Suara Indonesia News – Majalengka, Polda Jabar Polres Majalengka, Paur Subbag Humas Polres Majalengka AIPDA Riyana,S.Sos bersama 1 (satu) anggota Operator PID Polres Majalengka Brigadir Asep Riyanto mengikuti Rapat Kordinasi Fungsi Humas Bidang Humas bertempat di Aula Mesjid Al Aman Polda Jabar, Jumat (6/3/2020).

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kinerja fungsi kehumasan seluruh jajarannya, Polda Jabar melalui Bidang Humas menggelar acara Rapat Koordinasi Fungsi Kehumasan.

Rapat kordinasi Fungsi Humas Bidang Humas dibuka oleh Kabid Humas Polda Jabar yang dihadiri, baik yang ada di Polda Jabar maupun yang ada di Polres jajaran Polda Jabar, Untuk Polres dikuti oleh para Kasubag Humas dan Operator PID.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Drs Saptono Erlangga Waskitoroso dalam sambutan pembukaan mengatakan Fungsi Humas sangat diperlukan  keterlibatannya dalam melaksanakan publikasi dan cipta kondisi serta cipta opini publik, sehingga semua pencapaian kinerja Polri dapat benar-benar dirasakan dan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Kabid Humas, Bidang Humas Polda Jabar dan jajaran sampai ke tingkat polsek diharapkan mampu menjadi penjuru terdepan bersama-sama dengan semua komponen, baik satuan kerja pada tingkat polda sesuai mekanisme yang ada, sebagai upaya untuk membangun opini positif terhadap institusi Polri.

Rakor Fungsi kehumasan yang dilaksanakan sehari ini juga menampilkan para pemateri diantaranya Kasubbid Penmas, Kasubbid PID dan Pemateri dari Humas Polda Jabar tentang web site. (Sendi)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Upaya meningkatkan tali silaturahmi masyarakat dengan Kepolisian serta kamtibmas, Bhabinkamtibmas Sungai Lekop Bripka  Diki Zulnaidi memberikan penyuluhan serta pembinaan pada masyarakat kamis (5/3/2020)

Pertemuan Bhabinkamtibmas Sungai Lekop bersama masyarakat yang  dilaksanakan di Surau Al Iklas Kpg Bina Desa km 18 rt 03 rw 06 Kecamatan Bintan Timur kamis (05/3/2020)

Kapolsek Bintan Timur Kompol.Krisna Rahmadani Y.A.L SIK melalui Bhabinkamtibmas Sungai Lekop Bripka Diki Zulnaidi menyampaikan,” Disini kita bersama masyarakat bermusyawarah dalam Kamtibmas sekaligus menyampaikan materi tentang Siskamling sesuai dengan Perkap No.23 Tahun 2007.

Pengertian, tujuan, fungsi,tugas, komponen dan sarana prasarana yang ada di poskamling semakin ditingkatkan, apa lagi pada saat nanti kia akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 ucapnya,”

Hasil musyawarah bersama  masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas, masyarakat bersepakat untuk melaksanakan Siskamling diwilayah RT 03 RW 06, dan akan dimulai pada tanggal 11 Maret 2020 yang diawali dengan gotong royong pembuatan poskamling. (OBET)

Suara Indonesia News – Mandau, Ditengah maraknya isu virus corona di Indonesia bahkan di Dunia, membuat masyarakat merasa was-was akan terjangkit dengan penyakit tersebut, maka masker di anggab salah satu alat yang dapat mengantisipasi agar tidak terkontak secara langsung dengan orang yang sudah terjangkit dengan penyakit itu.

Namun, apa jadinya bila masker yang selama ini sangat mudah ditemukan di kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sekarang masker yang amat dibutuhkan menjadi barang yang langka dan sulit untuk ditemukan jikapun ada, harganya tidak lagi seperti sebelum isu corona ini muncul.

hal ini disampaikan oleh Hendri Yanto, Sekretaris DPC PAN Mandau, ” dengan maraknya isu corona membuat kita waspada, Saya menanyakan masker kebeberapa apotek yang ada di Mandau ternyata tidak kita jumpai, ” Ujarnya ke awak media suaraindonesianews.com pada Jumat 06 Maret 2020.

Diteruskan Hendri Yanto, Saya sudah datangi beberapa Apotek (selama ini menjual masker)  dekat Jalan Karet, kemudian di depan kantor pos, dan dekat masjid jami serta masjid Ihsan, kesemua Apotek yang Saya jumpai mengatakan Masker sudah habis terjual, imbuhnya.

Namun Hendri Yanto tidak putus asa untuk mencari, akhirnya membuahkan hasil, masker didapatinya ditoko parfum yang berada diseputaran Sudirman dekat Nusantara 2.

“akhirnya saya jumpai masker di toko yang menjual berbagai parfum dekat kedai kopi Cawan Mas di seputaran sudirman, harganya tidak seperti biasa, ditoko itu ia menjual satu unit Rp 6000,  padahal sebelumnya harga masker hanya Rp 1000 perunitnya,”ujar Sekjen DPC PAN ini heran.

Mendapati kenyataan seperti ini, Hendri Yanto berharap kepada pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat  menyikapi hal ini.

“kenapa masker menjadi langka dimandau, apa ada penimbunan, sehingga sewaktu-waktu harganya bisa selangit, jika sudah begini kita harap pemerintah turun tangan jamgan sampai masker yang dibutuhkan dimanfaat orang tertentu untuk mencari keuntungan yang besar “. Tutupnya. (Mus)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon, Diawal pekan Pemerintah Pusat melalui Kerjasama 3 Kementerian mengundang dan mengumpulkan Kepala-kepala desa se Jawa Barat berlokasi di Gedung Sentul Internasional Convention Center Sentul City Kabupaten Bogor (Senin, 2 Maret 2020) dalam kegiatan Rapat Kerja Penyaluran dan percepatan Dana Desa. Ribuan kepala desa hadir dikawal Camat masing-masing untuk mengetahui perkembangan dan informasi terbaru dari pemerintah pusat berkaitan dengan percepatan dan penyaluran Dana Desa yang akan digelontorkan tahun anggaran 2020 ini, juga dihadiri Jendral Pol. Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Desa Kementerian Keuangan dan Abdul Halim Iskandar Menteri Desa PDT (Pembangunan Desa Tertinggal), tidak ketinggalan Bupati dan Kepala Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ikut hadir dalam rapat kerja tersebut.

Pada acara tersebut Abdul Halim Iskandar Menteri Desa PDT memberikan apresiasi dan penghargaan kepada desa Sindangjawa atas prestasi dan kinerja dalam pengelolaan dana desa sejak tahun 2016 sudah melakukan penyaluran dana desa non tunai dengan mengacu pada Siskudes yang diterapkan oleh Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan di Desanya.

Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan dari rapat kerja di Sentul, media menghubungi beberapa kepala desa untuk diminta tanggapan dan kesan yang masih diingat mereka saat acara rapat kerja di Sentul. Ali Kades Desa Kasugengan Lor di ruang depan kantor desa (Selasa, 3 Maret 2020) karena di ruang kerjanya sedang dibongkar atapnya, terkesan dengan pesan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri yang mengatakan “selama kepala desa dalam pengelolaannya masih ada wujud fisik yang dikerjakan tapi secara administrasi belum selesai maka kepala desa masih bisa dibina tapi kalo kepala desa dalam pengelolaan dana desanya hanya untuk memperkaya diri, beli mobil baru, punya rumah baru dan beristri lagi maka kades seperti itu jangan segan untuk langsung diproses dan dibinasakan”, sementara Nuryanto Kades Kasugengan Kidul di ruang kerjanya (Selasa, 3 Maret 2020) menjelaskan rapat kerja kurang efektif dengan banyaknya orang yang hadir sehingga tidak fokus pada materi yang disampaikan. Juga Kades tetep harus menguasai siskudes supaya bisa melacak alur penggunaan anggaran yang ada, walau bukan kades yang mengerjakan.

Di ruang kerjanya (Selasa, 3 Maret 2020),  H. E. Kasturi menjelaskan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kemendes bagi desa kami dan masih diperlukan peningkatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dan pengamanan serta tidak kalah pentingnya meningkatkan kesejahteraan bagi kepala dan perangkat desa supaya dapat melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Lebih lanjut H. Engkos menjelaskan dalam rapat kerja lalu, Menteri Keuangan melalui Dirjen Keudes menginformasikan untuk tahun ini Dana desa tidak melalui Pemkab lagi tapi bisa langsung diakses dari Kementerian Keuangan melalui kantor kas negara dengan persyaratan yang sama, dengan mendapat rekomendasi dari camat dan dinas terkait, baru diajukan pencairan di kantor kas negara.

Walaupun jalur birokrasi pengambilan dana desa telah dipotong tetap kesiapan dari desanya untuk bisa mengakses dana lebih cepat dengan penyelesaian LPJ, APBDes dan pengajuan dananya. Sementara Tito Karnavian Mendagri menurut H. Engkos, mengetahui kalau pendidikan Kepala-kepala desa yang ada 60 %tidak tamat SLTA, maka yang dipentingkan dana desa dikerjakan dan ada bukti secara fisik walau administrasi belum selesai tetap harus dibina jangan langsung diproses tetapi bila untuk memperkaya diri, beli mobil baru, rumah baru bahkan punya istri baru tapi dalam pengelolaan dana desa tidak jelas maka diinstruksikan untuk jangan segan memproses secara hukum,  ungkap Hm Engkos menutup pembicaraan. (Hatta)

Suara Indonesia News –  Batam, Komisi IV DPRD melakukan silaturahim sekaligus sharing strategi dan program kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan daerah bersama DPRD Kota Batam, Kamis (05/03/2020). Hadir wakil ketua Komisi IV H. Samsu Dalimunthe, serta anggota Firman, H. Asmara, H. Zamzami, H. Abdul Kadir, dr. Morison Bationg Sihite, Andi Fahlevi, dan Drs. Elman.

Firman dalam sambutannya menyatakan keingintahuan lebih lanjut mengenai beberapa hal tentang pajak di kota Batam yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait dengan isu virus corona yang menyebar luas ke masyarakat, Firman juga menanyakan bagaimana pengaruh pendapatan PAD di Kota Batam.

Drs. Taufik selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol sekretariat DPRD Kota Batam menjelaskan bahwa ada beberapa pajak yang dapat menyumbang PAD diantaranya PJU, PBB, Pajak Hotel, Pajak Restaurant dan lainnya.

Menurut Drs.Taufik “Isu tersebut sangat berpengaruh sehingga berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisatawan dan hotel banyak yang kosong, Restaurant, transportasi dan perekonomian lainnya juga ikut berimbas dan hal ini sangat mempengaruhi pendapatan daerah, beliau juga berharap bahwa isu virus Corona ini segera mereda sehingga PAD kita kembali normal”. Terangnya.

dr.Moris juga menambahkan bahwa dalam rapat pansus yang diikuti oleh beliau di DPRD Kab. Bengkalis dimana dia juga sebagai anggota pansus menyatakan tidak setuju apabila pajak hiburan dinaikkan, karena akan membuat para investor tidak tertarik dan akibatnya penyerapan tenaga kerja lokal tidak ada dan hal ini akan mempengaruhi PAD. (Mus)

Suara Indonesia News – Jakarta, Acara mediasi ke-2 hari ini (Kamis,5/3) sebagaimana hasil kesepakatan kami bertiga, yaitu: kami sebagai Kuasa hukum WB, PT.SS – Produsen Minuman Terkenal dan pihak Disnaker Kota Bekasi, batal, menunggu jadwal kemudian lagi”,  demikian Imzen Sitorus,SH dan Harjanto Wijaya SH, kepada suaraindonesianews.com melalui seluler.

Sebelumnya, kata Imzen, pihak PT.SS mengirimkan Surat dengan nomor 110/HC/HO/II/2020 kepada Disnaker Kota Bekasi yang meminta pengunduran waktu yang awalnya pkl.10.00 hari ini menjadi pkl.14.00.

“Sejak  awal kami sudah kecewa, namun kami harus terus ‘fight, menjelang pkl.14.00, pihak mediator (Disnaker Kota Bekasi) yang meminta penundaan lagi karena alasan sakit. Akan di re-schedulle”, kata Imzen alumni Universitas Sumatera Utara tahun 1994.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasil mediasi ke-1 (18/2) Lalu ‘pointers pertemuan Itu, sebagai berikut , “(Pertama), pihak PT. SS – produser minuman nasional dalam kemasan botol, kotak, sachet dsb ini disarankan  untuk membayarkan yang menjadi hak klien para Advokat muda sekaligus kuasa hukum  initial WB  mantan karyawan PT SS. (Kedua),  Pihak PT.SS diminta melengkapi bukti2 terkait. Contoh SK pembatasan pembayaran Jamsostek, (Ketiga) Pihak kuasa hukum diminta menghadirkan klien pada pertemuan mediasi ke-2 sekitar  sekitar 5 maret 2020 yad, (Ke-empat) Para pihak diminta menyampaikan kronologis kejadian, dsb. “Kami sudah siap semua, maka sangat kecewa saat Ada penundaan ini”, tambah Harjanto.

Selanjutnya Imzen Sitorus,SH menambahkan “Sebagaimana yang telah ditayangkan diberita sebelumnya, bahwa orang baik jika tidak melakukan apapun, maka apapun tidak ‘menjadi’ apapun. Kami selaku kuasa hukum WB akan optimal berjuang kalau pun  yang kami hadapi Itu adalah perusahaan besar, namun kami yakin Allah SWT – Tuhan YME Akan mengabulkan  doa klien kami dalam mendapatkan haknya, mendapatkan kebenaran dan mendapatkan harapan keluarga’ besar dan handai-taulan klien serta harapan publik yang banyak menghubungi kami setelah mereka tahu bahwa kami adalah kuasa hukum WB, termasuk anda dan rekan Pers lainnya”, demikian Imzen.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Imzen Sitorus,SH  dan Harjanto Wijaya SH, tengah menangani kasus  kliennya bernama (initial)  WB, keseriusan klien ini tertuang dalam surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2019 lalu.

WB adalah karyawan PT. SS yang berkantor pusat di Jalan Sultan Agung KM. 28, Kota Bekasi sejak tahun 1992. Pada Januari 2018 pensiun,  namun kemudian dipekerjakan kembali  sampai Desember  2018. Posisi terakhir sebagai Wakil Direktur Keuangan, dengan upah terakhir sekitar sebesar Rp. 74.000.000.

Dan setelah pensiun pada Januari 2018 JHT BPJS Ketenaga kerjaan Klien hanya  membayar sejumlah Rp. 90 juta menurut yang dilaporkan PT. SS ke Pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Namun menurut catatan pembukuan Klien sesuai perhitungan JHT menurut perundang-undangan terkait JHT seyogianya JHT Klien sekitar sebesar Rp. 600 juta. Oleh karena itu ada dugaan ‘kurang bayar’ JHT klien ke BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. SS. Oleh karenanya Klien belum bersedia menerima JHT dimaksud.

“WB, mantan Wakil Direktur Keuangan PT.SS, yang telah menyerahkan masalahnya dengan PT.SS ini adalah orang baik, hanya menuntut kebenaran dan kejujuran. Hak klien kami yg kami tuntut hanyalah ‘Small- money buat PT.SS, jadi berpikir ulang saja untuk bertahan dan merasa benar.  Kami akan berjuang terus, dan selama klien kami belum terpenuhi tuntutannya dan mereka ‘ingkar, media pun berlarut-larut Dan berjilid-jilid ,Ahahah.. selama Itu pula kami ‘tidak akan dulu’ minum dan menggunakan semua produk PT.SS”, kata Imzen dan Harjanto kemudian menutup seluler.  (PpRief/RL)

Suara Indonesia News – Palimanan, Reses atau Masa Reses adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR. Dan juga menyerap aspirasi masyarakat yang akan di sampaikan melalui nota dewan hasil reses nya. Kamis, 05/03-2020.

Seperti yang di laksanakan oleh anggota dewan dari anggota dewan komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ibu Suryantu dari fraksi Nasdem Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini di hadiri oleh Muspika kecamatan Palimanan dan warga desa kepuh kecamatan. Perwakilan dari Rt /Rw desa kepuh yang hadir cukup antusias untuk mengikuti acara tersebut, dan banyak dari warga menyampaikan aspirasi nya dalam acara reses yang di ada kan oleh partai nasdem ini. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Ibu Suryanti anggota dewan komisi I DPRD kabupaten Cirebon mengatakan kepada awak media ” bahwa dirinya hadir di Desa ini dalam rangka menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa kepuh kecamatan palimanan, dan juga mendorong kegiatan positif masyarakat desa kepuh agar desa kepuh bisa maju kedepan nya” ungkapnya kepada awak media yang meliput.

Kepala desa kepuh Maskari merasa tersanjung akan kedatangan ibu Suryanti dan di sambut hangat oleh semua perangkat desa dan masyarakat desa kepuh, dan berharap setelah acara ini di harapkan semua aspirasi masyarakat desa kepuh tersalurkan dan terlaksana semua program –  program nya secara nyata dan bukan hanya sekedar janji – janji saja atau seremonial yang masyarakat butuhkan adalah bukti nyata nya.

Setelah acara selesai ibu dewan Suryanti, tidak langsung pulang ke rumah beliau menyempatkan untuk meninjau lokasi TPA gunung santri tempat pembuangan sampah akhir, menurut kepala desa kepuh Maskari bahwa banyak janji – janji dari pihak PEMDA  yang belum terealisasikan hak – hak warga nya yang terdampak dari limbah dan aroma bau sampah yang di hasilkan oleh TPA gunung santri. Diri nya berharap ibu dewan bisa memberikan atensi khusus atas permasalahan ini. (SENDI)