Suara Indonesia News – Mamauju, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bapak Dr. Ir. Bambang Supriyanto M. Sc,  Besrta Bapak Ir. Herudojo Tjiptono, selaku Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) beserta stafnya yang membidangi, bidang kelembagaan Sumber daya manusia (SDM) sekaligus sarana dan prasarana melakukan kunjungan kerja di Mamuju Sulawesi Barat. Pertama dikampus Tomakaka diterima langsung oleh rektor UNIKA Bapak Sahril S.Pd., M.Pd., didampingi Anggota DPR RI fraksi Demokrat dari Dapil Sulawesi Barat, Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bapak DR. H Suhardi Duka, MM.,

Menurut Penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sulbar, Ir.H. Fakhruddin Hade, di ruang kerjanya. Selasa 04/02/2020. Saat Media Suara Indonesia News, Melakukan Wawancara khusus Kaitannya dengan Kunjungan kerja Dirjen PSKL dimamuju sulawesi barat  sejak minggu lalu selama 3 hari 2 malam tanggal 31/01/2020.

Fakhruddin Katakan, ada beberapa program yang perlu dielaborasi sesuai sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen PSKL di UNIKA dan menjadi agenda utama kunjungannya disulbar,

• sosialisasi program prioritas nasional tentang perhutanan sosial itu diprioritaskan untuk generasi milenial dan difokukan kemarin dikampus Unika Tomaka beserta civitas akademika.
• Bagaimana generasi milenial ini untuk bisa menggali potensi yang khas yang ada disulawesi barat ini tentunya yang berbasis lahan tanpa mengurangi fungsi pokok daripada konservasi lahan.
• Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa uniknes kekhasan sulawesi barat ini khususnya disekitar kabupaten mamuju ini dicari untuk bisa diperkenalkan dan digali potensi tersebut untuk bisa dipasarkan keluar terutama kedepan mengantisipasi daripada sulbar kota mamuju ini sebagai penyanggah ibu kota negara.
• Dirjen juga ingin melihat progres tentang program pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi sulawesi barat, sekaligus mengevaluasi permasalahan kendala yang dihadapi dilapangan.
• Bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi dalam rangka percepatan program perhutanan sosial tersebut kedepannya.

Lanjut, Fakhruddin katakan, “Setelah Pak Dirjen PSKL bertolak dari kampus UNIKA Tomakaka Mamuju, mereka menuju melanjutkan acara agenda malam harinya mengadakan pertemuan dengan jajaran rimbawan yang ada disulawesi barat.

Rupanya ada sambutan hangat Dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat M Ali Baal Masdar, saat mengadakan audensi dengan Bapak dirjen PSKL dirumah jabatannya, dan tentunya Bapak Gubernur mengharapkan dengan adanya kunjungan Bapak Dirjen PSKL ini bisa lebih memperkenalkan program perhutanan sosial dan membantu sulbar sebagai provinsi yang ke 33 terutama untuk mengejar ketertinggalan baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia, dan terutama juga yang ditekankan adalah antisifasi untuk mendukung sulbar sebagai  daerah penyangga Ibu kota negara, harapan besar  yang disandangkan kepada Bapak Dirjen semoga kedepannya kementerian LHK lebih fokus dan lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar  untuk daerah sulbar sebagai daerah baru.” harap Ali Baal Masdar.

Setelah audensi dengan Bapak Gubernur Sulbar, Bapak Dirjen melanjutkan pertemuan siangnya bersama dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Sulbar, dalam hal ini presediumnya kemarin yang secara nasional sudah dilantik Bapak Sekjen LHK sebagai Presedium DKN nasional, Dan untuk Sulbar sudah dilantik juga untuk saat ini Bapak Drs. Naharuddin M. Si., beserta jajarannya untuk duduk dalam kepengurusan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Sulbar, Dalam hal ini akan nanti ditindak lanjuti untuk mengisi beberapa Cember atau kamar-kamar yang duduk dalam dewan kehutanan, yaitu antara lain” kamar dari pemerintah yang diisi oleh Kepala Dinas kehutan sulbar sendiri (Bapak fakhruddin), kemudian dari kamar akademisi Universitas Unsulbar, Unika, Unasman, Dan ada kamar dari LSM yang sementara dicari figurnya yang tepat, dan lembaganya perpresentatif, ada kamar dari pengusaha, masyarakat, kamar tokoh agama, kamar tokoh adat dan lain sebagainya,” Jelas Fakhruddin.

Lanjut,” Fakhruddin katakan,  sebelum Bapak Dirjen PSKL bertolak meninggalkan Sulbar, pada malamnya tak lupa kita sempat untuk berpamitan dengan Bapak Gubernur bersama jajarannya yang dipusatkan dikompleks Mangrove Rangas Beach, disitu Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi rasa terimakasih yang sebesarnya karena pak Dirjen berkenan untuk mengunjungi pelosok daerah Bonehau yang cukup jauh dan melihat kondisi masyarakat sulbar yang sebenarnya, sebaliknya disisi lain Bapak Dirjen juga menaruh apresiasi dengan memberikan pesan dan kesan mendalam, bahwa mamuju khususnya sulawesi barat pada umumnya adalah daerah yang sangat indah, daerah yang memiliki potensi sangat kaya untuk itu pengelolaannya betul-betul sangat prioritas dan kedepannya tentu ada yang bisa digarap dalam bentuk skema perhutanan sosial yaitu pemanfaatan kawasannya itu sendiri, kemudian pemanfaatan hasil hutannya, pemanfaatan jasa lingkungan untuk mendukung sektor pariwisata,” Tutur Fakhruddin.

Terakhir Bapak Dirjen sebelum meninggalkan mamuju, melalui Air port Tampa padang, Bapak Dirjen berkesempatan juga untuk melakukan peninjauan dilokasi wisata Mangrove Saluleang di kecamatan Mamuju,” Tutur Fakhruddin.

Adapun harapan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Bapak Ir.H. Fakhruddin Hade, pasca kunjungan kedatangan Dirjen PSKL Di sulbar,

1. Bahwa untuk 2020 kedepan maka kelompok kerja perhutanan sosial ini harus diberdayakan dan tentunya tidak bisa berdaya itu pokja kalau hanya tugas-tugas saja diberikan, atau program-program saja diperkenalkan tanpa dibarengi dengan politik anggaran atau dukungan anggaran yang memadai, karena bagaimanapun juga pengelolaan hutan ini adalah urusan kongkuren artinya urusan bersama,” turur fakhruddin, antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga kalau ada tugas-tugas dekonsentrasi dari pemerintah pusat, dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat tentunya akan diejawantahkan dan direalisasikan melalui kita harapkan usulan kepada Bapak Dirjen semoga kedepannya ada penguatan penganggaran melalui dana dekonsentrasi atau dana-dana tugas bantuan lainnya sehingga kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial bisa berkiprah untuk mensukseskan percepatan perhutanan sosial ini secara maksimal.
2. Diharapkan juga kunjungan Bapak Dirjen untuk tahap berikutnya dalam rangka mengawal perhutanan sosial untuk bisa menugaskan kepala Balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (PSKL) yang ada dimakassar untuk sering berkunjung dimamuju khususnya disulawesi barat pada umumnya,” jelas Fakhruddin. (Hamma)

Suara Indonesia News – Jakarta, Usai mengikuti media Gathering Film Buku Harianku di Fx.Sudirman, Jakarta (Selasa,4/2) lalu. Ada beberapa catatan penting kami yang mengikuti. Diantaranya: Film ini jika sukses pastinya akan mengorbitkan Artis cilik bernama  Kila Putri Alam (10 tahun), selaku tokoh sentral film. Kehadiran Artis papan atas seperti Slamet Rahardjo, Widi Mulia AB-Three, dan Dwi Sasono, pastinya akan membuat warna lain film ini. Sehingga mampu menembus pasar film anak yang ‘tidur lelap selama ini, apalagi mengangkat Tema film anak dengan konsep drama dan musikalitas.

Catatan lainnya, saat tanya-jawab saya menyetujui pertanyaan Wartawan senior, Arief P.Suwendi yang mempertanyakan bagaimana kiat Bros Studio & Blue Sheep Entertainmen mengingat publik film anak nasional masih dibayangi kesuksesan film Sherina (2000) dan Film Laskar Pelangi (2009) yang ke-duanya mampu menembus angka diatas 1 juta penonton dimasanya. Termasuk warisan soundtrack Lagu Sherina dan Laskar Pelangi (Nidji) yang demikian membekas hingga saat ini.

“Motivasi kami membuat film ini adalah menambah hiburan yang baik untuk anak, dan memperkaya film anak Indonesia”,demikian produser (Bobby Bossa) menjawab pertanyaan Wartawan senior Itu.

“Idenya kecelakaan juga karena kita bikin album Kila dulu enggak ada kepikiran buat film. Akhirnya ketemu Mas Alim Sudio, ceritanya bagus akhirnya kita mau bikin filmnya,” kata Bobby Bossa lagi.

Semoga kami mendapat undangan kelak saat Press Screening atau Gala Premier, sehingga ulasannya akan lebih detil. Namun kami acungkan jempol dikala ada pihak yang mau memproduksi film Anak ditengah maraknya film klenik belakangan ini. Bravo! (Rahma/PR)

Suara Indonesia News – Manokwari, Ketua Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) Papua Barat, Robby Paa, angkat bicara terkait keluhan kontraktor pelaksana proyek pekerjaan di Dinas PU Papua Barat.

Saat diwawancarai awak media online ini ” selasa 04/02/2020, Robby sapaan akrabnya mengatakan bahwa mana sejak tahun anggaran 2018 dan 2019 yang baru saja berakhir, belum dapat terselesaikan pembayaran pekerjaan oleh Dinas PU Prov Papua Barat yakni salah satunya pekerjaan pembuatan drenasi di Kabupaten Sorong pada tahun 2018 belum terbayar sampai saat ini sudah tahun 2020,

Robby meminta dalam hal ini Dinas terkait agar bertanggung jawab serta dapat menyelesaikan hal tersebut, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun anggaran baru, seharusnya ada alasan dan jawabannya kenapa bisa terjadi hal seperti ini hingga menimbulkan berbagai pertanyaan.

BKPK juga mempertanyakan hal tersebut kepada dinas terkait, kenapa ada beberapa kontraktor di Papua Barat yang belum terselesaikan masalah pembayaran pekerjaan proyek yang telah selesai dikerjakan dan bahkan sudah kesekian lama ini belum dapat di bayarkan oleh dinas terkait.

Menurut Robby, kami mendapat informasi keluhan tersebut tentang hal ini mulai dari pekerjaan proyek sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 hingga sudah masuk ditahun anggaran yang baru ini 2020 belum terselesaikan atau terbayarkan oleh dinas PU terhadap beberapa kontraktor yang ada di Papua Barat ini.

Ada beberapa kontraktor menyampaikan kepada kami BKPK, setiap mereka kontraktor memasukan tagihan dan konfirmasi ke bidang keuangan dinas terkait, mereka mengatakan bahwa bukti berkas serta dokumennya sudah hilang atau tercecer, hal inilah yang membuat sulit hingga sampai saat ini tidak dapat terselesaikan pembayaran karena berkasnya hilang atau tercecer,

Jika memang demikian hal ini benar berkas serta dokumen sudah hilang atau tercecer hingga tak bisa diselesaikan pembayarannya itu bagaimana solusinya dan dalam hal ini siapa yang salah.. inilah yang patut dipertanyakan.

Dalam pelaksanaan proyek pekerjaan antara pihak kontraktor dan dinas terkait ada perjanjian yang diikat dalam kontrak kerja, untuk itu kami menyampaikan kepada Kepala Dinas PU Prov Papua Barat, Hery GN. Saflembolo. ST. MT, agar dapat mengambil langkah atau kebijakan serta transparan terhadap kontraktor, bagaimana cara mengelola keuangan negara ini seperti apa prosedurnya, karena beliau Kepala Dinas adalah termasuk salah satu pengelola anggaran di Dinas PU Prov Papua Barat ini,

Oleh karna itu kami menyarankan dengan adanya proyek proyek yang ada mulai dari tahun anggaran 2018, 2019 dan belum terselesaikan dapat mengatasi atau menyelesaikannya hingga tidak terjadi masalah, karna ini nantinya akan menjadi masalah jikalau tidak dapat terselesaikan dengan baik, dan bila dinas terkait tak dapat mengatasi persoalan ini maka kami akan  menyurati Gubernur Papua Barat dan juga meminta kepada Inspektorat serta aparat penegak hukum yg ada di Prov Papua Barat untuk dapat menyelidiki proyek proyek serta anggaran tersebut.”Pungkas Robby. (Sam’mad)

Suara Indonesia News – Purwakarta, Sedikitnya warga di  Lima Desa di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, secara antusias mengikuti sosialisasi kompensasi tanah, tanaman dan bangunan dibawah ruang bebas Sutet 500 kV Indramayu – Cibatu Baru yang melewati wilayah Purwakarta.

sosialisasi tahap ke lima ini di adakan pihak PLN Di Aula Desa Cikumpay, Purwakarta Selasa siang (04/02-20).

Dalam paparannya Agung Nugroho, selaku perwakilan PLN menjelaskan, bahwa dalam sosialisasi ini masyarakat lima desa yakni Desa Cisaat, Cijunti, Cimahi, Karangmukti dan Cikumpay terlihat secara antusias hadir mengikuti gelar sosialisasi ini.

“Lima Desa di kecamatan Cikumpay secara terbuka mengikuti sosialisasi yang kita gelar, Alhamdulilah berjalan lancar.” Ujar Agung Nugroho perwakilan PLN usai sosialisasi pada media,

lebih lanjut Agung menambahkan, sosialisasi ini bertujuan mencerahkan pengetahuan masyarakat terkait akan adanya proyek Sutet PLN yang mulai dikerjakan melewati lima desa di kecamatan Campaka Purwakarta.

“Semoga proyek Sutet ini di dukung oleh masyarakat karena ini proyek nasional yang perlu di sosialisasikan.” Tegas Agung.

Sedangkan dalam sosialisasi ini juga di sisi dengan pemberian secara simbolis kepada lima Desa serta sesi  tanya jawab masyarakat diberikan ruang dan waktu untuk bertanya terkait proyek Sutet ini, selain masyarakat pihak Muspika Kecamatan Campaka turut menyaksikan acara ini. (fuljo)

Suara Indonesia News – Mandau, Team Opsnal Unit Reskrim Polsek Mandau, kembali berhasil mengamankan 2 orang pelaku Tindak Pidana Narkoba jenis sabu-sabu pada Selasa, 4 Februari 2020 sekira pukul 10:30 Wib.

Pelaku diamankan di Jalan Dewi Sartika Gang Singgalang Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Identitas Pelaku adalah AA (25) tahun, dan RK (17) tahun, kedua pelaku tidak bekerja sama-sama berdomisili di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

AA dan RK tersangka patut diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu karena dari kedua pelaku turut diamankan Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Kotak plastik kecil tempat penyimpanan sabu-sabu (Bruto 5.1 gram), Uang tunai Rp. 1.350.000,- diduga hasil penjualan, 5 (lima) unit Hand Phone, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar Buku Tabungan.

Kapolsek Mandau Kompol Arvin Hariyadi, S.IK, melalui Humas Polsek Mandau Brigadir Andrianto menyampaikan Kronologis secara rinci.

“Pada hari Selasa, 04 Februari 2020 sekira pkl 10.30 Wib, atas perintah Kapolsek Mandau, Tim Opsnal Polsek Mandau melaksanakan lidik di seputaran Jalan Dewi Sartika Ganh Singgalang Kellurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan berhasil menangkap 2 (dua) orang Tersangka TP Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana Tersangka tersebut mengaku bernama AA dan RK. Ujarnya.

Diteruskan Andirianto, Adapun penangkapan dilakukan saat Tersangka sedang berada di TKP dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak plastik kecil di dalam kamar Tersangka, Uang tunai Rp. 1.350.000,- diduga hasil penjualan sabu-sabu, 5 (lima) unit Hand Phone, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dan 3 (tiga) lembar Buku Tabungan yg diduga sebagai sarana Tersangka dalam menjalankan peredaran Narkotika tersebut, imbuhnya.

Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut, tutup Humas Polsek Mandau. (Mus)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bintan Pesisir, selasa (04/02/2020) dalam pengajuan 5 prioritas Desa menggelitik Dewan Bintan.

Hasil Musrenbang Kecamatan Bintan Pesisir, Ketua Komisi III DPRD Bintan Dapil II Kecamatan Bintan Pesisir Mantang, Tambelan Muhammad Najib menyampaikan, “Mengenai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bintan Pesisir dalam Lis usulan perdesa dari lima (5) prioritas setiap Desa tidak satupun yang mengusulkan untuk kepentingan masyarakat nelayan. Pada hal Kecamatan Bintan Pesisir 95 persen marupakan nelayan.

Jika dalam paradigma (pola pikir) seperti ini terus, setiap tahun nya dalam mengajukan pemaparan dalam musrenbang Kecamatan kapan masyarakat Nelayan akan terlepas dari kemiskiman.

Musrenbang merupakan musyawarah dalam mengajukan beberapa usulan setiap Desa bukan  tempat untuk berbisik sehingga menjadi bahan curhat,

Apa lagi ada penyampaian dari salah satu guru pendidik yang menyampaikan mengenai lokasi tempat sekolah dijadikan tempat mesum, ucapnya. (OBET)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Terkait cuaca exstrim di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Prov Kepri, Polsek Tambelan membagikan pelambung keselamatan (Kife Jacket) kepada Nelayan selasa, (04/02/2020).

Penyerahan Life Jacket langsung dipimpin Kapolsek Tambelan IPDA Missyamsu Alson dipelabuhan nelayan Pulau Pinang Kampung Hilir Desa Mentebung sekitar pukul 08 : 00 wib.

Kapolsek Tambelan IPDA Missyamsu Alson saat dimintai keterangan melalui via WhatsApp mengatakan, “mengantisipasi keselamatan nelayan dalam beraktifitas melaut Polsek Tambelan membagikan life jaket secara bertahap buat nelayan. Untuk saat ini kita membagikan sebanyak 20 buah pelampung keselamatan /Life jaket.

“Alson juga menghimbau kepada nelayan apa bila hendak melaut lihat kondisi cuaca jangan paksa kelaut bila cuaca ekstrim demi keselamatan diri sendiri.

Perlengkapan melaut pun jangan sampai lupa seperti alat komunikasi atau radio, apa bila melaut alat komunikasi jangan dimatikan dan selalu memberikan informasi apabila dalam keadaan darurat sehingga sepenerima atau nelayan lain bisa tau dan cepat melaporkanya kepada pihak Kepolisian ataupun pada Ketua Nelayan sehingga sipenerima cepat melaporkan dan nelayan yang dalam kondisi darurt cepat mendapatkan pertolongan sebut Kapolsek,”

Ketua nelayan Desa Pulau Mentebung Hery, mewakili seluruh nelayan Desa Pulau Mentebung menyampaikan,” Mengucapkan terimakasih kepada Kapolsek Tambelan atas bantuan dan kepedulian Polri pada nelayan.

Apalagi pada saat ini musim utara, angin kencang dan ombak tinggi sehinga nelayan selalu waspada. Dengan Adanya pelampung keselamatan sedikit terbantu dalam beraktifitas melaut. Saran serta himbauan yang di sampaikan Kapolsek Tambelan pada nelayan benar benar dipatuhi.  Ucapnya, (OBET)

Suara Indonesia News – Samosir, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pertanian (Distan), akan menyikapi serius keberadaan Alat-alat Mesin Pertanian (Alsintan) milik para Kelompok Tani (Koptan) yang selama ini tidak difungsikan dengan baik sesuai peruntukannya. Hal itu dipastikan terealisasi tahun ini.

Kita sudah perintahkan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), mengecek langsung. Kalau memang ada Alsintan, tidak hanya pompa, termasuk alat-alat pertanian lainnya seperti handtraktor milik kelompok tani yang tidak diberikan kepada anggotanya untuk difungsikan dengan baik, itu akan kita tarik. Akan kita bina kembali. Sepanjang mereka masih mau dibina atau arahkan, akan kita bantu. Tetapi kalau mereka berkeras, akan kita tarik. Itu harus,” Ujar Kepala Dinas Pertanian Samosir, Victor Sitinjak, Selasa (4/2/2020) diruang kerjanya..

Berawal dari kurangnya ketersediaan selang air untuk membantu masyarakat petani yang lahan padinya mulai terancam gagal panen akibat cuaca buruk akhir-akhir ini di Kabupaten Samosir, Victor menyebut, ternyata banyak mesin pompa milik kelompok yang tidak difungsikan.

Banyak sekarang yang kita temukan, pompa-pompa yang kita berikan berada dirumah. Yang pertama memang, Pemerintah itu hanya memberikan pompa. Maka sebenarnya, pipanya atau selangnya, harus menjadi kerjasama kelompok tani untuk membelinya, terang Victor.

Tindak lanjut, menyikapi keluhan warga petani padi yang ada di Desa Pardugul, dimana lahan padi milik warga mulai terancam gagal panen akibat kekeringan, Bupati Samosir Rapidin Simbolon beberapa waklu yang lalu mengatakan sudah memerintahkan Dinas Pertanian agar memfasilitasi pompa dan selang, Victor Sitinjak menyebut, sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Pardugul mengenai hal itu.

Alasan masyarakat, ketika pompa yang ada kita perintahkan untuk difungsikan, mereka selalu beralasan tidak ada selang. Seperti di Pardugul kemarin, lahan sudah kekeringan Maka kita sudah koordinasikan dengan Kepala Desa, untuk itu kami memohon kalau ada selang milik kelompok tani yang tidak difungsikan, agar dibantu, diberikan untuk digunakan oleh kelompok yang tidak punya selang saling bantulah ujar Viktor.

Diakuinya, stok di Dinas Pertanian untuk kebutuhan selang, saat ini tidak ada. Viktor menyayangkan sikap para kelompok tani bahwa selang milik Dinas yang selama ini yang dipinjamkan untuk membantu masyarakat petani, tidak pernah kembali secara utuh dan kebanyakan juga sama sekali tidak dikembalikan.

Lebih jauh mengenai kelompok tani yang dianggap bandel karena secara umum kelompok tani yang ada saat ini, ketua kelompok beranggapan bahwa Alsintan yang ada pada kelompok hanya milik pribadi, Victor menyampaikan, kedepan akan memperbaikinya secara menyeluruh.

Kita harus bekerjasama dengan desa. Jadi, setiap mereka menandatangani surat perjanjian, itu harus diketahui oleh Kepala Desa. Sehingga, desa berhak memonitor dan memastikan harus difungsikan. Maka, bila itu tidak difungsikan dengan baik, akan kita tarik. Kita alihkan kepada kelompok lain yang sangat membutuhkan tegasnya.

Disebutkan, Distan Samosir, punya kewenangan untuk melakukan penarikan Alsintan milik kelompok tani yang tidak difungsikan dengan baik. Hal itu dapat dilakukan melalui surat perjanjian fakta integritas yang ditandatangani oleh Koptan penerima bantuan.

Maka dari itu kita bisa melakukan penarikan alsintan kembali, sambungnya. Dari dulu katanya, fakta integritas sudah ada, cuma tidak pernah dilaksanakan. Dan untuk kali ini saya pastikan akan menarik seluruh alsintan yang tidak difungsikan dengan baik oleh poktan, karena selama ini juga saya sering mendengar bahwa ketua poktanlah yang seolah olah menjadi pemilik alsintan tersebut. Padahal tidak, itu milik kelompoknya dan harus mengutamakan kepentingan kelompok bukan kepentingan pribadi. (jabs)