Suara Indonesia News – Jakarta, Untuk bernegara kita tidak semata bicara pergantian kepala negara 5-tahunan, namun berapa tahun dan berpuluh tahun kedepan bahkan hingga akhir zaman. Mau jadi apa bangsa dan negara besar ini, anak cucu kita di masa yang datang. Kalau tidak ada Garis Besar Haluan Negara yang tegas dan diputuskan bersama oleh Para Pemimpin Bangsa ini. Sehingga tidak terjadi setiap ganti Presiden, kemudian membuat kebijakan hanya sesuai yang menjadi visi misinya ketika berkampanye, tanpa berpatokan pada Garis Besar, Arah dan Tujuan Jangka Panjang untuk Persatuan, Ketahanan, dan Kemajuan Bangsa ini secara berkesinambungan.
Tentu diperlukan musyawarah mufakat mencapai titik temu terkait pro dan kontra terhadap Amandemen terbatas UUD 1945, sebagaimana yang diusulkan PDI Perjuangan. Bagi PDI Perjuangan, sikap politik tentang amandemen terbatas UUD 1945 sudah ditegaskan dalam salah satu rekomendasi sikap politik PDIP pada saat Kongres V PDI Perjuangan di Denpasar bulan agustus 2019.
Untuk NKRI, PDIP Harga Mati “, demikian Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc, politisi kelahiran Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, 2 Desember 1966, yang merupakan anggota DPR RI periode 1999 – 2004 dan juga periode 2014 – 2019, dan selalu bertugas di Komisi III bidang Hukum dan HAM, dan terakhir sempat duduk di komisi II yang mengurusi bidang Politik Dalam Negeri, pertanahan dll, saat menyampaikan keseriusan PDIP dalam segala agenda politik nasional. (09/12-19)
“Presiden Jokowi adalah kader PDIP sejati, beliau sudah mengikuti semua jenjang rekruitmen, semua jenjang proses politik di PDIP baik ketika mencalonkan diri menjadi walikota solo, cagub DKI Jakarta, bahkan kemudian menjadi Presiden RI dengan dua periode. Semua proses rekruitment tersebut dimulai dari bawah yaitu dari DPC, DPD, baru kemudian tingkat pusat DPP. Ini sebagai pembuktian juga bahwa Jokowi ketika mencapai posisi puncak sebagai pemimpin bangsa ini jauh dari Oligarki Politik (OLPol). Beliau bukan terlahir dari keturunan darah biru dan dinasti partai. Beliau sebagai masyarakat sipil. Nyata sekali beliau teruji, terbukti dalam semua jabatan yang diembannya”, tambah Dwi Ria Latifa saat diskusi mengarah kepada tema OLPol.
“Demikian halnya dengan ibu Puan Maharani, semua jenjang dilalui dengan baik dan maksimal. Adapun beliau kini menjabat Ketua DPR RI itu pun merupakan hasil kerja politik yang dimulai dari bawah. Ibaratnya bayi dimulai dari merangkak, berdiri dan berjalan semua jenjang kepengurusan di partai dimulai dari bawah, begitu juga dalam karier politiknya tidak langsung aji mumpung karena ibundanya sebagai Ketua Umum Partai. Tetapi mulai dari sebagai anggota DPR RI dulu, baru ketua fraksi dan semua dilakukan berjenjang dan apa ini juga bisa disebut sebut OLPol?”, tanya Kader militan ini saat ada wartawan yang nyeleneh soal diatas.
Hubungan baik antara presiden Jokowi dan PDIP tetap terjaga, satu sama lainnya saling hormat menghormati dan saling support. Ibarat ikan dan airnya. Ini yang pastinya membuat ada saja pihak pihak yang ingin memancing di air keruh, mencoba mengadu domba pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Tak heran bila bola bola liar pun dilempar. Masih banyak yang belum move on ya?”, demikian Dwi Srikandi Banteng mulut putih dengan tersenyum.
Dilanjutkan ‘mba Dwi, panggilan akrab kami, bukan perkara besar anak – anak politisi senior ikut berkecimpung dalam dunia politik Indonesia saat ini dengan label politisi muda dari darah politisi senior. “Sekali lagi ya, jangan begitulah. Tidak ada Oligarki Politik di PDIP, semua jelas dan sesuai kapasitas dan result kerja masing masing kader. Saya setuju dengan mas Arief, jangan Paranoid Oligarki Politik. Jangan Parno !”, Demikian beliau bergegas keluar ruang, kemudian menuju mobil yang menjemputnya dan mengacungkan jempol kepada saya. ‘Siap, mba ! (Arief/Rahma)
