tidak mampu membayar upah harian  pekerja musiman, selain itu, untuk menghindari PHK terhadap pekerja tetap maka manajemen memutuskan perlu dilakukan efisiensi terhadap pekerja musiman.

Sebelum  persoalan ini dibawah ke Dinas Tenaga Kerja kab. Paser, pada tanggal 29/9/2016, pekerja musiman  sebanyak 77 orang bersama pengurus serikat pekerja melakukan biparti dengan pihak manajemen dan menuntut agar perusahan membayar hak-hak mereka  secara normatif sesuai undang-undang no 13  tahun 2003 tentang tenaga kerja, tetapi tuntutan tersebut  tidak membuahkan hasil. Pada pertemuan tersebut, ADM PT.BMML Roberts Saragi menjelaskan terhadap pekerja musiman tetap diberikan pekerja borongan sesuai dengan kebutuhan perusahan namun pekerja musiman tetap menolak.

Pertemuan antara pekerja dan pihak perusahan di kantor Dinas Tenaga Kerja kab.Paser yang dimediasi oleh Dinas Tenaga kerja belum lama ini tidak membuahkan hasil. Pada pertemuan tersebut, pekerja lepas melalui juru bicaranya Kornelis.W.G menjelaskan bahawa efisiensi terhadap pekerja musiman tersebut sudah jelas bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap para pekerja, oleh karena itu pihak perusahan wajib membayar hak-hak pekerja.

Pada pertemuan tersebut, mereka menyerahkan surat tuntutan kepada pihak perusahan agar segera membayar hak pekerja  77 orang  sebesar 1,8 Milyar dan mendesak agar surat tersebut  diteruskan ke Direktur perusahan. Pihak perusahan mengatakan usulan tersebut akan ditndak lanjuti ke Direktur dan berjanji tgl 11/10/2016  akan disampaikan hasilnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasir, Sancoyo.S.Sos. dimintai tanggapan terkait tuntutan pekerja yang tidak terikat hubungan kerja/kontrak kerja atau bukan  merupakan karyawan tetap pada perushan tersebut tidak mau memberikan tanggapan. Informasi yang dihimpun tim media SI menyebutkan bahwa serikat pekerja nasional yang mendampingi pekerja tersebut belum dicatat secara resmi di kantor dinas tenaga kerja setempat.

(Laporan koresponden suaraindonesianews.com usman Tibo Kaltim).

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo, Sabtu (1/10) pukul 08.00, memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2016 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Presiden tiba di Halaman Monumen Pancasila Sakti pada pukul 07.45 disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan langsung menuju ruang tunggu utama. Di ruang tunggu utama telah hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi dan Wapres JK berjalan menuju tempat upacara dengan berjalan kaki. Presiden kemudian langsung menuju mimbar upacara, sementara itu di lapangan upacara telah tampak berbaris rapih pasukan upacara.

Dalam upacara itu, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin membaca dan menandatangani Naskah Ikrar dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian acara.

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden dan Wapres beramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Revolusi dan keduanya mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Aubade. (UN/SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak di 101 daerah, terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, calon kepala daerah wajib melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan tersebut.

 Untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas agar lahir pemimpin yang amanah, KPK mengajak masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap harta calon kepala daerah. Masyarakat bisa memantau status pelaporan harta bakal calon kepala daerah melalui website KPK. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, upaya ini merupakan langkah awal dalam upaya menjaga integritas pada proses Pilkada.

“Harapan kami, Pilkada yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang bersih, amanah dan bebas dari korupsi sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah,” katanya.

Ajakan untuk terlibat dalam pengawasan ini, bukanlah tanpa alasan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK terhadap kepala daerah pada rentang 2004-2016, memperlihatkan setidaknya ada 63 kepala daerah, terdiri dari 52 bupati/walikota dan 11 gubernur, yang terjerat kasus korupsi dengan berbagai modus.

“Yang terbanyak itu modus penyuapan dengan 30 perkara,” kata Agus. Banyaknya kepala daerah yang terjerat, tentu menambah keprihatinan. Pasalnya, kepala daerah yang diharapkan mampu membawa perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, justru terjerembap pada persoalan tindak pidana korupsi. Karena itu, tentu saja KPK memiliki perhatian besar agar fenomena korupsi yang menjerat kepala daerah jangan sampai terulang kembali di kemudian hari.

KPK juga mengimbau kepada para pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada pemilihan umum kepala daerah, untuk segera melaporkan harta kekayaannya dengan menggunakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta memperhatikan periode pendaftaran dan perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk mempermudah proses pelaporan, KPK membuka loket khusus penerimaan LHKPN untuk Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah peserta Pilkada Serentak tahun 2017 sejak 21 September hingga 3 Oktober 2016.

Setelah laporan harta disampaikan, KPK akan melakukan verifikasi terhadap semua formulir LHKPN yang diterima mengenai ketepatan jenis formulir yang digunakan, kesesuaian pengisian pada setiap halaman formulir, serta kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan.

Agus menilai pelaporan harta ini merupakan salah satu upaya menjaga transparansi dan kejujuran setiap orang yang ingin menduduki jabatan publik. “Transparansi dilakukan untuk menegakkan Integritas sebagai niat politik yang baik untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Ini konsekuensi jadi pemimpin daerah,” katanya.(Humas KPK/SI)

 

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementererian Sekretariat Negara (Asdep Humas Kemensetneg) Masrokhan membantah adanya pertemuan antara Menteri Sekeretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ataupun pemimpin Partai Gerindra lainnya untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

“Pemberitaan media online mengenai isu adanya intervensi Istana terhadap Pilgub DKI Jakarta tersebut tidak benar dan menyesatkan,” kata Masrokhan dalam siaran persnya Minggu (25/9) kemarin.

Terkait Pilgub DKI Jakarta itu, Masrokhan menegaskan, bahwa Istana mendukung proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Sebagaimana diketahui ada tiga pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan petahanan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat (Jarot); Agus Harimurthi Yudhoyono (Agus) – Sylviana Murni (Silvy); dan Anies Rasyid Baswedan (Anies) – Sandiaga Uno (Sandi). (ES/SI)

1...7301,7302,7302,7352,7362,737...2,763Page 2,736 of 2,763