0

Suara News Indonesia – Aceh Utara, Di saat orang lain berharap mendapat bantuan dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), apa yang dilakukan oleh Juwairiyah (60) warga desa Kreung Manyang Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, patut dijadikan contoh.

Penerima program PKH Lansia itu, mengundurkan diri dari kepesertaannya sebagai penerima PKH.

Tanpa paksaan siapapun, wanita paruh baya yang dulunya keluarga tidak mampu dan sekarang sudah mampu usaha sendiri, menyatakan mundur dari PKH.

“Apa yang dilakukan Ibu Juwairiyah ini, patut dijadikan contoh bagi siapapun penerima PKH , yang kini sudah mampu secara ekonomi,” kata Nurdiah pendamping PKH, Kecamatan Kuta Makmur, Selasa (30/04/2019).

Juwairiyah merupakan salah satu penerima program PKH dari 32 keluarga penerima manfaat di Desa Kreung Manyang, yang secara sukarela mengundurkan diri dari PKH.

Juwairiyah beralasan bahwa dia yang kini telah mampu, merasa sudah tidak berhak lagi mendapatkan PKH yang diperuntukan bagi warga kurang mampu itu.

Pengunduran diri Juwairiyah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Sehingga untuk pencairan PKH tahap 3 terhitung mulai bulan Juli, dia sudah tidak mendapatkan lagi bantuan subsidi pemerintah sebesar Rp 600.000/3 Bulan tersebut.

“Ibu Juwairiyah mundur karena sudah merasa mampu, beliau isin (malu),” jelas Nurdiah.

Nurdiah menambahkan, selain Juwairiyah, di Desa Kreung Manyang, Kecamatan Kuta Makmur tecatat ada dua penerima PKH yang juga mengundurkan diri sebelumnya.

“Yang sudah mampu, semestinya bersedia ngeculke (melepaskan) dari PKH. Mereka harusnya sadar bahwa dirinya bukan masuk kategori miskin, sehingga dengan legawa (ikhlas) mundur dari PKH,” pungkasnya.

Reporter : Azhari

0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe, Apara kepolisian dari Polres Aceh Utara melakukan pengamanan ketat menjaga pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2019 oleh KPU Aceh Utara, Selasa (30/4/2019).

Dalam kegiatan tersebut , sekitar 100 personil Gabungan Polri, TNI, pol PP  mengawal jalannya rekapitulasi tersebut, di sekitar Hotel Diana Kota Lhokseumawe.

Hadir dalam rapat pleno tersebut Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, SIK, Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Riskian Miliardin S.Ik, juga hadir Kasrem Lilawangsa Letkol Surya, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf. Agus Sukoco SH dan instansi terkait lainnya.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik melalui Kasubag Humas Salman Alfarasi menyebutkan, Polres Lhokseumawe tetap memaksimalkan pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lanjutnya, pengamanan dilaksanakan secara terbuka, tertutup dan pihaknya masih memantau ketat sehingga dari awal pendistribusian, pencoblosan, sampai rapat pleno rekapitulasi suara berjalan lancar dan aman. Selain itu partisipasi dari masyarakat perlu kita jaga bersama-sama sehingga tidak menimbulkan praduga terhadap penyelenggara pemilu, Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini merupakan pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan ini merupakan pemilu yang sangat melelahkan dan cukup menguras tenaga dan pikiran.

“Kondisi sampai saat ini tetap kondusif, tidak ada kejadian, semua bisa aman dan lancar karena dukungan dari semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Reporter : Azhari

0

Suara indonesia News – Konawe, Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat KPU kabupaten konawe – Sulawesi Tenggara, memasuki hari kedua pelaksanaan pleno. (30/04-19).

Jadwal yang sangat padat dengan rentang waktu yang terbatas, sangat dirasakan penyelenggara pemilu.

Dinas kesehatan Kab.Konawe, melalui Puskesmas Unaaha menurunkan satu unit mobil ambulance dilokasi digelarnya rapat pleno KPU kab.Konawe guna mengantisipasi petugas pemilu yang kelelahan.

Erni lestari staf puskesmas unaaha mengatakan, kami tim medis yang ditugaskan dinas kesehatan konawe melalui UPTD Puskesmas Unaaha sebagai tim kesehatan yang stanby dalam acara pleno KPU ini.

Sudah dua hari ini kami bertugas, panitia dan peserta pemilu yang menggunakan pelayanan kami kemarin 17 orang, hari ini sudah mencapai 7 orang dan rata rata yang kami periksa tekanan darahnya naik disertai pusing kami memberikan obat sebagai tindakan, rata rata naiknya tensi disebabkan kelelahan beraktifitas. Ungkapnya.

Gunawan,S.Si ketua panwaslu kec. Amenggedo, salah satu yang menggunakan fasilitas kesehatan yg di siapkan dinas kesehatan ini.

Pemilu serentak 2019 kali ini dirasa adalah pemilu terberat yang saya rasakan, karena pemilu lima tahun kemarin tidak terlalu melelahkan. Selama berlangsungnya pemilu, mulai hari pencoblosan 17 april kemarin sampai dengan pleno tingkat kecamatan amonggedo, enam hari kami melaksanakan pengawasan dan ini sangat melelahkan. Ucap Gunawan.

Lanjut gunawan, pelaksanaan pemilu kali ini sangat sedikit menyisakan waktu buat istirahat. Bagi kami pemilu kali ini sangat melelahkan apa lagi sampai begadang berhari – hari. Ini yang membuat kami sangat kelelahan dan bahkan ada staf saya sampai jatuh pingsan karena kelelahan. (Red.SI)

0
M.Nasir Djamil Anggota Komisi III membidangi hukum dan keamanan DPR RI asal Aceh

Suara Indonesia News – Aceh Utara, M.Nasir Djamil Anggota Komisi III membidangi hukum dan keamanan DPR RI asal Aceh menyatakan Mahfud MD harus minta maaf yang telah menyebut masyarakat Aceh sebagai penganut Islam garis keras. (29/04/19)

“Pak Nasir Djamil meminta kepada Mahfud MD untuk meminta maaf kepada masyarakat di Aceh dan mencabut pernyataannya yang sesat dan menyesatkan itu”, dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut berpotensi mengadu domba sesama anak bangsa dan warga antar provinsi. jelas Pak Nasir.

Kalau pun ada provinsi yang Prabowo – Sandi menang, itu bukan berarti bahwa masyarakatnya penganut Islam garis keras atau ekstrem.

Mereka yang memilih berdasarkan hati nurani dan informasi yang selama ini mereka dengar dan baca soal Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. ucap Pak Nasir.

Menurut Pak Nasir Djamil Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan pelabelan Islam garis keras kepada rakyat Aceh adalah bentuk penghinaan dan tuduhan yang tidak mendasar. Sebab itu, Mahfud MD wajib meminta maaf kepada masyarakat Aceh.

“Apakah salah, kalau ada masyarakat mayoritas di satu provinsi memilih Prabowo dan Sandi ?. Sejumlah masyarakat Aceh bersiap-siap menempuh jalur hukum terkait pernyataan Mahfud MD,” tutup Nasir M Djamil.(man)

0

Suara Indonesia News – Labuha, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang diberikan harus terus ditingkatkan dan digalakkan sesuai perkembangan zaman saat ini. Mengingat Puskesmas adalah tempat pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebelum rumah sakit.

Hal itulah yang saat ini tengah dilakukan oleh Puskesmas Bajo Kecamatan Batang Lomang, Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Setiap saat, seluruh tenaga medis dan paramedis terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat desa Kecamatan Batang Lomang.

Kepala Puskesmas Batang Lomang, Hi. Hadija Kaaba,menyampaikan selain meningkatkan pelanyanan kepada Masyarakat, saat ini Puskesmas Batang Lomang juga ikut mengsukses program dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) untuk berkomitmen menurunkan angka penyakit Stunting dan Gizi Buruk.

Dikatakannya, dari pihak puskesmas terus mengsosialisasikan serta melakukan penggalangan komitmen bersama para kepala-kepala Desa serta Ketua Tim Penggerak PKK Desa serta masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Lomang untuk mencega Stunning.

“Kami terus berusaha terus untuk mencega stunting ini, dan Alhamdulillah dari 6 orang 3 diantaranya sudah diperbaiki dan pertumbahan mulai berubah”,jelasnya

Mantan Kapus Labuha ini juga mengatakan bahwa Puskesmas Bajo mempunyai satu inovasi Saruma Gizi untuk memperbaiki Gigi Buruk, serta pembutakan Remeja Putri sesuai dengan arahan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halsel. Selanjutnya untuk Obat masih tersedia sedangkan untuk Alat untuk saat ini masih baik-baik semuanya dan masih dipergunakan.

“Puskesmas Batang Lomang akan terus berupa yang terbaik, untuk memberikan pelanyanan kepada Masyarakat yang baik,”Tutup Kapus Bajo Kecamatan Batang Lomang.(Bur)

0

Suara Indonesia News – Labuha, Guna memenuhi stok darah pada Bulan Ramadhan, Palang Merah Indonesia (PMI) Halmahera Selatan (Halsel) bersama Unit Pengelola Tranfusi Darah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha melakukan Aksi Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Golongan Darah di Lobi Kantor Bupati. Senin, (29/04/19).

Kegiatan ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Halsel dan masyarakat yang terpanggil untuk dapat mendonorkan darah.

Menanggapi Hal ini, Justiny Redjeb selaku Wakil Sekertaris PMI Kabupaten Halsel menjelaskan bahwa kegiatan aksi donor darah ini guna memenuhi stok darah di Bulan Ramadhan.

“Karena pada saat Bulan Ramadhan itu kebanyakan orang tidak dapat melakukan donor darah sehingga sebagai antisipasi kami dari Pihak PMI bekerjasama dengan RSUD Labuha melakukan aksi donor darah”, ungkapnya

Kepala Markas PMI Halsel ini juga menambahkan PMI menargetkan 150 kantong darah yang akan dijadikan stok darah dan diperuntukkan untuk pasien di Rumah Sakit yang membutuhkan tranfusi darah

“Tetapi melihat minimnya partisipasi pendonor khususnya dari Badan/Dinas, maka PMI menggunakan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Donor Darah untuk menyurat ke dinas-dinas”, tandasnya

Dirinya berharap setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat lebih proaktif untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah ini.

Sementara itu, Abdullah Orbo selaku Kasubag Tata Usaha Bagian Umum dan Perlengkapan usai mendonorkan darah mengatakan, aksi donor darah ini merupakan suatu kegiatan yang positif.

“Donor darah ini sangat baik bagi kita, dimana kita dapat terlibat langsung dalam memberikan darah, selain itu juga dapat membantu menetralisir atau membersihkan kembali darah kita”, ucapnya

Sebagai ASN, Abdullah berharap kegiatan seperti ini dapat terus menerus dilakukan agar pasien yang membutuhkan dapat segera tertolong dengan adanya darah yang kita berikan.

Sebelum melakukan donor darah, dilakukan beberapa tahapan guna mengecek kesiapan pendonor diantaranya melakukan tensi darah dan pengecekan Hemoglobin (Hb). (Bur)

0

Suara Indonesia News – KAMPAR, Polres Kampar mengadakan Rapat Eksternal dalam rangka Operasi Keselamatan Muara Takus 2019 yang diadakan di Ruang Data Polres Kampar.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH pada Senin pagi (29/4/2019). Dalam rapat ini juga turut hadir Waka Polres Kampar Kompol B.E. Banjarnahor SIK, MH beserta Pejabat Utama Polres Kampar, dari Instansi terkait hadir Pasi Ops Kapt. Inf. Yuhardi mewakili Dandim 0313/ KPR serta Perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kampar.

Rapat ini diawali dengan pembacaan doa lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Kapolres Kampar yang menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan 2019 adalah kelanjutan dari Operasi Simpatik.

“kegiatan operasi akan mengedepankan giat-giat pre-emtif dan preventif untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas” Ujar Kapolres dalam sambutannya.

“target operasi kali ini adalah menurunkan pelanggaran lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas serta fatalitas korban laka lantas, diharapkan semua stake holder dapat bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan lancar” Jelas Kapolres lagi.

Untuk diketahui bahwa Pemda Kampar bersama Polres Kampar juga telah Melounching Bus Sekolah Gratis bagi para pelajar yang berdomisili di Kecamatan Bangkinang Kota dan sekitarnya sebagai sarana transportasi saat berangkat dan pulang sekolah.

Selanjutnya penyampaian paparan oleh Kabag Ops Kompol Franky Tambunan ST tentang rencana operasi, meliputi Dasar Pelaksanaan Operasi, Time Line Operasi, Anev angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas 2 tahun terakhir, struktur operasi, tugas pokok, cara bertindak, pelibatan personel, sistem pelaporan dan hal-hal yang menjadi atensi dalam pelaksanaan operasi.

Diketahui bahwa Operasi Keselamatan 2019 ini akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 2 s/d 23 Mei 2019, untuk gelar pasukan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 di Polres Kampar.

Selanjutnya penyampaian tanggapan dari peserta rapat terkait rencana pelaksanaan Ops Keselamatan Muara Takus 2019 Polres Kampar ini, secara umum seluruh perwakilan instansi terkait menyampaikan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan 2019 ini.

Terakhir Kapolres Kampar menyampaikan penekanannya agar seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Keselamatan 2019 ini dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. (Renaldi)

0

Suara Indonesia News – Labuha, Kasus dugaan ATK fiktif yang di duga kuat di lakukan oleh Kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aswin Adam dan Bendahara (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan Ari terungkap karena keduanya bersekongkol membuat laporan pertanggungjawaban fiktif pada pengadaan Alat tulis kantor (ATK) serta pertanggungjawaban fiktif Foto kopy pada dinas BPKAD Halsel.

Kegiatan Pengadaan alat tulis kantor serta foto kopi berkas-berkas kantor fiktif pada Dinas BPKAD Halsel ini satu kegiatannya mencapai 400 juta rupiah. Padahal total anggaran yang sebenarnya di gunakan pada pembayaran hutang pada sebuah foto kopi itu hanya 40 juta namun dalam laporan pertanggungjawaban yang di sampaikan pihak BPKAD Halsel Ke BPK perwakilan Maluku Utara mencapai 400 juta dari anggaran yang sebenarnya di keluarkan hanya 40 juta bukan 400 juta, untuk pembayaran hutang foto kopi di Halsel.

Hal ini di sampaikan salah seorang pemilik Foto kopi yang enggan di beritakan namanya kepada wartawan Senin (29/04-19) mengatakan Kegiatan Fiktif ATK dan foto kopian Berkas pada dinas BPKAD Halsel ini terungkap ketika Badan pemeriksaan keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap  dirinya sebagai pemilik foto kopi di kabupaten Halmahera Selatan belum lama ini. Dirinya  merasa panik dengan total nota Anggaran foto kopi yang di sodorkan oleh pihak BPK dan pihak Dinas keuangan sebesar 400 juta. Ujarnya.

Dikatakannya selama satu tahun itu pihak dinas keuangan hanya memiliki utang ATK dan Foto kopi berkas paling banyak 40 juta bukan 400 juta seperti nota yang di sodorkan oleh pihak BPK bersama dinas BPKAD pada saat melakukan klarifikasi pencocokan penggunaan Angga pada dinas BPDKAD Halsel dan pemilik foto kopy sesuai dengan jumlah kebutuhan kantor, jadi pertanggungjawaban itu di ketahui fiktif karena pihak pemilik fotokopi belum pernah mendapat bayaran dari Badan BPKAD Halsel beruapa ATK Maupun fotokopi yang anggarannya mencapai ratusan juta rupiah.

Sementara itu kepala Badan BPKAD Halsel Aswin Adam saat di konfirmasi wartawan Senin (29/04) melalui saluran teleponya nomor handphonenya  tidak aktif. ( Bur)