Suara Indonesia News – Samosir, Keindahan danau toba yang legendaris mungkin sudah tak asing ditelinga. Danau yang luasnya melebihi Singapura ini tak hanya menyimpan keindahan alam yang luar biasa, tapi juga menjadi tuan rumah bagi peninggalan kebudayaan Batak Toba yang masih dijaga hingga kini.

Pulau yang luasnya 630 km ini, terletak persis ditengah DANAU TOBA dan selalu menjadi favorit wisatawan. Selain letaknya yang strategis untuk menjangkau bermacam objek wisata di sekitar Danau Toba, namun pulau samosir juga memiliki daya tarik yang tak boleh terlewat. Danau Toba terkenal dengan keindahan alam yang luar biasa.

Bagi anda yang ingin menikmati panoramanya anda boleh mengunjungi Bukit simargulang ombun, yang terletak di desa Tamba Dolok, Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Darman Tamba kepala Desa Tamba Dolok, seorang pemuda yang menggagas objek wisata pemandangan alam perbukitan ini mengaku, pada awak media, rabu 22 January 2020, awalnya dia tidak yakin dengan niatnya untuk menjadikan kawasan perbukitan simargulang ombun untuk dijadikan tempat wisata alam untuk menikmati indahnya danau toba dari ketinggian 2000 meter dari permukaan laut ini.

Dia mengaku awalnya sulit dan mustahil rasanya untuk  menjadikan Bukit simargulang Ombun menjadi destinasi wisata baru untuk menikmati panorama alam Danau Toba, namun dengan tekat yang bulat serta dukungan dari masyarakat Tamba Dolok, akhirnya dia memutuskan untuk mewujudkan niatnya tersebut.

Perlahan tapi pasti bersama masyarakat pemuda ini menyulap bukit simargulang Ombun menjadi tempat wisata baru di kabupaten samosir yang wajib untuk anda kunjungi. Dan bagi anda pecinta keindahan alam jangan ragu untuk datang dan nikmati keindahan Danau Toba dari bukit simargulang Ombun, dan anda tidak akan menyesal sebab anda tidak akan menemukan panorama keindahan alam kelas dunia ditempat lain karena hanya ada disini di Bukit Simargulang Ombun di Desa Tamba Dolok sebutnya. (Jabs)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur tahun 2020 dibuka Camat Bintan Timur Muhammad Sofyan SE, diaula Kelurahan Sungai Lekop rabu (22/01/2020).

Pelaksanaan Musrenbang Ini juga disejalankan dengan penyerahan SK Rukun Tetangga (RT) oleh Lurah Sungai Lekop Riswan Efendi NST. S.Sos serta penyerahan paket bingkisan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial Bintan untuk para Lansia.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sungai Lekop  Kecamatan Bintan Timur dihadiri Angota Komisi I  Hasriawady, Komisi II Mustakim, Komisi III Sriwahyuni, Camat Bintan Timur Muhammad Sofyan SE, Lurah Sungai Lekop Riswan Efendi NSTS.Sos, Seklur Ahmad Zack,  Babinsa, Forum RT/RW, karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , PKK, Himpaudi, Kepala Sekolah dari tingkat SD,SMP dan SMA.

Lurah Sungai Lekop Riswan Efendi NST. S.Sos menyampaikan, “Dengan Musrenbang ini kita menampung Semua usulan dari masyarakat dan nantinya akan kita bahas kembali ditingkat Musrembang Kecamatan. Terkait dengan pemekaran RT sudah kita lakukan, awalnya kita memiliki 22 RT dan kita mekarkan lagi 8 RT sehinga berjumlah 30 RT, untuk RW kita tidak ada penambahan masih 6 RW.

Alhamdulillah sebanyak 49  Lansia Sungai Lekop mendapat paket bingkisan dari Pemerintah  Daerah melalui Dinas Sosial.

Angota Komisi I DPRD Bintan Hasryawadi dalam penyampaianya mengatakan, “Lewat Musrembang Kelurahan serta menampung aspirasi masyarakat dalam aspirasi maupun Musrenbang tetap kita tanggapi dan kita tampung dan nantinya akan kita godok kembali agar penyaluran dana bantuan tidak berganda dan benar benar tepat sasaran.

Bahkan dengan Dana Kelurahanpun bisa dipergunakan dengan baik dalam mengalokasikan pembangunan dan yang lain disini juga kita memberikan apresiasi atas kinerja Kelurahan Sungai Lekop.

Salah satu Forum RT RW Sungai Lekop Bapak Pandi Ketua RW 001 Kampung Baru, mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya warga

Kampung Baru Kelurahan Sungai Lekop yang telah terealisasinya pengaspalan jalan sepanjang 600 meter.

Untuk tahun 2020 ini, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sepanjang 1,4 kilometer, sehinga jalan  utama dari km 23 tembus ke jalan Korindo tahun ini selesai 100 persen, kedepannya jalan tersebut sudah benar benar dinikmati masyarakat kedepannya, sebut pandi. (OBET)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Bengkalis, Humas DPRD – Persatuan GTKHNK 35+ (Guru Tenaga Kependidikan Honor Non Kategori 35+) berkunjung ke DPRD Bengkalis, pada hari ini, Selasa 21 Januari 2020 kemaren.

Para guru honorer ini yang terdiri dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, selain bertujuan untuk bersilaturahim juga menyampaikan beberapa aspirasinya terkait dengan pendidikan.

Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam, menyambut kedatangan para persatuan guru ini kemudian diarahkan ke Komisi IV DPRD yang langsung membawahi bidang pendidikan, ia meminta kepada guru-guru tersebut untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada komisi yang membawahi langsung bidang tersebut. Pada prinsipnya Khairul Umam mengatakan ia akan mendukung guru-guru honorer untuk mendapatkan haknya namun tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Ketua Komisi IV Sofyan, bersama sekretaris Irmi Syakip Arsalan dan anggota Rahmah Yenny, menyambut baik rombongan guru honorer tersebut. Sofyan mengatakan bahwa apapun keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan oleh guru-guru tersebut bisa langsung disampaikan agar dapat dicarikan solusi terbaik.

“Kedatangan kami kesini adalah untuk meminta dukungan dan doa dari anggota DPRD atas perjuangan kami yang ingin dilantik menjadi PNS. Karena saat ini umur kami sudah berada di usia 35 tahun keatas dan telah mengabdi menjadi guru sejak lama. Selain itu, kami juga berharap agar kesejahteraan guru-guru honorer juga diperhatikan dari segi penghasilannya. Kami mengharapkan agar guru honorer juga diberikan insentif dan penghasilan yang lebih baik lagi, begitu pun tenaga pendidik lain seperti TU”, Keluh salah satu perwakilan persaturan GTKHNK 35+.

Ketua Komisi IV Sofyan, dalam hal ini mengapresiasi usaha keras dari guru-guru honorer yang ingin memperjuangkan nasibnya. Berbicara mengenai dukungan, ia mengatakan siap memberikan dukungan politis maupun moral bersama anggota Komisi IV yang lain, “Karena saya dulunya juga merupakan guru honorer, saya sangat mengerti sekali kesulitan yang dialami guru honor saat ini”, Ucap Sofyan.

Lanjut Sofyan, terkait rekrutmen CPNS bukan merupakan kewenangan DPRD, ini merupakan kewenangan pusat, tetapi anggota Komisi IV akan menyampaikan ke pusat terkait usulan-usulan yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru honorer sekalian. Usulan Bapak dan Ibu guru honorer juga akan disampaikan ke Bupati Bengkalis.

Senada dengan penuturan Ketua Komisi, Rahmah Yenny “Apapun usulan Bapak dan Ibu yang disampaikan ke anggota DPRD akan kami sampaikan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti”, ujarnya. (Mus)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Tim Puslitbang Polri melaksanakan Penelitian tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri di daerah Polres Bengkalis dan Polsek Jajaran.

Tim Puslitbang Polri disambut langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP SIGIT ADIWURYANTO,S.I.K,MH Yang di Wakili Oleh Kabag Ren Kompol David Risman,ST pada Rabu, 22 Januari 2020.

Tim Penelitian dipimpin oleh Kombes POL Syahrial M. Said, S.I.K, selaku Ketua Tim didampingi p Utama Drs. Ary Wahyono. M.Si selaku Konsultan, AKBP Hanafiah Nembo dan Penata Muda Tegawati. A.Md selaku Anggota. Sementara itu, Tim Supervisi dipimpin oleh Kombes POL Drs. Guntur Setyanto, M.Si selaku Ketua Supervisi didampingi BRIPDA Bobby Nova Erlangga selaku Anggota.

Tujuan Penelitian dan Supervisi oleh Tim Puslitbang Polri adalah untuk menganalisa, memperoleh data, fakta dan informasi serta masukan dari publik terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 5 Fungsi Layanan Kepolisian, yaitu : Fungsi Lalu lintas, Reserse, Intel, Binmas dan Samapta.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 5 indikator pengungkit layanan yang dilihat yaitu : Bukti Langsung (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Asurance) dan Kesesuaian (Conformance). Tak hanya itu, Indikator Reward terkait dengan Kesejahteraan Anggota berupa Kenaikan Gaji serta Peningkatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) juga menjadi indikator tambahan dalam penelitian.

Adapun sasaran/sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada didaerah Polres Bengkalis  dan Polsek Jajaran.

Penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada masyarakat, observasi dan dokumentasi. Selain menyebar kuesioner kepada respoden masyarakat, Tim Puslitbang Polri juga melaksanakan giat FGD bersama Kabag Ren , Kabag Sumda , Para Kasat , Kasubbag Humas,Dan Masing – Masing 2 Perwakilan dari Bag , Sat. Sie.(Mus)

Suara Indonesia News – Aceh, Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (Jasa), meminta kepada Plt Gubernur yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Aceh agar jangan lagi menganggu DPRA dengan melakukan politik belah bambu. Menganggu DPRA sama artinya dengan menghambat kinerja dewan.

“Plt Gubernur jangan lagi menganggu DPRA. Biarkan dewan bekerja untuk rakyat, jangan dihambat-hambat,” kata Jubir Jasa, Zulfikar. (22/01-20)

Selama ini, pihaknya melihat ada indikasi kuat Plt Gubernur ingin mengobrak-abrik dewan, dengan memerintahkan partainya melakukan manuver saat penetapan alat kelengkapan dewan yang kemudian menyebabkan terjadinya kericuhan.

Akibatnya, dewan sibuk dengan kekisruhan antar sesama mereka sehingga lupa mengawasi kinerja pemerintah yang sebenarnya merupakan tugas pokok anggota dewan.

“Apalagi dalam anggaran APBA 2020 ini, banyak belanja yang tidak pro terhadap rakyat,” pungkas Zulfikar.

Plt Gubernur lanjut Zulfikar, seharusnya fokus mengatasi kemiskinan di Aceh karena saat ini Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

“Urus saja urusan eksekutif, jangan sibuk ikut campur urusan legislatif,” pungkas Zulfikar.

Karena itu, pihaknya mengangap langkah Ketua DPRA yang dengan tegas menetapkan personalia AKD pada Jumat lalu, merupakan keputusan yang paling tepat.

Seterusnya, Jasa juga meminta DPRA agar segera merumuskan dan memanggil mitra kerja terkait serta membedah DPA APBA 2020 yang banyak terdapat kejanggalan.

“Kalau nanti ada temuan laporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat. Bila perlu, ajukan interpelasi karena kinerja Pemerintah Aceh ini sangat buruk,” demikian Zulfikar. (Man)

Suara Indonesia News – Aceh Timur, Terkait beredarnya kabar bahwa PT MEDCO belum sepenuh hati memberikan tanggung jawabnya kepada warga sekitar, Ormas LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Aceh Timur, melalui penasehatnya Mukhsin Salim, mengungkapkan, “ada informasi yang saya dapatkan dan juga beredar di media sosial dan dimuat juga di media lokal di Aceh Timur, bahwa  PT Medco tidak peduli kepada Warga di sekitaran tambangnya.

Seorang warga bernama M. Taleb Usman, Kini menderita lumpuh terbaring tak berdaya dirumahnya dengan alas seadanya. Seharusnya tanggapan sosial perusahaan tersebut kepada masyarakat harus benar adanya dan ditanggapi serius seperti yang tertulis dalam undang-undang Perusahaan atau PT persero terhadap pelayanan kepada masyarakat tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan,

Tanggung jawab ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ucap Mukhsin Salim.

Muksen menambahkan, “Perseroan ikut peran serta dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat & masyarakat pada umumnya.

Definisi dalam Pasal 1 tersebut, hanya menyebutkan bahwa TJSL adalah komitmen dari perusahaan, ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan TJSL dinyatakan dalam Pasal 74 tetapi ternyata hanya mengkhususkan pada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam. Selanjutnya disebutkan bahwa kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara terencana.

Undang-Undang ini sendiri tidak memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahan tidak melaksanakan TJSL. Berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan,

Tanggung jawab ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Definisi dalam Pasal 1 tersebut hanya menyebutkan bahwa TJSL adalah komitmen dari perusahaan, ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan TJSL dinyatakan dalam Pasal 74 tetapi ternyata hanya mengkhususkan pada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam.

Disebutkan bahwa kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara terencana. Undang-Undang ini sendiri tidak memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahan tidak melaksanakan TJSL, akan tetapi perusahaan betul – betul menanggapi tugas sosial nya pada masyarakat di sekitar lingkugan perusahaan tersebut” ungkap Mukhsen Salem.

Semoga PT Medco di Aceh Timur lebih konsisten dan bijak dalam menanggapi tiap perkara terhadap warga masyarakat. (SF)

Suara Indonesia News – Subulusalam, Wali Kota Subulussalam H.Affan Alfian Bintang,SE pimpin rapat umum penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan HGU PT Laot Bangko.

Dalam rapat umum penyelesaian sengketa lahan, Wali Kota meminta kepada para undangan rapat umum, agar penyelesaian sengketa lahan dan perpanjangan izin HGU sama – sama membahas permasalahan ini, sehingga kita dapat mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan dan dapat diselesaikan dengan baik antara pihak PT Laot Bangko dengan masyarakat. (21/01-20)

Selaku pemerintah Kota Subulussalam dan sebagai pelayanan masyarakat, perlu memperhatikan dan menimbang mengenai permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT Laot Bangko, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019, tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan, sama – sama kita ketahui faktor kemiskinan menjadi penghambat untuk realisasi investasi di daerah dan sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada para investor, tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 yaitu, peluang penanaman modal sarana dan prasarana fasilitas penyediaan lahan atau lokasi,

Pemberian bantuan teknis penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, pengertian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah kemudahan proses sertifikasi dan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya pemerintah sudah menyadari bahwa ada yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kenyamanan dalam berinvestasi di daerah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 yang selama ini berjalan dengan baik, lanjut Wali Kota.

Selaku pemerintah, akan memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah, sebagai mana yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019,  sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi dan jumlah migrasi terkait kepala kampung untuk segera membantu dan mempresentasikan penetapan lokasi plasma,

Pembentukan koperasi dan penetapan DPT plasma sesuai dengan peraturan menteri ATR Nomor 7 Tahun 2017, tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha dalam pasal 31 ayat 2 mengenai perpanjangan hak guna usaha ada 2 poin yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah kota Subulussalam,

Pertama, apa pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha (HGU), kedua penggunaan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah hal ini yang menjadi pedoman pemerintah kota Subulussalam dalam menindaklanjuti perihal pengajuan dan laporan kegiatan dan perpanjangan HGU.

Selaku pemerintah kota  Subulussalam, saya berharap, dengan terselenggaranya rapat penyelesaian sengketa ini, dapat memberikan solusi yang terbaik dan dampak yang baik terhadap masyarakat dan pemerintah kota Subulussalam. Dan saya berharaf untuk saling bahu membahu dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan dalam acara ini, pungkasnya. (Syahbudin Padang)