Suara Indonesia News – Kepulauan Riau,  Pencarian dua (2) orang yang dinyatakan tenggelam di perairan selat Singapura pada hari jumat 30/08-19 kemarin, masih terus dilakukan. Pengerahan tim  gabungan Basarnas Tanjungpinang , RCC Singapura dan Johor Baru.

Dari keterangan Kasi Ops Basarnas kelas A Tanjungpinang  Eko Suprianto sabtu (31/08/19) mengatakan,” Pada hari pertama pencarian jumat Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Tanjungpinang, KRI Kujang Guskamla Tanjung Uban, PLP Tanjung Uban, Pelitir 50 Navy Malaysia dan Navy Soverrignity serta Coast Guard PH 55 dari Singapura terus melakukan pencarian di lolasi kejadian pada koordinat 01’1740 N – 104’20 63 E selat Singapura.

Kronologis dari kejadian ini, Kita mendapat informasi dari awak kapal Black Fores yang pada saat itu melintas dan melihat ada dua orang yang terombang ambing di laut, dari kejadian tersebut kita langsung koordinasi pada pihak terkait Negara Singapura dan Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam pencarian dua korban yang tenggelam di perairan Selat Singapura ucapnya. (Obet)

Suara Indonesia News – Kota Lhokseumawe, Puluhan Lapak dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe ditertibkan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Lhokseumawe,penertiban tersebut dilakukan pada Jumat( 29/08/19). Penertiban PKL melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) guna untuk menjaga kebersihan dan keindahan Kota Lhokseumawe.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Wilaytul Hisbah (WH) M Irsyadi mengatakan, sebelum penertiban dilakukan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi bahwa jika pedagang mempunyai lapak yang memakan badan jalan harus segera ditertibkan karena selama ini menimbul kemacetan. “Kegiatan yang kami laksanakan yaitu pembersihan badan jalan dan saluran di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe, Hal ini dilakukan karena dipagi hari sering menimbulkan kemacetan di jalan tersebut, karena orang jualan sampai memakan badan jalan.

Oleh karena itu, kami bersama Dinas Disperindagkop Kota Lhokseumawe menertibkan sehingga arus kendaraan di jalan ini lancer,” ucapnya. Sambungnya lagi, jumlah kios yang memakan badan jalan diperkirakan puluhan kios, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi dan ingatkan pedagang juga sudah disurati beberapa hari sebelumnya. “Kami berpesan kepada pedagang yang menggelar lapak dagangan di badan jalan, ini sudah kita bersihkan, maka besok akan tidak boleh jualan lagi di badan jalan. Apabila ada yang mebandel maka kami angkat barang dagangannya,” tutupnya. (Nurmansyah)

Suara Indonesia News – Kampar, Riau, Dalam rangka upaya penyelesaian 3 kasus konflik agraria, Pemerintah Kabupaten Kampar gelar rapat koordinasi bersama rombongan Satgas Agraria Kantor Staf Presiden (KSP) RI, di ruang rapat lantai II kantor Bupati Kampar, Rabu (28/8/19).

Adapun 3 kasus Agraria yang dimaksud, diantaranya konflik Agraria antara KSU Halilintar dengan PT Pertisa terkait tanah di luar HGU, KUD 5 Desa dengan PT RSU/Agro Abadi, dan konflik agraria antara Koperasi Petani Sahabat Lestari dengan PT Arara Abadi.

Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kampar Ahmad Yuzar dengan didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar H. Bustan dan Kepala BPN Kabupaten Kampar Abdul Aziz.

Turut hadir dalam rapat upaya penyelesaian konflik ini, diantaranya Ishash Ahmadi selaku Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kantor Staf Presiden RI beserta rombongan, Ketua KSU Halilintar Ir. Saruman beserta rombongan, Ketua Umum Damak Dt. Boostamie HK beserta rombongan, Ketua JPKP Provinsi Riau Horlan Simamora beserta anggota, Perwakilan TNI AU, dan puluhan masyarakat Kabupaten Kampar lainnya.

Berikut Notulen Rapat Koordinasi terkait penyelesaian 3 kasus konflik Agraria, diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten Kampar akan membuka komunikasi dan infromasi untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan tiga konflik yakni :

(a) Kasus KUD Halilintar dengan PT Pertisa, terkait tanah di luar HGU.

(b) Kasus KUD 5 Desa dengan PT RSU/Agro Abadi.

(c) Koperasi Petani Sahabat Lestari dengan PT Arara Abadi.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar akan melaksanakan arahan dari Kementrian ATR/BPN RI, dan Kanwil BPN Provinsi Riau. Terkait penyelesaian permasalahan, sebagaimana disebut pada poin (1).
3. Para pihak bersepakat untuk menempuh cara-cara penyelesaian konflik Agraria, sebagaimana disebutkan di dalam poin (1) di atas secara dialogis.
4. Perkembangan proses penyelesaian masalah ini akan dilaporkan kepada kantor staf Presiden.

Berikut nama – nama perwakilan rapat :

1. Ahmad Yuzar ( Asisten Pemerintahan dan Kesra).
2. Irhash Ahmadi (Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria kantor staf Presiden RI)
3. Abdul Aziz ( Kepala BPN Kab. Kampar)
4. Bustan ( Kadisbun Kab. Kampar)
5. Saruman ( Ketua Koperasi Halilintar)
6. Horlan Simamora ( Ketua JPKP Riau).

Ketua Koperasi Halilintar, Ir. Saruman saat dikonfirmasi oleh awak media di sela-sela acara rapat menegaskan, bahwa Pemkab Kampar hanya diberinya waktu selama satu bulan.

“Kalau tidak selesai dalam jangka waktu satu bulan ini, akan kita laporkan ke pusat (Jakarta, Red),” tegasnya.

Lebih lanjut, Ir. Saruman mengatakan, bahwa pada intinya kita minta di luar HGU, ukur dan diberikan kepada KSU Halilintar. Sesuai surat dari Jaksa Agung, Menteri KLH, dan Menteri Agraria.

“Jadi kekesalan saya pada waktu mau rapat tadi itu saya katakan, rapat yang terdahulu (Akhir Bulan November Tahun 2017, Red) itu rapat di kamar mandi. Karena kita rapat bersama-sama di Kantor Bupati. Kita tandatangani suratnya, kenapa rapat kedua mereka rapat diam-diam. Biasanya rapat diam – diam itukan teroris, tengah-tengah malam. Biasanyakan rapat jam berapa, dan tempatnya dimana? Dan kami harus di undang, kalau rapat sembunyi itu kan jadi menimbulkan pertanyaan ada apa antara mereka dengan perusahaan?,” ujar Saruman.

Ir. Saruman juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus kejar dan tuntut diluar HGU untuk diberikan ke KUD. “Urusan dia memberikan sama orang Siabu, itu urusan dia,” pungkasnya.

Menurutnya, sesuai aturan Menteri Perkebunan, 20% dari HGU itu diberikan kepada masyarakat sekitarnya.

“Sekarang kita minta yang tidak berizin di luar HGU, kalau dia merasa punya sawit angkat saja. Karena itu tanah kami, dan kita sudah punya surat dari BPN pusat ke Provinsi Riau segera di ukur. Tetapi koperasi diminta harus memenuhi syarat, penuhi ABCD. Setelah syaratnya lengkap, BPN akan tinggal ukur. Jadi kita bikin pelajaran buat Pemkab Kampar, jangan main-main, karena kita terus dipantau sama orang pusat (Jakarta, Red),” terangnya. (rls)

Suara Indonedia News – Aceh Tenggara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara, Malas Masuk Kantor.

Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari ketika di kompirmasi melalui pesan singkat whats App mengatakan pada wartawan media ini Rabu (28/8-19) terkait Sekretaris Dinas Pendidikan jarang/malas masuk kantor, sesuai dengan aturan ASN dan PP Nomor: 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS yang malas masuk kantor, Wakil Bupati jelaskan “laporan dari Dinas sudah sampai ke Bupati Raidin Pinim dan sedang diproses, sepulangnya Bupati dari menunaikan ibadah haji, sudah ada jawabanya,” ungkap Wakil Bupati.

Bakri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tenggara, ketika dihubungi wartawan media ini Rabu (29/8-19) di ruang kerjanya, namun  tidak berada ditempat, sedang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota, saat dihubungi lewat pesan singkat (SMS) Kadis Dikjar yang sedang memonitoring dan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM), di sekolah pedalaman Kecamatan Leuser,  menjelaskan, “menyangkut sekretaris sudah dilaporkan pada atasan secara lisan”, ujarnya lewat SMS.

Sesuai dengan PP Nomor: 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS, Pasal 8,  huruf c, menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika bolos selama lebih dari 30 hari, maka dikenakan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun, (dikutib dari PP No: 53 Tahun 2010) Kamis, 29/08/19, sementara informasi yang didapat, wartawan Suara Indonesia News, dari staf yang enggan disebutkan namanya, Sekretaris Dinas Pendidikan diperkirakan sudah lebih dari 30 hari tidak masuk kerja alias bolos. (yusuf)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara, Sebanyak 30 Orang Anggota DPRK Aceh Tenggara Priode 2019-2024 Dilantik Rabu kemarin, (28/08-19) 22 Orang Diantaranya Wajah Baru dan 8 Orang Anggota Dewan yang Lama.

Pelantikan dipusatkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Jln Jendral Ahmad Yani Kutacane, dalam acara pelantikan tersebut dihadiri Bukhari, Wakil Bupati, M. Salim Fahri, SE, MM Anggota DPR-RI, H. Ali Basrah, Spd,  MM, Anggota DPRA terpilih priode 2019-2024, Muspida Plus, beberapa anggota DPRK priode 2014-2019, OPD, tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dari 30 Orang Anggota DPRK Aceh Tenggara yang menduduki kursi terbanyak, dari Praksi Golkar 10 Anggota, dan menyusul Hanura 9 Anggota , Grindra 5 Anggota, Nasdem 1 Anggota, PA 1Anggota, Demokrat 1 Anggota, PAN 1 Aggota, PKB 1 Anggota, dan PDIP 1 Anggota, pelantikan Anggota DPRK Aceh Tenggara ini, diambil sumpah jabatannya oleh  Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kutacane, Yusuf Syamsuddin, SH, MM, sedangkan pelantikan berjalan dengan khidmat.

Adapun 30 angota DPRK yang dilantik, dari praksi Golkar 1. Denny Febrian Roza, S.STP, 2. Rita Muliati, 3. Sarlina Wati, SH, 4. Samsuardi, ST, 5. Hj Julia Susanti, 6. Hasanusi, 7. Suhailudin, 8. Gabe Martua Tambunan, 9. Arnold, 10. Irwandi Desky, dari Praksi Hanura 1. Kasri Selian, 2. Jamudin Selian, 3. M Mufti Desky, 4. Sukri Win Bangsu, 5. Rajuandi, 6. Elpizen, 7. Musyadi, 8. Jumatun, 9. Roy Hendra Purnomo, dari Praksi Gerindra 1. H. Bustami Ramud, 2. Zaini Selian, 3. Riyanto, 4. Harun Hanafi, 5. Luhut Simajuntak, Praksi PAN, H. Marwan Husni, Praksi PKB Tomi, Praksi Demokrat Sopian, Praksi Nasdem Rudi, Praksi PDIP Timbul Hasudungan dan satu dari partai lokal, Praksi Partai Aceh ( PA) Dedi Paisal, ST.

Setelah pengambilan sumpah jabatan anggota DPRK yang baru, Ketua lama Irwandy Desky, SP,  berhenti atau habis masa jabatan,  maka Denni Febrian Roza, S.STP  dilantik menjadi Ketua sementara DPRK Aceh Tenggara yang baru dari Praksi Golkar. sekaligus pelaksanan serah terima jabatan.

Ketua DPRK sementara, Denni Febrian Roza, S.STP di kata sambutan perdananya, akan selalu siap dan terbuka dalam menerima keritikan maupun masukan yang bersifat membangun, demi kebaikan bumi sepakat segenep Aceh Tenggara. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Tanjungpinang, Dalam rangka Hari Ulang Tahun Polwan ke 71 yang jatuh pada tanggal tanggal 1 September 2019 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Tanjungpinang, menggelar upacara yang diadakan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Jl. Brigjen Katamso km 5 Kota Tanjungpinang, Rabu (28/8/2019).

Selaku Inspektur upacara HUT Polwan ke 71 th, dipimpin Wakapolres Tanjungpinang KOMPOL Agung Gima Sunarya S.I.K diikuti Pejabat Utama, Perwira, Personel serta Polwan juga PNS Polres Tanjungpinang.

Wakapolres Tanjungpinang Kompol Agung Gima Sunarya S.I.K dalam samanatnya menyampaikan,” Upacara Ziarah merupakan bentuk penghormatan dan mengirimkan doa kepada arwah para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita.

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke 71 th , Pelaksanaan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan merupakan momen pengingat terhadap para pahlawan yang berjasa besar dalam memperjuangkan Bangsa dan Negara Indonesia hingga merdeka sehingga kita dapat menikmatinya sampai saat ini.

Dengan bertambah usia Polwan dapat meningkatkan dedikasinya dalam pelaksanaan tugas, selalu dekat dan berbaur dengan masyarakat, berinovasi dalam memberikan pelayanan dan pengayoman sebagai bentuk komitmen Polwan untuk mewujudkan Polri yang Promoter, tutup Kompol Agung Gima Sunarya. (Anuwar)