Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Tepati janji pendemo beberapa waktu lalu, dengan tuntutan agar Pemkab Seram Bagian Barat mendesak BPS untuk memperbaiki kesalahan rilis data luas wilayah Buano Utara yang tidak sesuai fakta dan nilai bohong atau HOAX data milik BPS Kabupaten SBB.

Menjawab janji pendemo saat audiens bersama pihak terkait, Sekda Seram Bagian Barat, janjikan akan selesaikan masalah ini dan pastikan bertatap muka langsung dengan masyarakat Buano Utara. Hal ini dibuktikan Pemkab SBB dalam hal ini, Sekda SBB Mansur Tuharea, beserta rombongan sambangi Buano Utara, kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Saat tatap muka sekaligus audien bersama masyarakat Buano Utara yang berlangsung di Baileo Buano Utara Kamis 12/12/2019, salah satu tokoh masyarakat Buano Utara Usnadin Tombalissa, dalam pertemuan menegaskan pemkab SBB dalam hal ini sekda SBB meminta, agar secepatnya Pemkab SBB menyikapi permasalahan soal batas wilayah Buano Utara yang dirilis oleh BPS SBB itu.

Pemkab SBB harus sikapi secepatnya masalah ini, dan jangan beranggap sepeleh, sebab ini masalah hak dan harga diri kami dan hak ulayat masyarakat Buano Utara, ungkap Tombalissa.

Dikatakannya Tombalissa, bahwa jika Pemda SBB lambat dalam menyikapi persoalan ini maka jangan salakan kami masyarakat dan mahasiswa Buano Utara.

“Jika tidak diselesaikan sesuai dengan janji pemkab SBB, kami pastikan akan kembali turun aksi untuk ketiga, jika tidak diselesaikan maka sama halnya pemda SBB menciptakan konflik antara kedua negeri.” Jelasnya.

Tombalissa menegaskan, olehnya itu lewat pertemuan ini sekali lagi saya bersama mahasiswa dan masyarakat Buano Utara, agar masalah ini di tuntaskan awal 2020 dan sudah ada realisasi di lapangan lewat tim penetapan penegasan batas Desa (PPB Des).

“Secepatnya dan pada awal tahun 2020, masalah ini sudah harus selesai dan semua itu ada pada pemkab SBB dan tanggung jawab pemkab SBB ” Tegasnya.

Dan saya atas nama masyarakat dan mahasiswa Buano Utara tekankan kepada semua OPD , Wakaporles dan Sekda SBB agar segerah membijaki persoalan data rilisan HOAX yang dikeluarkan oleh BPS SBB.

Saya menilai BPS rilis data HOAX, dan kami menilai BPS menciptakan konflik antara kami dan menebar data hoax berarti akan terjeret dalam UU ITE dan UU Statistik, Cetus Tombalissa. (Suneth)

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Pernyataan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Moh Yasin Payapo, M.Pd, yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa kewenangan untuk memekarkan dusun menjadi desa administrasi adalah sepenuhnya menjadi kewenangan negeri/ desa Induk, bukan kewenangan Bupati bahkan Presiden sekalipun, patut diberikan apresiasi positif.

Selaku Anak Negeri Tahalupu Pulau Kelang, saya memberikan apresiasi positif terhadap pernyataan Bupati SBB tersebut. Dari perspektif Hukum Tata Negara apa yang disampaikan Bupati SBB sudah sejalan dengan perintah Konstitusi. Dalam Pasal 18 B (Ayat 2) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa,

“Negara mengakui serta menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Ungkap Hasan Hermanses, salah satu tokoh pemuda negeri Tahalupu pulau kelang, kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menurutnya, norma dalam pasal ini mengandung makna perintah agar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, seyogyanya bergegas untuk menghadirkan payung hukum lanjutan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda Adat) untuk menetapkan mana perkampungan dari 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat itu, yang masuk Kategori Negeri dan mana yang kategori Desa.

Sehingga implementasi terhadap Pasal dimaksud, dapat segera terealisasi sebagai jawaban atas suara kebathinan masyarakat di negeri – negeri adat di SBB, yang menuntut identitas dan marwah serta harga diri mereka yang telah hilang puluhan tahun sebagai akibat dari di berlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, yang sarat dengan bangunan konsep uniformitynya pada era orde baru yang memaksakan penerapan sistim pemerintahan model Kelurahan ala pulau jawa di seluruh Indonesia kala itu.” Tegas Jelas Hermanses.

Ditambahkannya, semua kita tentu tahu bahwa mayoritas negeri – negeri adat yang ada di Kabupaten SBB, telah ada jauh sebelum Negara Indonesia ini di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para the founding fathers kita. Negeri – negeri Adat dimaksud itu telah ada dan sarat akan local wisdom disertai nilai – nilai kearifan budaya lokalnya masing – masing, baik itu pada Negeri – negeri di wilayah Pegunungan (Interior), wilayah Pesisir pantai maupun di wilayah Kepulauan.

Pengakuan dari Negara akan hak – hak adat sangat jelas termaktub pada pasal dalam  UUD 1945, sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan embrio dari seluruh rangkaian Perundang – undangan apapun di Indonesia. Dalam semangat hukum positif kita tidak boleh ada aturan apapun yang dibuat itu bertentangan dengan UUD 1945.” Pungkasnya.

Lanjut Hermanses, dalam kaitannya dengan tuntutan  pemekaran dusun menjadi Desa di Kabupaten SBB, respon Bupati SBB yang menyebutkan itu kewenangan Negeri / Desa Induk membuktikan bahwa Bupati SBB selaku anak adat paham akan aturan bernegara.

Bahwa mayoritas Dusun – dusun di Kabupaten SBB itu berada di dalam wilayah Ulayat ( Adat ) dari Negeri – negeri Adat sebagai pemilih sah atas area wilayah itu. Dengan demikian sudah barang tentu itu menjadi kewenangan absolut dari Negeri – negeri induk itu untuk mengaturnya.” Katanya.

Lebih lanjut dikatakannya. Hal ini sejalan dengan hak asal usul yang diberikan kepada Desa oleh Negara sebagaimana ditegaskan Negara dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika Bupati SBB menyetujui usulan pemekaran Dusun menjadi Desa administrasi tanpa melewati proses yang sifatnya bottom -up atau proses  persetujuan dari masyarakat adat di Negeri induk lewat Musyawarah Negeri

” Yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara persetujuan dari seluruh stake holder di negeri induk, maka itu akan menjadi legal standing yang kuat untuk masyarakat adat di Negeri induk menggugat Bupati SBB ke ranah hukum karena telah melakukan Onrechtmaghtidied.”

Hermanses juga berikan salah satu contoh kasus di negeri Tahalupu dimana usulan pemekaran dusun – dusun di dalam wilayah ulayat Negeri Tahalupu direkomendasikan oleh Kepala Desa dan BPD Tahalupu ke pemerintah daerah tanpa melewati proses musyawarah negeri dan tidak ada dalam lembaran Desa apalagi batas – batas desa juga tidak dilampirkan.

Pemerintah daerah idealnya memberikan edukasi tentang hal seperti ini di 121 dusun di SBB agar masyarakat tidak keliru menafsirkan aturan – aturan main dalam kita hidup bernegara. Bupati SBB tidak boleh terpengaruh dengan orang – orang di sekelilingnya yang mayoritas bukan Anak – anak Negeri Adat dengan alasan apapun.

Intinya tegas Hermanses, sejatinya Bupati SBB fokus  menghadirkan Perda Adat tentang Penetapan Negeri di SBB sebagai fakta bentuk pertanggungjawaban moral sebagai kepala daerah yang representasi dari negeri adat,” Cetus Hermanses. (Suneth)

Suara Indonesia News – Cirebon, Antusias warga masyarakat Rajagaluh menyambut Kepala desa (kades) terpilih untuk memimpin Desa Rajagaluh 6 tahun kedepan dalam acara sertijab Desa Rajagaluh, yang digelar di Gor Rajagaluh Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kamis (12/12/2019).

Camat Rajagaluh H. Swasono Pramono mengatakan, Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan sertijab khususnya di Desa Rajagaluh yang berjalan lancar,  kami harapkan kepada kepala desa terpilih bisa langsung kordinasi dengan internal, kordinasi dengan BPD, dengan lembaga dan stakholder untuk memajukan Desa Rajagaluh.

“Karena ada pepatah menjadi pimpinan itu muda, gampang sekali intruksi, memerintah bagi apa kurang tapi, yang sangat sulit jadi pimpinan tetap memeneger bagaimana caranya agar senantiasa kondisifitas pemerintah desa terpeliraha dengan baik.” Katanya.

Pesan yang pertama khususnya kepada kades yang terpilih, untuk menyatukan kembali perbedaan pendapat saat pesta demokrasi sudah selesai, kita satukan kembali antara Dusun Raharja dan Dusun Galuh Mukti tentunya yang diharapkan inginnya masyarakat kondusifitas untuk membangun Desa Rajagaluh 6 tahun kedepan, yang kedua jadilah meneger yang amanah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati pada saat pelantikan dipendopo.” Ungkap Camat.

Dan sementara itu ditempat yang sama Mantan Kades Rajagaluh Drs. Solihin menuturkan, di acara sertijab hari ini jabatan saya lepas tidak menjabat lagi sebagi Kades, Kami memohon maaf yang sebesar-besar selama bertugas menjadi kades selama kurang lebih 12 tahun manakala ada yang tidak berkenan dihati kepada warga masyarakat Desa Rajagaluh.

Lebih lanjut, berpesan jadilah kepala desa yang amanah dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepada para perangkat desa kinerjanya lebih meningkat dan lebih baik lagi.” ungkap Solihin.

Seorang Kades itu jadi pemimpin di Desa Rajagaluh berkewajiban merangkul, mengayomi dan layani semua masyarakat Rajagaluh dengan baik tanpa memilah-milah dan pandang buluh.” Tegasnya.

Nurkhotim Kades Terpilih Desa Rajagaluh dalam sambutannya, kedepan saya akan melaksanakan amanah dan tugas dengan baik. Dan melanjutkan program yang belum terselesaikan.

Kinerja para perangkat Desa Rajagaluh akan lebih ditingkatkan lagi dan pelayanan bisa dirasakan merata untuk semua lapisan masyarakat.” Pungkasnya.

Turut hadir dalam acara sertijab tersebut Camat Rajagaluh Swarsono Pramono, Polsek Rajagaluh, Danramil Rajagaluh, BPD Desa Rajagaluh Naya Sunaya, Mui Rajagaluh, Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan tamu undangan lainnya. (Fi )

Suara Indonesia News – Bengkalis, Dinas Perkimtan Kabupaten Bengkalis, secara tegas akan melakukan tindakan apabila ada petugas yang jelas melakukan pungli pada warga penerima bantuan bedah rumah.

Kegiatan bedah rumah ini, merupakan Program dari pusat, dan pelaksanaannya dilakukan oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) yang diawasi PPTK dari Dinas Perkimtan Bengkalis.

Hal ini disampaikan Said Hafiud Putradiningrat, sebagai Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis diruang kerjanya.

“PPTK dalam hal ini hanya bersifat melakukan pengawasan, yang bersentuhan langsung yaitu warga penerima bantuan dengan TFL,” kata Said Hiafiud Putradiningrat. Kamis, (12/12/2019).

TFL ini sifatnya mendampingi warga dalam melaksanakan serangkain tahapan, hingga proses pelaksanaan kegiatan pada subjek bantuan,

“Sedangkan PPTK nya adalah Ijal, dan saudara Ikbal bukan sebagai staff tetapi bertugas sebagai salah seorang draiver, wajar saja yang bersangkutan tidak dapat menjawab, dan tidak berwenang dalam hal ini, untuk lebih jelasnya silahkan langsung ke petugas TFL,”  terang Said.

Sementara itu petugas TFL atau lazim disebut Tenaga Pendamping Rudy Iskandar, menjelaskan, sebagai pendamping warga penerima bantuan, kami hanya bertugas membantu untuk proses, dan seluruh serangkain kegiatan.

“Proses awal setelah dilakukan tahap sosialisasi, dilanjutkan pengisian data bagi pemohon yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Ditambahkan Rudi, sesuai ketentuan sasarannya membantu warga yang membutuhkan atau berpenghasilan rendah, bukan warga yang tidak mampu.

“Bantuan ini mengajak warga berswadaya membantu warga untuk menyelesaikan atau merehap rumah mereka, terlebih bagi warga yang membutuhkan rehap berat, mereka akan berswadaya menambah biaya tukang, sesuai kesepakatan,” tuturnya. (Musrialdi/Humas)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Khairul Umam ,Lc, M.E.Sy, menyempatkan diri untuk menjenguk Miftah Ulum, warga jalan Impres sebanga Duri, yang dirawat inap di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang mengalami sakit kanker tulang kaki sebelah kiri pada Rabu, (11/11/2019).

“Semoga Miftah Ulum cepat sembuh dari penyakit yang dialami dan diangkat penyakitnya, semoga Miftah Ulum diberikan kesembuhan, kesehatan, serta kuat untuk melawan penyakit yang sedang melandanya. Agar Miftah Ulum dapat kembali bersekolah dan kembali menghafal Al-Qur’an, dapat beraktifitas seperti dulu lagi “. ujar Khairul Umam kepada keluarga Miftah Ulum di sela kunjungannya.

Selain itu, H. Khairul Umam Lc, M.E.Sy, menyampaikan pesan kepada perawat jaga agar menyampaikan kepada Dirut RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dan dokter yang menangani untuk serius menangani penyakit yang dialami oleh Miftah Ulum.

“Tolong sampaikan kepada Dirut RSUD maupun pada dokter yang menanganinya, agar secepat mungkin segera menangani penyakit yang saat ini diderita oleh Miftah Ulum,” pesan H. Khairul Umam pada perawat jaga pada hari rabu.

Dia berharap pihak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, tidak membeda – bedakan dalam menangani pasien yang menggunakan Kartu BPJS dengan pasien yang tidak mengunakan Kartu BPJS.

“Ini adalah masalah kesehatan dan menyangkut nyawa manusia, jadi dalam penanganan harus benar-benar serius, sekalipun pasien itu mengunakan kartu BPJS yang dari pemerintah,” tegasya.

Selain menjenguk Miftah Ulum, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam Lc, M.E.Sy, juga menjenguk pasien lainnya yang ada di satu ruangan dengan Miftah sebagai bentuk perhatiannya sebagai wakil rakyat kepada warga yang sakit. (Musrialdi)