Suara Indonesia News – Konawe. Intensitas hujan yang cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam beberapa minggu ini mengakibatkan 17 Kecamatan di kabupaten Konawe berdampak banjir.
Banjir yang melanda 17 dari 29 kecamatan se-Konawe sudah merendam pemukiman dan lahan masyarakat dengan ketinggian antara 2-3 meter. Warga masyarakat yang terdampak banjir saat ini berjumlah 1.483 kepala keluarga (KK) dan 558 KK diantaranya sudah berada di tenda-tenda pengungsian yang disediakan pemerintah setempat.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara,ST.MM., saat meninjau kesiapan armada penanggulangan banjir di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe. Bagi warga yang sudah berada di pengungsian, kata Gusli, pemerintah kabupaten Konawe sudah menyalurkan bantuan berupa selimut, tikar, susu dan perlengkapan bayidan lainnya. Pemkab Konawe pun akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton untuk penanganan bencana tahun 2020.
“Warga terdampak lain yang masih bertahan di rumah tetap bantu pemenuhan pangannya selama banjir,” ujar Gusli.
Lanjut Gusli, permasalahan kita sebenarnya adalah masalah dampak ekonomi akibat banjir karena ada sekitar 15483 hektar areal baik itu sawah, kebun dan areal tambak rakyat yang ikut terendam akibat dampak banjir ini. Dampak ekonomi akibat banjir tentu nya sangat memberatkan masyarakat kita.
“Kita bersyukur banjir belum menelan korban jiwa. Untuk taksiran kerugian kita belum hitung,” ungkapnya.
Prioritas kita sekarang adalah tanggap dulu menyelamatkan masyarakat kita dari dampak banjir, ucap Wabup Konawe.
Sejauh ini, sambung Gusli Topan Sabara, kelengkapan armada yang dimiliki BPBD Konawe masih representatif untuk menunjang mobilisasi tim reaksi cepat (TRC) dalam kelancaran evakuasi warga terdampak banjir. Selain perahu karet, perahu jenis katamaran juga standby di BPBD Konawe sebanyak dua unit.
“Kalau perahu Dolphin tidak bisa diturunkan untuk evakuasi warga. Mesinnya besar, 60 PK. Medannya cocok di laut. Kalau diturunkan evakuasi, rumah warga bisa tersapu,” beber Ketua DPC PAN Konawe itu.
Gusli menambahkan, selain guyuran hujan, banjir di Konawe juga disebabkan adanya perambahan hutan (ilegal logging) di wilayah hulu Konawe. Sementara, kewenangan pemkab Konawe terkait pengelolaan hutan tereduksi dengan keluarnya Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
“Kebijakan pengelolaan hutan sekarang ditarik ke pemprov Sultra. Sehingga, ilegal logging rawan terjadi di wilayah hulu sungai Konaweha. Belum lagi, sungai Lahambuti disebelah utara dan sungai Rawa Aopa di sebelah selatan Konawe. Air dari sungai-sungai itu semuanya mengalir melewati Konawe”, Tutu Gusli Topan Sabara. (Red SI/YT)
